Oleh: Maria D Andriana
Krisis ekonomi global terus dilaporkan telah memicu terjadinya peningkatan kasus anemia pada anak-anak (50-65%) dan ibu (15-19%). Asupan vitamin A di Indonesia berkurang 12%, sementara harga obat dan layanan kesehatan naik sampai 60%. Tingkat kematian bayi rata-rata naik 14% dan adanya peningkatan kasus Tuberkolosis. Kondisi kesehatan yang kian memburuk ini dipicu oleh menurunnya daya beli makanan karena penghasilan berkurang dan harga makanan yang kian mahal, kata Direktur Regional Kantor UNICEF Asia Timur-Pasifik, Anupama Rao Singh.
Bank Dunia melaporkan, krisis ekonomi kali ini bisa memberikan dampak buruk terhadap kemanusiaan dalam empat aspek yaitu meningkatkan jumlah kemiskinan, memperburuk asupan nutrisi, mengurangi layanan kesehatan dan pendidikan serta mengurangi produkivitas kelompok masyarakat miskin. Bila krisis tidak segera diatasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terputusnya akses pendidikan dan layanan kesehatan yang bakal memicu anak-anak memasuki lapangan kerja pada usia dini. Di sektor kesehatan, terjadi peningkatan anemia pada ibu hamil (10-20%), memicu kelahiran dengan bobot rendah (5-10%) dan menyebabkan anak-anak tumbuh kerdil (3-7%) serta rapuh (8-16%).
Berdasarkan perkiraan The Lancet yang dikutip UNICEF di antara 55 juta anak berusia di bawah lima tahun di negara berpenghasilan rendah di Asia Tenggara, 35,3% tumbuh kerdil. Ada kecemasan bila masalah kekurangan nutrisi seperti ini tidak diatasi, maka di kawasan Asia Pasifik, tingkat kematian balita meningkat sampai 3-11%.
Prof Zulfiqar Ahmed Bhutta dari The Aga Khan University mencatat, krisis pangan di 1940-an membawa dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil di Belanda dan berakibat pada kelahiran dengan bobot rendah dan gangguan kesehatan lain. Pengalaman masa lalu menunjukkan, krisis 1980-an di Peru dan Amerika Selatan menyebabkan tingkat kematian bayi naik 2,5% dan krisis di Uni Soviet pada era 1990-an menyebabkan peningkatan kematian orang dewasa akibat tingginya kasus bunuh diri dan dampak konsumsi alkohol yang berlebihan. Hampir rata-rata keluarga yang tergolong miskin menyediakan anggaran sekitar 1-2 dolar AS per hari untuk kebutuhan hidup dan 60% di antaranya terserap untuk membeli makanan sehingga nyaris tidak tersedia dana untuk kebutuhan lain.
Di kawasan Bekasi, Jabar misalnya, Wiwin, seorang buruh cuci mengaku penghasilannya dikumpulkan bersama penghasilan suami sebagai tukang las rata-rata mencapai Rp 2 juta sebulan. Uang itu digunakan untuk sewa rumah kontrakan dua petak bagi keluarganya dan keluarga mertua (Rp 500 ribu), biaya sekolah dua anak (Rp 150 ribu) dan bayar listrik, air, bensin untuk sepeda motor dan belanja sembako. Sisanya untuk belanja lauk-pauk Rp 10 ribu sehari agar dapat dinikmati empat orang. ‘’Saya banyak masak sayur, tahu tempe dan kadang membeli ikan,’’ ujarnya.
Harga 10 biji tahu sekitar Rp 3.500, sepapan tempe Rp 3.000, seperempat kg ikan laut jenis murah Rp 6.000 dan telur ayam Rp 1.000 per butir. Wiwin mengaku harus cerdik membelanjakan uang agar bisa masak makanan yang layak dan cukup, karena dalam sbulan ia harus menyediakan 25 kg beras. ‘’Alhamdullilah, anak-anak sehat. Jadi tidak perlu membeli obat,’’ tuturnya tanpa cemas kendati tidak memiliki jaminan apapun untuk layanan kesehatan keluarga.
Sekitar 150 orang peserta konferensi yang berasal dari 14 negara di Asia Timur dan Kepulauan Pasifik mencapai kesepakatan bahwa program perlindungan sosial sangat mendesak untuk segera dilaksanakan di setiap negara serta jalinan kemitraan antar negara, lembaga donor dan kaum akademisi di dalam maupun luar negeri. Program perlindungan sosial antara lain bantuan langsung untuk makanan, layanan kesehatan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengasuhan anak sampai pemberian makanan di sekolah untuk anak-anak.
Suatu penelitian tidak resmi terhadap 144 negara berkembang menunjukkan, sejumlah negara telah memberikan bantuan tunai secara langsung kepada warga miskin, bantuan makanan termasuk pemberian makanan di sekolah, juga beras murah tetapi sejumlah negara tidak memberikan perlindungan sosial apapun bagi warga miskin.
Indonesia yang mengalami hantaman paling parah dalam krisis moneter satu dasa warsa silam, diperkirakan kali ini bisa lebih siap mengantisipasi karena telah menerapkan sejumlah program pengaman sosial. Kendati negara maju juga mengalami dampak krisis, jika komitmen bantuan terhadap negara berkembang dikurangi, jelas mengganggu kemampuan negara berkembang mengatasi krisis. Dana Keuangan Internasional dalam penelitian terhadap 140 negara pada 2008 disebutkan, 10% kenaikan harga pangan dapat meningkatkan 105 juta orang masuk ke kelompok orang miskin. Fakta ini berpotensi membalikkan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang dilakukan selama 7 tahun.
Dr Jaques Jeugman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) mengaku, harus dipahami bahwa lembaga donor mempunyai prioritas, tetapi krisis kali ini harus segera diatasi dan ADB melakukan advokasi untuk bekerja sama memberikan bantuan teknis. Negara-negara yang memiliki banyak warga miskin harus segera bertindak secara tepat, cepat dan melakukan pendekatan terpadu serta saling melengkapi untuk mengatasi krisis dengan menerapkan efektivitas dan efiseinsi.
Prof Vitit Muntarbhorn, akademisi dari Universitas Chulalongkorn, Thailand menegaskan perlu perlindungan sosial yang dilakukan dengan pendekatan terhadap anak dalam setiap program. ‘’Program perlindungan terhadap anak tidak boleh diskriminatif, tetapi harus menjangkau semua anak di semua negara termasuk anak-anak yang tidak mempunyai kewarganegaraan,’’ ujarnya.
Bantuan terhadap anak bukan semata-mata berupa program untuk anak secara langsung, tetapi mengarah pada lingkungan, --bantuan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan para guru, tenaga para medis dan medis serta bantuan lapangan kerja bagi orang dewasa di sekitar anak. Krisis 1997 di Indonesia terbukti bukan hanya berdampak buruk tetapi sangat berarti sebuah kemajuan politik dengan timbul reformasi dan demokratisasi di Indonesia.
UNICEF memandang tidak ada alasan untuk memangkas program layanan bagi warga miskin dan anak. Program perlindungan sosial bisa dipadu dengan langkah perbaikan ekonomi. Misalnya membuka peluang kerja bagi guru, tenaga medis, pekerja sosial untuk anak dan lapangan kerja baru untuk menanam modal demi masa depan anak.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
Krisis ekonomi global terus dilaporkan telah memicu terjadinya peningkatan kasus anemia pada anak-anak (50-65%) dan ibu (15-19%). Asupan vitamin A di Indonesia berkurang 12%, sementara harga obat dan layanan kesehatan naik sampai 60%. Tingkat kematian bayi rata-rata naik 14% dan adanya peningkatan kasus Tuberkolosis. Kondisi kesehatan yang kian memburuk ini dipicu oleh menurunnya daya beli makanan karena penghasilan berkurang dan harga makanan yang kian mahal, kata Direktur Regional Kantor UNICEF Asia Timur-Pasifik, Anupama Rao Singh.
Bank Dunia melaporkan, krisis ekonomi kali ini bisa memberikan dampak buruk terhadap kemanusiaan dalam empat aspek yaitu meningkatkan jumlah kemiskinan, memperburuk asupan nutrisi, mengurangi layanan kesehatan dan pendidikan serta mengurangi produkivitas kelompok masyarakat miskin. Bila krisis tidak segera diatasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terputusnya akses pendidikan dan layanan kesehatan yang bakal memicu anak-anak memasuki lapangan kerja pada usia dini. Di sektor kesehatan, terjadi peningkatan anemia pada ibu hamil (10-20%), memicu kelahiran dengan bobot rendah (5-10%) dan menyebabkan anak-anak tumbuh kerdil (3-7%) serta rapuh (8-16%).
Berdasarkan perkiraan The Lancet yang dikutip UNICEF di antara 55 juta anak berusia di bawah lima tahun di negara berpenghasilan rendah di Asia Tenggara, 35,3% tumbuh kerdil. Ada kecemasan bila masalah kekurangan nutrisi seperti ini tidak diatasi, maka di kawasan Asia Pasifik, tingkat kematian balita meningkat sampai 3-11%.
Prof Zulfiqar Ahmed Bhutta dari The Aga Khan University mencatat, krisis pangan di 1940-an membawa dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil di Belanda dan berakibat pada kelahiran dengan bobot rendah dan gangguan kesehatan lain. Pengalaman masa lalu menunjukkan, krisis 1980-an di Peru dan Amerika Selatan menyebabkan tingkat kematian bayi naik 2,5% dan krisis di Uni Soviet pada era 1990-an menyebabkan peningkatan kematian orang dewasa akibat tingginya kasus bunuh diri dan dampak konsumsi alkohol yang berlebihan. Hampir rata-rata keluarga yang tergolong miskin menyediakan anggaran sekitar 1-2 dolar AS per hari untuk kebutuhan hidup dan 60% di antaranya terserap untuk membeli makanan sehingga nyaris tidak tersedia dana untuk kebutuhan lain.
Di kawasan Bekasi, Jabar misalnya, Wiwin, seorang buruh cuci mengaku penghasilannya dikumpulkan bersama penghasilan suami sebagai tukang las rata-rata mencapai Rp 2 juta sebulan. Uang itu digunakan untuk sewa rumah kontrakan dua petak bagi keluarganya dan keluarga mertua (Rp 500 ribu), biaya sekolah dua anak (Rp 150 ribu) dan bayar listrik, air, bensin untuk sepeda motor dan belanja sembako. Sisanya untuk belanja lauk-pauk Rp 10 ribu sehari agar dapat dinikmati empat orang. ‘’Saya banyak masak sayur, tahu tempe dan kadang membeli ikan,’’ ujarnya.
Harga 10 biji tahu sekitar Rp 3.500, sepapan tempe Rp 3.000, seperempat kg ikan laut jenis murah Rp 6.000 dan telur ayam Rp 1.000 per butir. Wiwin mengaku harus cerdik membelanjakan uang agar bisa masak makanan yang layak dan cukup, karena dalam sbulan ia harus menyediakan 25 kg beras. ‘’Alhamdullilah, anak-anak sehat. Jadi tidak perlu membeli obat,’’ tuturnya tanpa cemas kendati tidak memiliki jaminan apapun untuk layanan kesehatan keluarga.
Sekitar 150 orang peserta konferensi yang berasal dari 14 negara di Asia Timur dan Kepulauan Pasifik mencapai kesepakatan bahwa program perlindungan sosial sangat mendesak untuk segera dilaksanakan di setiap negara serta jalinan kemitraan antar negara, lembaga donor dan kaum akademisi di dalam maupun luar negeri. Program perlindungan sosial antara lain bantuan langsung untuk makanan, layanan kesehatan dan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pengasuhan anak sampai pemberian makanan di sekolah untuk anak-anak.
Suatu penelitian tidak resmi terhadap 144 negara berkembang menunjukkan, sejumlah negara telah memberikan bantuan tunai secara langsung kepada warga miskin, bantuan makanan termasuk pemberian makanan di sekolah, juga beras murah tetapi sejumlah negara tidak memberikan perlindungan sosial apapun bagi warga miskin.
Indonesia yang mengalami hantaman paling parah dalam krisis moneter satu dasa warsa silam, diperkirakan kali ini bisa lebih siap mengantisipasi karena telah menerapkan sejumlah program pengaman sosial. Kendati negara maju juga mengalami dampak krisis, jika komitmen bantuan terhadap negara berkembang dikurangi, jelas mengganggu kemampuan negara berkembang mengatasi krisis. Dana Keuangan Internasional dalam penelitian terhadap 140 negara pada 2008 disebutkan, 10% kenaikan harga pangan dapat meningkatkan 105 juta orang masuk ke kelompok orang miskin. Fakta ini berpotensi membalikkan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang dilakukan selama 7 tahun.
Dr Jaques Jeugman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) mengaku, harus dipahami bahwa lembaga donor mempunyai prioritas, tetapi krisis kali ini harus segera diatasi dan ADB melakukan advokasi untuk bekerja sama memberikan bantuan teknis. Negara-negara yang memiliki banyak warga miskin harus segera bertindak secara tepat, cepat dan melakukan pendekatan terpadu serta saling melengkapi untuk mengatasi krisis dengan menerapkan efektivitas dan efiseinsi.
Prof Vitit Muntarbhorn, akademisi dari Universitas Chulalongkorn, Thailand menegaskan perlu perlindungan sosial yang dilakukan dengan pendekatan terhadap anak dalam setiap program. ‘’Program perlindungan terhadap anak tidak boleh diskriminatif, tetapi harus menjangkau semua anak di semua negara termasuk anak-anak yang tidak mempunyai kewarganegaraan,’’ ujarnya.
Bantuan terhadap anak bukan semata-mata berupa program untuk anak secara langsung, tetapi mengarah pada lingkungan, --bantuan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan para guru, tenaga para medis dan medis serta bantuan lapangan kerja bagi orang dewasa di sekitar anak. Krisis 1997 di Indonesia terbukti bukan hanya berdampak buruk tetapi sangat berarti sebuah kemajuan politik dengan timbul reformasi dan demokratisasi di Indonesia.
UNICEF memandang tidak ada alasan untuk memangkas program layanan bagi warga miskin dan anak. Program perlindungan sosial bisa dipadu dengan langkah perbaikan ekonomi. Misalnya membuka peluang kerja bagi guru, tenaga medis, pekerja sosial untuk anak dan lapangan kerja baru untuk menanam modal demi masa depan anak.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar