Oleh: Azhari
Kendati bisnis rumah sakit swasta di tanah air kini tumbuh subur ibarat cendawan dimusim hujan, namun tidak mengurangi minat warga berobat di rumah sakit pemerintah. Buktinya, ratusan warga setiap harinya, apakah si miskin atau si kaya, tetap saja datang dan berobat di rumah sakit pemerintah meski terkadang layanannya belum bisa memenuhi harapan masyarakat.
Salah satu faktor yang mendorong warga berobat ke RS Pemerintah karena selain ada yang gratis juga biayanya rendah jika dibanding swasta, meski terkadang pelayanannya belum sesuai harapan banyak orang. Berdasarkan batasan yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO) tahun 1975, rumah sakit adalah suatu bagian menyeluruh dari organisasi medis yang berfungsi melayani kesehatan lengkap kepada masyarakat.
Pelayanan itu meliputi kuratif dan rehabilitatif, dengan layanannya menjangkau keluarga dan lingkungan. Rumah sakit juga sebagai pusat pelatihan kesehatan dan penelitian biososial.
Sementara Rumah Sakit Umum (RSU) berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan bersifat dasar, spesialistik dan sub spesialistik. ’’Sesuai fungsinya, kami tidak membedakan antara pasien kurang mampu (miskin) dan kaya, meski operasional rumah sakit tidak bisa terlepas antara fungsi sosial dan bisnis,’’ kata staf Humas RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, Prabowo. Tetapi, pasien miskin tetap menjadi prioritas layanan. "Kami tidak membeda-bedakan antara pasien miskin dengan kaya. Yang penting, pasien miskin bisa menunjukkan bukti atau surat keterangan sesuai ketentuan.
RSUD Pasar Rebo merupakan salah satu dari 17 rumah sakit pemerintah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memproleh sertifikasi ISO 9001-2008.
Tetapi, Prabowo menyatakan hingga saat ini masih terjadi pemahaman yang berbeda terkait kriteria masyarakat miskin yang memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan gratis (Jamkesmas). Artinya, perlu adanya ketentuan yang jelas kriteria warga miskin yang mendapatkan pelayanan gratis. Kadang ada pasien yang tampangnya berduit tapi memeliki kartu Jamkesmas ke rumah sakit.
Selama Januari-April, RSUD Pasar Rebo telah memberi pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu Jamkesmas kepada sebanyak 206 orang pasien miskin, yang sebagian mereka adalah rujukan dari puskesmas. Dari jumlah itu, sebanyak 152 pasien pemegang Jamkesmas mendapat perawatan rawat inap dan 54 rawat jalan. Rawat inap bagi pasien peserta Jamkesmas itu rata-rata antara tujuh sampai 10 hari di rumah sakit. RSUD Pasar Rebo memiliki kamar rawat inap sebanyak 241 tempat tidur, masing-masing terdiri dari 97 kelas III, 40 kelas III-A, 58 kelas II, 44 kelas I dan dua VVIP. ’’Dari pembagian kelas tersebut dapat dilihat bahwa kami memberi ruang yang cukup bagi masyarakat kurang mampu. Pasien Jamkesmas itu hingga kini masih gratis,’’ kata Prabowo.
Di pihak lain, dia menambahkan, terkadang memang manajemen menghadapi berbagai kendala dalam memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Kadang, ada pasien berobat menggunakan kartu Jamkesmas, padahal jika dilihat dari penampilannya bukan orang kurang mampu. RSUD Pasar Rebo, rumah sakit tipe B non pendidikan itu memiliki tenaga para medis sekitar 450 orang, termasuk 80 dokter umum dan spesialis.
Selain ketersediaan peralatan medis, sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. ’’Kami menyadari bahwa SDM masih terbatas, namun kedepan upaya peningkatan akan terus dilakukan pihak manajemen dengan dukungan Pemerintah Kota Jakarta Timur dan DKI Jakarta khususnya,’’ kata Prabowo.
Kartu Jamkesmas Namun, manajemen tidak melihat apakah miskin atau kaya dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang, yang penting setiap pasien miskin bisa menunjukkan kartu Jamkesms. ’’Kalaupun ada orang kaya memegang kartu Jamkesmas, itu bukan urusan kami sebab yang mengeluarkan kartu tersebut instansi lain,’’ kata Prabowo sembari berujar ada kerja sama pelayanan kesehatan antar Pemerintah Kota Depok dan Bekasi dengan Jakarta Timur.
Prabowo menyebutkan, RSUD Pasar Rebo juga menangani rata-rata pasien rawat jalan antara 900 sampai 1.000 pasien setiap harinya. Ia menjelaskan, RSUD Pasar Rebo juga telah memberikan pelayanan gratis kepada pasien DBD, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Agar bersaing dengan RS swasta, mutu pelayanan harus terus ditingkatkan.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Tarakan, Jakarta Barat, Sutirto Basuki menyatakan, peningkatkan SDM agar seluruh pegawai dan karyawan memahami bagaimana standar pelayanan. Namun, pelayanan maksimal sulit terwujud jika jumlah karyawan dan pegawai, khususnya para medis masih kurang. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah, RSUD Tarakan masih kekurangan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tingkat kunjungan rata-rata sekitar 500 pasien rawat jalan setiap hari. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, idealnya tambah 50 orang tenaga medis untuk RSUD Tarakan.
Tenaga medis RSUD Tarakan saat ini sekitar 300 orang dari idealnya 350 orang dokter dan perawat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di salah satu rumah sakit peraih ISO 9001-2008 itu. Dari total tenaga medis, sekitar 60% dokter umum dan spesialis. Total pasien rawat inap mencapai 200 orang per hari yang mayoritas menderita penyakit kulit dan gatal-gatal, selain demam berdarah dengue (DBD).
Sutirto menambahkan RSUD Tarakan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pasien yang berobat ke rumah sakit itu adalah masyarakat dari berbagai kalangan. Terkait dengan penyediaan obat-obatan, Sutirto Basuki, menyatakan hingga kini masih mencukupi untuk memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Tarakan juga telah melengkapi diri dengan fasilitas standar dan modern. Rumah sakit ini dapat melebarkan jangkauan pelayanan untuk masyarakat menengah ke atas.
RSUD Tarakan yang akrab dikenal rumah sakit "DBD" di Jakarta itu merupakan rumah sakit Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang pertama kali meraih ISO dengan sistem manajemen mutu 9001:2008 melalaui badan sertifikasi SGS. Rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi tumpuan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama pasien menengah ke bawah dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009
Kendati bisnis rumah sakit swasta di tanah air kini tumbuh subur ibarat cendawan dimusim hujan, namun tidak mengurangi minat warga berobat di rumah sakit pemerintah. Buktinya, ratusan warga setiap harinya, apakah si miskin atau si kaya, tetap saja datang dan berobat di rumah sakit pemerintah meski terkadang layanannya belum bisa memenuhi harapan masyarakat.
Salah satu faktor yang mendorong warga berobat ke RS Pemerintah karena selain ada yang gratis juga biayanya rendah jika dibanding swasta, meski terkadang pelayanannya belum sesuai harapan banyak orang. Berdasarkan batasan yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO) tahun 1975, rumah sakit adalah suatu bagian menyeluruh dari organisasi medis yang berfungsi melayani kesehatan lengkap kepada masyarakat.
Pelayanan itu meliputi kuratif dan rehabilitatif, dengan layanannya menjangkau keluarga dan lingkungan. Rumah sakit juga sebagai pusat pelatihan kesehatan dan penelitian biososial.
Sementara Rumah Sakit Umum (RSU) berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan bersifat dasar, spesialistik dan sub spesialistik. ’’Sesuai fungsinya, kami tidak membedakan antara pasien kurang mampu (miskin) dan kaya, meski operasional rumah sakit tidak bisa terlepas antara fungsi sosial dan bisnis,’’ kata staf Humas RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, Prabowo. Tetapi, pasien miskin tetap menjadi prioritas layanan. "Kami tidak membeda-bedakan antara pasien miskin dengan kaya. Yang penting, pasien miskin bisa menunjukkan bukti atau surat keterangan sesuai ketentuan.
RSUD Pasar Rebo merupakan salah satu dari 17 rumah sakit pemerintah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memproleh sertifikasi ISO 9001-2008.
Tetapi, Prabowo menyatakan hingga saat ini masih terjadi pemahaman yang berbeda terkait kriteria masyarakat miskin yang memperoleh kartu jaminan pelayanan kesehatan gratis (Jamkesmas). Artinya, perlu adanya ketentuan yang jelas kriteria warga miskin yang mendapatkan pelayanan gratis. Kadang ada pasien yang tampangnya berduit tapi memeliki kartu Jamkesmas ke rumah sakit.
Selama Januari-April, RSUD Pasar Rebo telah memberi pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu Jamkesmas kepada sebanyak 206 orang pasien miskin, yang sebagian mereka adalah rujukan dari puskesmas. Dari jumlah itu, sebanyak 152 pasien pemegang Jamkesmas mendapat perawatan rawat inap dan 54 rawat jalan. Rawat inap bagi pasien peserta Jamkesmas itu rata-rata antara tujuh sampai 10 hari di rumah sakit. RSUD Pasar Rebo memiliki kamar rawat inap sebanyak 241 tempat tidur, masing-masing terdiri dari 97 kelas III, 40 kelas III-A, 58 kelas II, 44 kelas I dan dua VVIP. ’’Dari pembagian kelas tersebut dapat dilihat bahwa kami memberi ruang yang cukup bagi masyarakat kurang mampu. Pasien Jamkesmas itu hingga kini masih gratis,’’ kata Prabowo.
Di pihak lain, dia menambahkan, terkadang memang manajemen menghadapi berbagai kendala dalam memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Kadang, ada pasien berobat menggunakan kartu Jamkesmas, padahal jika dilihat dari penampilannya bukan orang kurang mampu. RSUD Pasar Rebo, rumah sakit tipe B non pendidikan itu memiliki tenaga para medis sekitar 450 orang, termasuk 80 dokter umum dan spesialis.
Selain ketersediaan peralatan medis, sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. ’’Kami menyadari bahwa SDM masih terbatas, namun kedepan upaya peningkatan akan terus dilakukan pihak manajemen dengan dukungan Pemerintah Kota Jakarta Timur dan DKI Jakarta khususnya,’’ kata Prabowo.
Kartu Jamkesmas Namun, manajemen tidak melihat apakah miskin atau kaya dalam memberikan pelayanan kepada setiap orang, yang penting setiap pasien miskin bisa menunjukkan kartu Jamkesms. ’’Kalaupun ada orang kaya memegang kartu Jamkesmas, itu bukan urusan kami sebab yang mengeluarkan kartu tersebut instansi lain,’’ kata Prabowo sembari berujar ada kerja sama pelayanan kesehatan antar Pemerintah Kota Depok dan Bekasi dengan Jakarta Timur.
Prabowo menyebutkan, RSUD Pasar Rebo juga menangani rata-rata pasien rawat jalan antara 900 sampai 1.000 pasien setiap harinya. Ia menjelaskan, RSUD Pasar Rebo juga telah memberikan pelayanan gratis kepada pasien DBD, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Agar bersaing dengan RS swasta, mutu pelayanan harus terus ditingkatkan.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Tarakan, Jakarta Barat, Sutirto Basuki menyatakan, peningkatkan SDM agar seluruh pegawai dan karyawan memahami bagaimana standar pelayanan. Namun, pelayanan maksimal sulit terwujud jika jumlah karyawan dan pegawai, khususnya para medis masih kurang. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah, RSUD Tarakan masih kekurangan tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tingkat kunjungan rata-rata sekitar 500 pasien rawat jalan setiap hari. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, idealnya tambah 50 orang tenaga medis untuk RSUD Tarakan.
Tenaga medis RSUD Tarakan saat ini sekitar 300 orang dari idealnya 350 orang dokter dan perawat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di salah satu rumah sakit peraih ISO 9001-2008 itu. Dari total tenaga medis, sekitar 60% dokter umum dan spesialis. Total pasien rawat inap mencapai 200 orang per hari yang mayoritas menderita penyakit kulit dan gatal-gatal, selain demam berdarah dengue (DBD).
Sutirto menambahkan RSUD Tarakan terus melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pasien yang berobat ke rumah sakit itu adalah masyarakat dari berbagai kalangan. Terkait dengan penyediaan obat-obatan, Sutirto Basuki, menyatakan hingga kini masih mencukupi untuk memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Tarakan juga telah melengkapi diri dengan fasilitas standar dan modern. Rumah sakit ini dapat melebarkan jangkauan pelayanan untuk masyarakat menengah ke atas.
RSUD Tarakan yang akrab dikenal rumah sakit "DBD" di Jakarta itu merupakan rumah sakit Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang pertama kali meraih ISO dengan sistem manajemen mutu 9001:2008 melalaui badan sertifikasi SGS. Rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi tumpuan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terutama pasien menengah ke bawah dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009
0 komentar:
Posting Komentar