Oleh: Askan Krisna
Masalah kelangkaan pupuk setiap tahun selalu muncul, padahal pupuk merupakan komoditi strategis yang mestinya dijamin keberadaan dan kestabilan harganya. Ketersediaan pupuk juga terkait erat dengan sukses tidaknya pengadaan pangan nasional, karena itu kelangkaan pupuk, yang sudah seperti penyakit kronis itu, selalu menjadi sorotan dan kecaman banyak pihak. Setiap kali pupuk langka, sorotan masyarakat langsung tertuju pada pemerintah, yang dinilai tak becus mengurusi industri dan distribusinya. Seharusnya sebagai negara penghasil gas alam cukup besar, mestinya Indonesia memang tak perlu kekurangan bahan baku pupuk. Dan sebagai negara agraris mestinya Indonesia tak perlu lagi mengimpor beras, apalagi telah ada Balai Budidaya Benih di Sukamandi yang bisa memasok benih padi unggul kepada sektor pertanian di negeri ini. ‘’Selama ini pemerintah memang tidak serius menangani masalah ketersediaan pupuk,’’ kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRRI Jacobus Mayong Padang.
Dari tahun ke tahun, terutama setiap masuk musim tanam pupuk menjadi langka dan harga naik. Pemerintah, menurutnya, selalu kesulitan menghadapi masalah pupuk, di samping ketidaksiapan pasokan gas sebagai bahan baku dan sistem distribusi yang buruk.
Para anggota Dewan dalam Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menperin, Mendag, Mentan dan Menneg BUMN, di Jakarta, baru-baru ini berpendapat perlunya studi mendalam mengatasi persoalan pasokan gas, distorsi distribusi pupuk, bisnis model subsidi pupuk, sehingga mulai 2008 petani Indonesia aman dalam melakukan aktivitas. Lemahnya koordinasi antara menteri terkait membuat sistem pengawasan dan distribusi pupuk hancur. Pupuk bersubsidi yang mestinya untuk petani justru ada yang jatuh ke tangan perusahaan besar, bahkan beredar di perkebunan di Malaysia, kata Azwir Dainy Tara (F-PG).
Mantan Wakil Ketua Komisi DPR yang membidangi pertanian, H Imam Churmen berpendapat, lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang industri dan distribusi pupuk juga hendaknya memperhatikan empat tepat distribusi pupuk (tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat guna). ‘’Pemerintah seyogyanya tidak mengumbar janji memperpendek distribusi pupuk, namun pelaksanaannya tetap menyulitkan petani, ini terbukti dengan maraknya kelangkaan pupuk di berbagai daerah pada akhir-akhir ini,’’ kata penasehat DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.
Ia menilai, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pupuk lebih bersifat reaktif belaka, dan langkah-langkah yang ditempuh kurang menghasilkan hal positif bagi petani. ‘’Pada akhirnya, masalah pupuk menjadi masalah dari tahun ke tahun, meskipun kita punya industri pupuk yang cukup memadai,’’ katanya.
Untuk menangani distribusi pupuk sesuai empat tepat tidak sulit, karena pemerintah mempunyai gas alam yang cukup, mempunyai jaringan distribusi yang memadai, dan aparat yang banyak. Masalahnya, lagi-lagi pelaksanaan, sehingga pupuk sering langka, menghilang atau bahkan melonjak harganya. Padahal pupuk menjadi sarana penting untuk revitalisasi pertanian.
Kelangkaan pupuk, jelas berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai negara agraris yang berpenduduk banyak, tentunya kita ingin ketahanan pangan kita solid, tak terancam karena kelangkaan pupuk. Tugas setiap instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanian bukan hanya menyelamatkan ketahanan pangan, tapi berkewajiban moral untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang hingga kini sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.
Dari berbagai persoalan yang ada, penyuluhan terhadap petani tentang pemakaian pupuk tepat guna dan sasaran harus dihidupkan lagi. Sementara aparat keamanan diharapkan semakin aktif dalam memberantas penyalahgunaan pupuk. Di Jawa Timur saja, Kepolisian Daerah setempat telah menyita 800 ton pupuk bersubsidi dari hasil operasi selama setahun, yang terdiri 45 kasus dan melibatkan 48 tersangka pelaku penyimpangan. Celakanya, menghilangnya pupuk yang ditingkah dengan meroketnya harga, biasa terjadi pada musim tanam, saat para petani membutuhkan komoditi strategis di bidang pertanian.
Koran Pak Oles/Edisi 165/16-31 Desember 2008
Masalah kelangkaan pupuk setiap tahun selalu muncul, padahal pupuk merupakan komoditi strategis yang mestinya dijamin keberadaan dan kestabilan harganya. Ketersediaan pupuk juga terkait erat dengan sukses tidaknya pengadaan pangan nasional, karena itu kelangkaan pupuk, yang sudah seperti penyakit kronis itu, selalu menjadi sorotan dan kecaman banyak pihak. Setiap kali pupuk langka, sorotan masyarakat langsung tertuju pada pemerintah, yang dinilai tak becus mengurusi industri dan distribusinya. Seharusnya sebagai negara penghasil gas alam cukup besar, mestinya Indonesia memang tak perlu kekurangan bahan baku pupuk. Dan sebagai negara agraris mestinya Indonesia tak perlu lagi mengimpor beras, apalagi telah ada Balai Budidaya Benih di Sukamandi yang bisa memasok benih padi unggul kepada sektor pertanian di negeri ini. ‘’Selama ini pemerintah memang tidak serius menangani masalah ketersediaan pupuk,’’ kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRRI Jacobus Mayong Padang.
Dari tahun ke tahun, terutama setiap masuk musim tanam pupuk menjadi langka dan harga naik. Pemerintah, menurutnya, selalu kesulitan menghadapi masalah pupuk, di samping ketidaksiapan pasokan gas sebagai bahan baku dan sistem distribusi yang buruk.
Para anggota Dewan dalam Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI DPR RI dengan Menko Perekonomian, Menperin, Mendag, Mentan dan Menneg BUMN, di Jakarta, baru-baru ini berpendapat perlunya studi mendalam mengatasi persoalan pasokan gas, distorsi distribusi pupuk, bisnis model subsidi pupuk, sehingga mulai 2008 petani Indonesia aman dalam melakukan aktivitas. Lemahnya koordinasi antara menteri terkait membuat sistem pengawasan dan distribusi pupuk hancur. Pupuk bersubsidi yang mestinya untuk petani justru ada yang jatuh ke tangan perusahaan besar, bahkan beredar di perkebunan di Malaysia, kata Azwir Dainy Tara (F-PG).
Mantan Wakil Ketua Komisi DPR yang membidangi pertanian, H Imam Churmen berpendapat, lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang industri dan distribusi pupuk juga hendaknya memperhatikan empat tepat distribusi pupuk (tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat guna). ‘’Pemerintah seyogyanya tidak mengumbar janji memperpendek distribusi pupuk, namun pelaksanaannya tetap menyulitkan petani, ini terbukti dengan maraknya kelangkaan pupuk di berbagai daerah pada akhir-akhir ini,’’ kata penasehat DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.
Ia menilai, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pupuk lebih bersifat reaktif belaka, dan langkah-langkah yang ditempuh kurang menghasilkan hal positif bagi petani. ‘’Pada akhirnya, masalah pupuk menjadi masalah dari tahun ke tahun, meskipun kita punya industri pupuk yang cukup memadai,’’ katanya.
Untuk menangani distribusi pupuk sesuai empat tepat tidak sulit, karena pemerintah mempunyai gas alam yang cukup, mempunyai jaringan distribusi yang memadai, dan aparat yang banyak. Masalahnya, lagi-lagi pelaksanaan, sehingga pupuk sering langka, menghilang atau bahkan melonjak harganya. Padahal pupuk menjadi sarana penting untuk revitalisasi pertanian.
Kelangkaan pupuk, jelas berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai negara agraris yang berpenduduk banyak, tentunya kita ingin ketahanan pangan kita solid, tak terancam karena kelangkaan pupuk. Tugas setiap instansi pemerintah yang berwenang di bidang pertanian bukan hanya menyelamatkan ketahanan pangan, tapi berkewajiban moral untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang hingga kini sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.
Dari berbagai persoalan yang ada, penyuluhan terhadap petani tentang pemakaian pupuk tepat guna dan sasaran harus dihidupkan lagi. Sementara aparat keamanan diharapkan semakin aktif dalam memberantas penyalahgunaan pupuk. Di Jawa Timur saja, Kepolisian Daerah setempat telah menyita 800 ton pupuk bersubsidi dari hasil operasi selama setahun, yang terdiri 45 kasus dan melibatkan 48 tersangka pelaku penyimpangan. Celakanya, menghilangnya pupuk yang ditingkah dengan meroketnya harga, biasa terjadi pada musim tanam, saat para petani membutuhkan komoditi strategis di bidang pertanian.
Koran Pak Oles/Edisi 165/16-31 Desember 2008
0 komentar:
Posting Komentar