Sejumlah kalangan mengaku kecewa diberlakukan kebijakan baru tentang penerapan tarif darah bagi pasien yang membutuhkan terutama dari kalangan masyarakat miskin yang menggunakan kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).
Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cianjur, dr Sanny Sandjaya, Senin (26/1) mengatakan, kebijakan itu dilakukan karena pihaknya kerap merugi akibat terlambatnya pembayaran penyediaan darah dari RSUD Cianjur pada UTD PMI Cianjur. Hal itu secara otomatis berdampak terhadap pelayanan ketersediaan darah untuk masyarakat. ‘’Kami akhirnya sepakat mengeluarkan kebijakan itu. Kami sudah membuka ruang untuk menjalin koordinasi dan kesepaakatan dengan RSUD Cianjur,’’ katanya.
Sebagai instansi nirlaba yang kerap mengandalkan ketersediaan dana, terhambatnya pembayaran dari RSUD Cianjur itu berdampak pada ketersediaan darah. Keterlambatan pembayaran sampai 8 bulan. Kebijakan itu tidak hanya di Cianjur tetapi berlaku juga hampir di wilayah lain. Karena itu berbagai keluhan muncul dengan diberlakukan tariff tersebut terutama Yayasan Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI) Cianjur.
Adanya kebijakan tersebut membuat pengurus POPTI yang saat ini memiliki 75 orang pasien Thalassemia kewalahan. Pasalnya para pasien bisa bertahan hidup dengan mengandalkan transfusi darah. ‘’Kasihan pasien yang menggunakan kartu jamkesmas. Kebijakan ini menjadikan kami harus mengeluarkan sedikitnya Rp 4,5 juta/ bulan untuk membeli darah,’’ ucap Santi, Pelaksana Harian POPTI Cianjur.
Selama ini, ungkap Santi, pihaknya telah menjalin koordinasi dan komunikasi dengan PMI Cianjur agar meninjau kembali kebijakan tersebut. Namun, hasilnya tidak menggembirakan. Mereka tetap diharuskan membayar. Dengan kondisi yang dialami para penderita Thalassemia, hal tersebut sangat memberatkan. Kalau dari kalangan keluarga mampu tidak menjadi masalah, tapi kalau dari kalangan tidak mampu, bagaimana sedangkan mereka sangat membutuhkan darah untuk menyambung hidup. (Ant)
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cianjur, dr Sanny Sandjaya, Senin (26/1) mengatakan, kebijakan itu dilakukan karena pihaknya kerap merugi akibat terlambatnya pembayaran penyediaan darah dari RSUD Cianjur pada UTD PMI Cianjur. Hal itu secara otomatis berdampak terhadap pelayanan ketersediaan darah untuk masyarakat. ‘’Kami akhirnya sepakat mengeluarkan kebijakan itu. Kami sudah membuka ruang untuk menjalin koordinasi dan kesepaakatan dengan RSUD Cianjur,’’ katanya.
Sebagai instansi nirlaba yang kerap mengandalkan ketersediaan dana, terhambatnya pembayaran dari RSUD Cianjur itu berdampak pada ketersediaan darah. Keterlambatan pembayaran sampai 8 bulan. Kebijakan itu tidak hanya di Cianjur tetapi berlaku juga hampir di wilayah lain. Karena itu berbagai keluhan muncul dengan diberlakukan tariff tersebut terutama Yayasan Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI) Cianjur.
Adanya kebijakan tersebut membuat pengurus POPTI yang saat ini memiliki 75 orang pasien Thalassemia kewalahan. Pasalnya para pasien bisa bertahan hidup dengan mengandalkan transfusi darah. ‘’Kasihan pasien yang menggunakan kartu jamkesmas. Kebijakan ini menjadikan kami harus mengeluarkan sedikitnya Rp 4,5 juta/ bulan untuk membeli darah,’’ ucap Santi, Pelaksana Harian POPTI Cianjur.
Selama ini, ungkap Santi, pihaknya telah menjalin koordinasi dan komunikasi dengan PMI Cianjur agar meninjau kembali kebijakan tersebut. Namun, hasilnya tidak menggembirakan. Mereka tetap diharuskan membayar. Dengan kondisi yang dialami para penderita Thalassemia, hal tersebut sangat memberatkan. Kalau dari kalangan keluarga mampu tidak menjadi masalah, tapi kalau dari kalangan tidak mampu, bagaimana sedangkan mereka sangat membutuhkan darah untuk menyambung hidup. (Ant)
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar