"Wisata politik" yang sering diwujudkan dalam kunjungan kerja (kunker) pejabat legislatif, eksekutif dan perusahaan swasta ke berbagai daerah termasuk ke Yogyakarta, berpotensi menjadi peluang bisnis. "Potensi itu cukup besar dan bisa menjadi peluang bisnis yang prospektif," kata Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) DIY, M.A.Desky, di Yogyakarta, Jumat (12/6).
Menurut dia, kegiatan kunker anggota DPRD di kabupaten/kota maupun provinsi di berbagai daerah di Indonesia merupakan peluang bisnis dalam perjalanan wisata sehingga perlu direspon positif. "Dengan demikian tidak bisa disepelekan lagi potensi besar dalam usaha jasa pariwisata terkait wisata politik anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi dari seluruh Indonesia," katanya.
Menurut Desky, ada sekitar 480 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia. Jika setiap tahun ada empat kali kunker, maka jumlah kunker anggota DPRD kabupaten/kota se-Indonesia sebanyak 1.730 kali. "Jumlah tu jika ditambah kunker anggota DPRD provinsi se-Indonesia, ada sekitar 2.000 kali kunjungan. Ini menunjukkan bahwa wisata politik merupakan peluang bisnis bagi usaha jasa pariwisata," katanya.
Ia mengatakan, daerah yang favorit dijadikan tempoat kunker adalah Yogyakarta, Batam dan Denpasar (Bali). "Kalau sepuluh persen dari 2.000 kunker dengan setiap rombongan beranggotakan 20 orang mengunjungi Yogyakarta, akan ada 40.000 wisatawan yang masuk daerah ini," katanya.
Dengan jumlah wisatawan kunker sebanyak itu, berarti uang yang dibelanjakan di Yogyakarta cukup besar, dan diyakini akan membantu menghidupi pembangunan sektor pariwisata. "Jika dilihat dari pemasukan devisa negara, memang tidak ada, karena termasuk wisatawan nusantara (wisnus). Tetapi perputaran uang di daerah tujuan wisata itu cukup besar," katanya.
Dengan perputaran uang yang cukup besar itu diharapkan ada keadilan pariwisata, terutama bagi daerah tujuan wisata yang jarang dijadikan tempat kunker pihak legislatif dan eksekutif. "Wisata politik ini mestinya disikapi positif oleh para pelaku usaha jasa pariwisata di negeri ini sebagai peluang bisnis yang prospektif," kata Desky.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009
Menurut dia, kegiatan kunker anggota DPRD di kabupaten/kota maupun provinsi di berbagai daerah di Indonesia merupakan peluang bisnis dalam perjalanan wisata sehingga perlu direspon positif. "Dengan demikian tidak bisa disepelekan lagi potensi besar dalam usaha jasa pariwisata terkait wisata politik anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi dari seluruh Indonesia," katanya.
Menurut Desky, ada sekitar 480 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia. Jika setiap tahun ada empat kali kunker, maka jumlah kunker anggota DPRD kabupaten/kota se-Indonesia sebanyak 1.730 kali. "Jumlah tu jika ditambah kunker anggota DPRD provinsi se-Indonesia, ada sekitar 2.000 kali kunjungan. Ini menunjukkan bahwa wisata politik merupakan peluang bisnis bagi usaha jasa pariwisata," katanya.
Ia mengatakan, daerah yang favorit dijadikan tempoat kunker adalah Yogyakarta, Batam dan Denpasar (Bali). "Kalau sepuluh persen dari 2.000 kunker dengan setiap rombongan beranggotakan 20 orang mengunjungi Yogyakarta, akan ada 40.000 wisatawan yang masuk daerah ini," katanya.
Dengan jumlah wisatawan kunker sebanyak itu, berarti uang yang dibelanjakan di Yogyakarta cukup besar, dan diyakini akan membantu menghidupi pembangunan sektor pariwisata. "Jika dilihat dari pemasukan devisa negara, memang tidak ada, karena termasuk wisatawan nusantara (wisnus). Tetapi perputaran uang di daerah tujuan wisata itu cukup besar," katanya.
Dengan perputaran uang yang cukup besar itu diharapkan ada keadilan pariwisata, terutama bagi daerah tujuan wisata yang jarang dijadikan tempat kunker pihak legislatif dan eksekutif. "Wisata politik ini mestinya disikapi positif oleh para pelaku usaha jasa pariwisata di negeri ini sebagai peluang bisnis yang prospektif," kata Desky.
KORAN PAK OLES/EDISI 177/15-30 JUNI 2009
0 komentar:
Posting Komentar