Puluhan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Dusun Jemek, Desa/Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengeluh langkanya pupuk di pasaran. Akibatnya, puluhan hektar tanaman tebu untuk musim tanam 2008-2009 yang telah ditanam sejak November tahun lalu, dan sedianya sudah harus sudah dilakukan pemupukan pada masa pemeliharaan tiga bulan setelahnya, menjadi tidak terealisasikan.
Salah seorang petani tebu, Heru Kuncahyo, Rabu (28/1) mengaku, kelangkaan pupuk mengakibatkan tanaman tebu milik para petani menjadi tidak produktif. ‘’Akibat terlambatnya pemupukan, kualitas terkait dengan bobot tebu menjadi merosot, yakni setengah dari hasil yang dapat dihasilkan jika melakukan pemupukan secara teratur, yang juga brdampak dengan rendeman yang diperoleh petani dari Pabrik Gula (PG) menjadi jauh berkurang,’’ katanya.
Kelangkaan pupuk disinyalir karena stok pupuk kosong, sebagai akibat pembagian pupuk oleh Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) sebelumnya tidak merata. Hal ini disebabkan KPTR kurang koordinasi dengan kelompok petani tebu tentang pembagian. Akibatnya hanya petani yang mengetahui informasi yang berhasil mendapat pupuk. ‘’Bagi petani yang tidak mengetahui hal tersebut, terpaksa gigit jari, tidak mendapatkan pupuk dengan alasan stok pupuk telah kosong,’’ katanya.
Pihaknya bahkan telah mendatangi KPTR terkait dengan masalah tersebut, yang akhirnya memberikan dua opsi pilihan kepada para petani. Opsi itu, KPTR akan mengadakan pupuk nonsubsidi, serta memberikan sejumlah uang kepada petani untuk membeli sendiri pupuk diluar KPTR. Para petani merasa dua opsi tersebut dianggap sia-sia, dan hanya digunakan untuk meredam gejolak yang terjadi. ‘’Kami menilai bahwa opsi tersebut sia-sia, pasalnya jika menggunakan opsi pertama petani akan kesultan membeli pupuk nonsubsidi, dikarenakan harganya yang jauh lebih mahal,’’ tegasnya.
Jika para petani diberi uang untuk membeli pupuk sendiri diluar KPTR itu hal yang mustahil, mengingat stok pupuk di pasaran masih kosong, katanya menjelaskan. Karena itu mekanisme pembagian pupuk yang dilakukan Pabrik Gula (PG) Pagotan, dikembalikan pada KUD petani gula. Mekanisme Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang telah mencatat luas areal lahan petani, lalu dijadikan patokan pengalokasian pupuk jadi rujukan proses pembagian pupuk.
Jika dalam waktu dekat masalah tersebut tidak terealisasikan, para petani mengancam akan melakukan unjuk rasa dan melaporkan pengurus KPTR kepada pihak penegak hukum, terkait dengan akuntabilitas pupuk bersubsidi yang semestinya harus digulirkan kepada para petani tebu. (Ant)
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
Salah seorang petani tebu, Heru Kuncahyo, Rabu (28/1) mengaku, kelangkaan pupuk mengakibatkan tanaman tebu milik para petani menjadi tidak produktif. ‘’Akibat terlambatnya pemupukan, kualitas terkait dengan bobot tebu menjadi merosot, yakni setengah dari hasil yang dapat dihasilkan jika melakukan pemupukan secara teratur, yang juga brdampak dengan rendeman yang diperoleh petani dari Pabrik Gula (PG) menjadi jauh berkurang,’’ katanya.
Kelangkaan pupuk disinyalir karena stok pupuk kosong, sebagai akibat pembagian pupuk oleh Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) sebelumnya tidak merata. Hal ini disebabkan KPTR kurang koordinasi dengan kelompok petani tebu tentang pembagian. Akibatnya hanya petani yang mengetahui informasi yang berhasil mendapat pupuk. ‘’Bagi petani yang tidak mengetahui hal tersebut, terpaksa gigit jari, tidak mendapatkan pupuk dengan alasan stok pupuk telah kosong,’’ katanya.
Pihaknya bahkan telah mendatangi KPTR terkait dengan masalah tersebut, yang akhirnya memberikan dua opsi pilihan kepada para petani. Opsi itu, KPTR akan mengadakan pupuk nonsubsidi, serta memberikan sejumlah uang kepada petani untuk membeli sendiri pupuk diluar KPTR. Para petani merasa dua opsi tersebut dianggap sia-sia, dan hanya digunakan untuk meredam gejolak yang terjadi. ‘’Kami menilai bahwa opsi tersebut sia-sia, pasalnya jika menggunakan opsi pertama petani akan kesultan membeli pupuk nonsubsidi, dikarenakan harganya yang jauh lebih mahal,’’ tegasnya.
Jika para petani diberi uang untuk membeli pupuk sendiri diluar KPTR itu hal yang mustahil, mengingat stok pupuk di pasaran masih kosong, katanya menjelaskan. Karena itu mekanisme pembagian pupuk yang dilakukan Pabrik Gula (PG) Pagotan, dikembalikan pada KUD petani gula. Mekanisme Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang telah mencatat luas areal lahan petani, lalu dijadikan patokan pengalokasian pupuk jadi rujukan proses pembagian pupuk.
Jika dalam waktu dekat masalah tersebut tidak terealisasikan, para petani mengancam akan melakukan unjuk rasa dan melaporkan pengurus KPTR kepada pihak penegak hukum, terkait dengan akuntabilitas pupuk bersubsidi yang semestinya harus digulirkan kepada para petani tebu. (Ant)
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar