Cakupan arti multikulturalisme yang menekankan perhargaan terhadap keanekaragaman budaya masih terbatas, akibatnya masih terdapat entitas lain yang belum masuk dalam tataran tersebut meski kondisi zaman terus berkembang.
"Karena itu, kami akan terus memperjuangkan identitas komunitas yang selama ini diabaikan dalam kerangka multikulturalisme," kata Direktur Pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Mukhotib MD.
Menurut Mukhotib, komunitas yang terabaikan tersebut sangat beragam, misalnya dalam orientasi seksual, identitas gender, pilihan profesi dan juga pilihan hidup. Apalagi selama ini multikulturalisme masih sebatas pengkotak-kotakkan dalam suku, agama, ras, warna kulit dan bahasa yang digunakan.
"Tantangan untuk mengubah paradigma multikulturalisme tersebut memang berat, karena masyarakat umum terlanjur memiliki pandangan untuk melihat manusia dalam pandangan yang sempurna, padahal tidak semua manusia sempurna," paparnya dikutip Antara.
PKBI berharap pengakuan multikulturalisme dalam artian yang lebih luas memungkinkan semua golongan mendapatkan perlakuan yang sama terutama menyangkut kesehatan reproduksi, seksualitas, HIV/AIDS, kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia (HAM).
Untuk tu, kata dia, PKBI DIY merekomendasikan beberapa pokok pikiran, di antaranya bahwa aktor perubahan sosial terletak pada masyarakat umum dan perlunya penggalangan solidaritas untuk memastikan perjuangan identitas tersebut. "Kami akan membangun blok sosial baru yang akan digunakan sebagai wadah kerja yang berakar pada komunitas itu sendiri," ujarnya.
Sementara itu, ST Sunardi, Direktur Ilmu Religi dan Budaya (IRB) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menyatakan agar perjuangan yang didasari multikulturalisme dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjebak sebagai kelompok yang hanya ikut-ikutan saja.
Menurut dia, persoalan utama dalam memperjuangkan identitas tersebut adalah arti identitas dari rekan-rekan kerja PKBI telah dibiaskan secara moral. "Meski demikian saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan dari sebuah identitas tidak bisa hanya diraih dengan cara melakukan organisasi komunitas saja," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
"Karena itu, kami akan terus memperjuangkan identitas komunitas yang selama ini diabaikan dalam kerangka multikulturalisme," kata Direktur Pelaksana Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Mukhotib MD.
Menurut Mukhotib, komunitas yang terabaikan tersebut sangat beragam, misalnya dalam orientasi seksual, identitas gender, pilihan profesi dan juga pilihan hidup. Apalagi selama ini multikulturalisme masih sebatas pengkotak-kotakkan dalam suku, agama, ras, warna kulit dan bahasa yang digunakan.
"Tantangan untuk mengubah paradigma multikulturalisme tersebut memang berat, karena masyarakat umum terlanjur memiliki pandangan untuk melihat manusia dalam pandangan yang sempurna, padahal tidak semua manusia sempurna," paparnya dikutip Antara.
PKBI berharap pengakuan multikulturalisme dalam artian yang lebih luas memungkinkan semua golongan mendapatkan perlakuan yang sama terutama menyangkut kesehatan reproduksi, seksualitas, HIV/AIDS, kekerasan berbasis gender dan hak asasi manusia (HAM).
Untuk tu, kata dia, PKBI DIY merekomendasikan beberapa pokok pikiran, di antaranya bahwa aktor perubahan sosial terletak pada masyarakat umum dan perlunya penggalangan solidaritas untuk memastikan perjuangan identitas tersebut. "Kami akan membangun blok sosial baru yang akan digunakan sebagai wadah kerja yang berakar pada komunitas itu sendiri," ujarnya.
Sementara itu, ST Sunardi, Direktur Ilmu Religi dan Budaya (IRB) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menyatakan agar perjuangan yang didasari multikulturalisme dilakukan secara hati-hati sehingga tidak terjebak sebagai kelompok yang hanya ikut-ikutan saja.
Menurut dia, persoalan utama dalam memperjuangkan identitas tersebut adalah arti identitas dari rekan-rekan kerja PKBI telah dibiaskan secara moral. "Meski demikian saya ingin mengingatkan bahwa kekuatan dari sebuah identitas tidak bisa hanya diraih dengan cara melakukan organisasi komunitas saja," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar