Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim meminta masyarakat agar tetap hati-hati dalam memilih sekolah kesehatan untuk putra-putrinya sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Imbauan tersebut disampaikan Kasi Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akreditasi Dinkes Jatim, drg Mundi Sri Pangestu dalam pertemuan dengan wartawan di Surabaya, Rabu (10/12).
‘’Saat ini banyak pendirian sekolah kesehatan umumnya berbentuk STIKES, yang membuka jenjang pendidikan mulai dari diploma tiga, diploma empat hingga strata satu,’’ katanya.
Persoalannya, lanjut Mundi, tidak semua sekolah kesehatan memperoleh izin operasional. Akibatnya, banyak lulusan yang mengadu ke Dinas Kesehatan, karena belum menerima sertifikat.
Mundi menjelaskan, sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional 20 Tahun 2003, izin pendirian diploma dan strata satu kesehatan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas). ‘’Diknas kemudian minta tolong kepada Depkes, selanjutnya Depkes membuat Permenkes yang isinya pendirian sekolah kesehatan harus memperoleh rekomendasi dari Dinkes provinsi dan kabupaten/kota,’’ katanya.
Menurut Mundi, saat ini lebih dari 150 diploma tiga kesehatan yang berdiri di Jatim, terutama untuk jurusan keperawatan dan kebidanan yang rata-rata memiliki 60 hingga 400 mahasiswa. Karena banyaknya sekolah kesehatan tersebut, lulusannya banyak yang tidak terserap di Jatim, sementara lulusannya jarang yang mau bekerja di luar Jawa. Seperti diberitakan Antara, pada umumnya, sekolah kesehatan berdiri dengan menerima mahasiswa terlebih dahulu, sedangkan izinnya diurus setelah sekolah beroperasi.
Untuk menertibkan sekolah-sekolah kesehatan, lanjut dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena menurut Undang-Undang Sisdiknas, Dinkes tidak bisa melakukan intervensi. ‘’Kami tahu kalau sebuah sekolah bermasalah setelah lulusannya mengadu ke Dinkes. Karena itu, sejumlah sekolah saat ini meminta pembinaan Dinkes dan kami juga sudah membentuk Majelis Kesehatan Provinsi,’’ katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 165/16-31 Desember 2008
‘’Saat ini banyak pendirian sekolah kesehatan umumnya berbentuk STIKES, yang membuka jenjang pendidikan mulai dari diploma tiga, diploma empat hingga strata satu,’’ katanya.
Persoalannya, lanjut Mundi, tidak semua sekolah kesehatan memperoleh izin operasional. Akibatnya, banyak lulusan yang mengadu ke Dinas Kesehatan, karena belum menerima sertifikat.
Mundi menjelaskan, sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional 20 Tahun 2003, izin pendirian diploma dan strata satu kesehatan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Nasional (Diknas). ‘’Diknas kemudian minta tolong kepada Depkes, selanjutnya Depkes membuat Permenkes yang isinya pendirian sekolah kesehatan harus memperoleh rekomendasi dari Dinkes provinsi dan kabupaten/kota,’’ katanya.
Menurut Mundi, saat ini lebih dari 150 diploma tiga kesehatan yang berdiri di Jatim, terutama untuk jurusan keperawatan dan kebidanan yang rata-rata memiliki 60 hingga 400 mahasiswa. Karena banyaknya sekolah kesehatan tersebut, lulusannya banyak yang tidak terserap di Jatim, sementara lulusannya jarang yang mau bekerja di luar Jawa. Seperti diberitakan Antara, pada umumnya, sekolah kesehatan berdiri dengan menerima mahasiswa terlebih dahulu, sedangkan izinnya diurus setelah sekolah beroperasi.
Untuk menertibkan sekolah-sekolah kesehatan, lanjut dia, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena menurut Undang-Undang Sisdiknas, Dinkes tidak bisa melakukan intervensi. ‘’Kami tahu kalau sebuah sekolah bermasalah setelah lulusannya mengadu ke Dinkes. Karena itu, sejumlah sekolah saat ini meminta pembinaan Dinkes dan kami juga sudah membentuk Majelis Kesehatan Provinsi,’’ katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 165/16-31 Desember 2008
0 komentar:
Posting Komentar