Persoalan tentang kesehatan reproduksi serta penyakit HIV dan AIDS tidak hanya dapat dipandang sebagai problem biologis, tetapi juga akibat ketimpangan relasi kuasa. Menurut Pelaksana Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Soepri Tjahjono, Kamis (22/1), cara pandang bahwa kesehatan reproduksi serta HIV dan AIDS hanya sebagai problem biologis telah mempengaruhi pengembangan agenda dan program intervensi pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual, serta penanggulangan penyakit HIV dan AIDS.
Dengan cara pandang itu, program kegiatan pemenuhan hak kesehatan reproduksi serta penanggulangan HIV dan AIDS telah menempatkan rakyat sebagai obyek agenda perubahan sosial. ‘’Pengalaman PKBI DIY menggunakan cara pandang biologis telah memberikan pelajaran berharga mengenai apa yang dicapai dalam perubahan sosial,’’ katanya.
Selain terjebak dalam nalar charity, cara pandang biologis juga memunculkan penyalahan terhadap rakyat saat gagal programy. Penyalahan ini melahirkan stigma dan diskriminasi terhadap komunitas remaja jalanan, gay, waria, lesbian, laki-laki dan perempuan pekerja seks. ‘’Kekeliruan program itu telah mendorong tumbuhnya kesadaran kritis dalam merumuskan agenda perubahan sosial PKBI DIY,’’ katanya.
Karena itu, melakukan pergeseran paradigma dari problem biologis dan kesalahan perilaku jadi problem relasi kuasa, dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai agen perubahan menjadi rakyat (komunitas) sebagai aktor perubahan dan menjadikan identitas sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan merupakan agenda terpenting.
Pergeseran tersebut menuntut ketersediaan kerangka teori yang bisa digunakan sebagai pijakan. Saat ini multi kulturalisme dipandang sebagai kerangka teori yang paling pas dan mampu membedah persoalan relasi kuasa dan perjuangan identitas terkait isu kesehatan reproduksi, seksualitas, HIV dan AIDS serta kekerasan berbasis gender.
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
Dengan cara pandang itu, program kegiatan pemenuhan hak kesehatan reproduksi serta penanggulangan HIV dan AIDS telah menempatkan rakyat sebagai obyek agenda perubahan sosial. ‘’Pengalaman PKBI DIY menggunakan cara pandang biologis telah memberikan pelajaran berharga mengenai apa yang dicapai dalam perubahan sosial,’’ katanya.
Selain terjebak dalam nalar charity, cara pandang biologis juga memunculkan penyalahan terhadap rakyat saat gagal programy. Penyalahan ini melahirkan stigma dan diskriminasi terhadap komunitas remaja jalanan, gay, waria, lesbian, laki-laki dan perempuan pekerja seks. ‘’Kekeliruan program itu telah mendorong tumbuhnya kesadaran kritis dalam merumuskan agenda perubahan sosial PKBI DIY,’’ katanya.
Karena itu, melakukan pergeseran paradigma dari problem biologis dan kesalahan perilaku jadi problem relasi kuasa, dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai agen perubahan menjadi rakyat (komunitas) sebagai aktor perubahan dan menjadikan identitas sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan merupakan agenda terpenting.
Pergeseran tersebut menuntut ketersediaan kerangka teori yang bisa digunakan sebagai pijakan. Saat ini multi kulturalisme dipandang sebagai kerangka teori yang paling pas dan mampu membedah persoalan relasi kuasa dan perjuangan identitas terkait isu kesehatan reproduksi, seksualitas, HIV dan AIDS serta kekerasan berbasis gender.
Koran Pak Oles/Edisi 168/1-15 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar