Tingginya kecenderung konflik yang berujung pada pertikaian di tingkat mahasiswa, masyarakat umum dan aparat keamanan di berbagai daerah di Indonesia, seyogyanya dapat dieliminasi dengan pembangunan mental.
"Perhatian pemerintah selama ini masih cenderung mengedepankan pembangunan fisik, sehingga indikator keberhasilan itu dilihat dari fisik saja. Padahal pembangunan diri atau mental sangatlah penting," kata pengamat sosial sekaligus psikolog asal Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr Muh Jufri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, upaya menjaga dan membangun pranata sosial di lapangan masih terabaikan, padahal dengan menjamin pranata sosial itu, segala pemicu konflik dapat dibahas dengan duduk bersama, mulai dari jenjang Organisasi Rukun Tetangga (ORT) atau Organisasi Rukun Warga (ORW) hingga ke level atas. "Pranata sosial itu masih terjaga pada sebagian besar masyarakat di Yogyakarta, sementara di daerah ini sudah cenderung ditinggalkan," katanya.
Sementara masih banyaknya kasus kekerasan sebagai buah dari konflik atau aksi demonstrasi di daerah in. Ia mengatakan, fenomena itu jika dicermati berasal dari rasa ketidakpuasan dari sejumlah pelayanan yang semestinya diperoleh masyarakat.
Ketidakpuasan dari kumpulan individu-individu itu kemudian terakumulasi, sehingga jika ada pemicu konflik, emosi massa gampang tersulut.
Sekaitan dengan hal tersebut, Jufri yang juga Pembantu Dekan (PD) I Fakultas Psikologi UNM ini mengatakan, untuk mengeliminasi kasus kekerasan dan konflik horisontal di lapangan, pemerintah harus berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan transportasi. "Ketiga hal itu merupakan hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan publik, jika itu tidak terpenuhi," ujarnya seperti dikutip Antara.
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
"Perhatian pemerintah selama ini masih cenderung mengedepankan pembangunan fisik, sehingga indikator keberhasilan itu dilihat dari fisik saja. Padahal pembangunan diri atau mental sangatlah penting," kata pengamat sosial sekaligus psikolog asal Universitas Negeri Makassar (UNM), Dr Muh Jufri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, upaya menjaga dan membangun pranata sosial di lapangan masih terabaikan, padahal dengan menjamin pranata sosial itu, segala pemicu konflik dapat dibahas dengan duduk bersama, mulai dari jenjang Organisasi Rukun Tetangga (ORT) atau Organisasi Rukun Warga (ORW) hingga ke level atas. "Pranata sosial itu masih terjaga pada sebagian besar masyarakat di Yogyakarta, sementara di daerah ini sudah cenderung ditinggalkan," katanya.
Sementara masih banyaknya kasus kekerasan sebagai buah dari konflik atau aksi demonstrasi di daerah in. Ia mengatakan, fenomena itu jika dicermati berasal dari rasa ketidakpuasan dari sejumlah pelayanan yang semestinya diperoleh masyarakat.
Ketidakpuasan dari kumpulan individu-individu itu kemudian terakumulasi, sehingga jika ada pemicu konflik, emosi massa gampang tersulut.
Sekaitan dengan hal tersebut, Jufri yang juga Pembantu Dekan (PD) I Fakultas Psikologi UNM ini mengatakan, untuk mengeliminasi kasus kekerasan dan konflik horisontal di lapangan, pemerintah harus berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan transportasi. "Ketiga hal itu merupakan hak publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan publik, jika itu tidak terpenuhi," ujarnya seperti dikutip Antara.
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar