Perlu upaya dan langkah cepat dalam memperbaiki kemampuan logika pelajar dan mahasiswa, yang selama ini merupakan salah satu kelemahan pendidikan di Indonesia.
"Padahal kemampuan logika yang baik, merupakan faktor pendukung kinerja para lulusan sekolah dan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja," kata PR II Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof Dr Hj.Rina Indiastuti,SE,M.SIE yang dikutip Antara.
Seharusnya sistem pendidikan di Indonesia diciptakan untuk mencetak manusia terdidik. Selama ini yang terjadi adalah pendidikan dibuat dengan metode cepat. “Biasanya ini dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar, yang memberi metode menjawab cepat," ucapnya seraya mengatakan akibatnya siswa kini tidak memiliki kemampuan logika yang memadai.
Banyak perusahaan mengeluhkan kemampuan logika lulusan perguruan tinggi saat ini yang cenderung menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, kata Prof. Rina.
Berorientasi Pembangunan Teknologi
Harus juga diakui bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia belum beroreintasi secara maksimal pada pembangunan yang kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, demikiam anggota DPR RI. Hal ini pernah dikemukakan anggota DPR RI, Mustafa Kamal. Menurut dia, belum berorientasinya sistem pendidikan pada pembangunan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditunjukan adanya ketidakseimbangan antara jumlah fakulas ilmu pengetahuan alam dan teknik dengan fakultas ilmu-ilmu sosial.
Untuk belajar di fakultas IPA, Matematika, Kedokteran, dan Teknik, pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen bagi Universitas Negeri dan 16 persen Universitas swasta, berdasarkan data 2001, katanya.
Dalam visi IPTEK 2025, pemerintah menargetkan 67 persen pelajar masuk fakultas IPA, Pertanian, kedokteran dan Teknik, katanya. Namun, tahun 2005 minat masyarakat masuk Falkultas IPA, Pertanian, Teknik dan kesehatan hanya naik sekitar 20 persen, katanya.
Fenomena ini harus direspon pemerintah sebaik-baiknya dengan memprioritaskan pembangunan sekolah atau fakultas IPA, Pertanian, Teknik dan Kesehatan secara merata khususnya di luar pulau Jawa.
Diharapkan dengan banyak terserapnya peminat di bidang IPA dan Teknologi tersebut akan mampu meningkatkan minat terhadap penelitian berikut hasilnya yang bermanfaat terhadap masyarakat.
Permasalahan tersebut antara lain karena minimnya daya dukung dana penelitian dan dukungan swasta dalam anggaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ujarnya lagi.
Selain itu kurang kuatnya hubungan antara penelitian pendidikan tinggi dengan industri. Inilah tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan peran serta swasta dalam proses penelitian yang berdaya guna terhadap masyarakat, katanya.
Sehubungan itu lembaga penelitian harus mempunyai hubungan yang kuat den swasta serta industri, bukan hanya memperkuat kualitas pendidikan dan penelitian saja tetapi juga dalam mendapatkan dana. Selain itu pemerintah harus terus berupaya untuk membuat situasi kondusif bagi pembinaan hubungan antara dunia pendidikan dengan kalangan industri.
Sementara terkait dengan pengelolaan sumber daya lokal dan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat, pemerintah bisa mendorong dan memperluas intrastruktur pendidikan IPTEK, tambahnya.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
"Padahal kemampuan logika yang baik, merupakan faktor pendukung kinerja para lulusan sekolah dan perguruan tinggi dalam memasuki dunia kerja," kata PR II Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Prof Dr Hj.Rina Indiastuti,SE,M.SIE yang dikutip Antara.
Seharusnya sistem pendidikan di Indonesia diciptakan untuk mencetak manusia terdidik. Selama ini yang terjadi adalah pendidikan dibuat dengan metode cepat. “Biasanya ini dilakukan oleh lembaga bimbingan belajar, yang memberi metode menjawab cepat," ucapnya seraya mengatakan akibatnya siswa kini tidak memiliki kemampuan logika yang memadai.
Banyak perusahaan mengeluhkan kemampuan logika lulusan perguruan tinggi saat ini yang cenderung menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, kata Prof. Rina.
Berorientasi Pembangunan Teknologi
Harus juga diakui bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia belum beroreintasi secara maksimal pada pembangunan yang kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, demikiam anggota DPR RI. Hal ini pernah dikemukakan anggota DPR RI, Mustafa Kamal. Menurut dia, belum berorientasinya sistem pendidikan pada pembangunan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi itu ditunjukan adanya ketidakseimbangan antara jumlah fakulas ilmu pengetahuan alam dan teknik dengan fakultas ilmu-ilmu sosial.
Untuk belajar di fakultas IPA, Matematika, Kedokteran, dan Teknik, pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen bagi Universitas Negeri dan 16 persen Universitas swasta, berdasarkan data 2001, katanya.
Dalam visi IPTEK 2025, pemerintah menargetkan 67 persen pelajar masuk fakultas IPA, Pertanian, kedokteran dan Teknik, katanya. Namun, tahun 2005 minat masyarakat masuk Falkultas IPA, Pertanian, Teknik dan kesehatan hanya naik sekitar 20 persen, katanya.
Fenomena ini harus direspon pemerintah sebaik-baiknya dengan memprioritaskan pembangunan sekolah atau fakultas IPA, Pertanian, Teknik dan Kesehatan secara merata khususnya di luar pulau Jawa.
Diharapkan dengan banyak terserapnya peminat di bidang IPA dan Teknologi tersebut akan mampu meningkatkan minat terhadap penelitian berikut hasilnya yang bermanfaat terhadap masyarakat.
Permasalahan tersebut antara lain karena minimnya daya dukung dana penelitian dan dukungan swasta dalam anggaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ujarnya lagi.
Selain itu kurang kuatnya hubungan antara penelitian pendidikan tinggi dengan industri. Inilah tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan peran serta swasta dalam proses penelitian yang berdaya guna terhadap masyarakat, katanya.
Sehubungan itu lembaga penelitian harus mempunyai hubungan yang kuat den swasta serta industri, bukan hanya memperkuat kualitas pendidikan dan penelitian saja tetapi juga dalam mendapatkan dana. Selain itu pemerintah harus terus berupaya untuk membuat situasi kondusif bagi pembinaan hubungan antara dunia pendidikan dengan kalangan industri.
Sementara terkait dengan pengelolaan sumber daya lokal dan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat, pemerintah bisa mendorong dan memperluas intrastruktur pendidikan IPTEK, tambahnya.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar