Malang
Bursa kerja yang diselenggarakan beberapa lembaga termasuk Disnaker Kota Malang, Jatim, diperkirakan hanya mampu merekrut sekitar 24 sampai 25 persen pencari kerja yang terdaftar.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang, Wahyu Santoso, mengatakan kepada Antara, antara lowongan kerja yang dibuka melalui bursa kerja dengan jumlah pencari kerja jauh dari kata seimbang.
"Lowongan kerja ini tidak saja untuk dalam negeri (lokal) tetapi juga ke luar negeri sekitar 500 sampai 600 jenis pekerjaan dari sekitar 50 perusahaan, namun kenyataannya lowongan ke luar negeri justru sepi peminat," katanya di Malang.
Sementara jumlah pengangguran pasif (murni), katanya, juga cukup tinggi yakni lebih dari 10 ribu orang dan pencari kerja yang terdata melalui pencari kartu kuning selama kurun waktu enam bulan terakhir mencapai 30 ribu lebih.
Senada dengan Wahyu Santoso, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Taufiq Bambang DHT, mengakui, bursa kerja bagi para pencari kerja tersebut sebenarnya cukup efektif menjembatani antara perusahaan dengan pencari kerja, namun mereka yang terekrut tidak lebih dari 25 persen saja.
"Minimnya para pencari kerja yang terekrut dalam bursa kerja ini lebih banyak disebabkan ketidakcocokan antara lapangan kerja yang tersedia dengan kualifikasi, keinginan serta disiplin ilmu para pencari kerja. Apalagi para pencari kerja ini terobsesi bekerja di sektor formal semata," katanya.
Menurut dia, tidak sesuainya kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan tersebut juga sebagai akibat tidak siapnya para pencari kerja dengan kualitas diri yang tidak memiliki bekal memadai termasuk bagaimana berhadapan dan berkomunikasi dengan banyak orang.
Oleh karena itu, katanya, kebijakan pendidikan untuk tingkatan SMA dan yang sederajat sebagai pelajaran muatan lokal, sebaiknya mulai digencarkan mata pelajaran khusus kewirausahaan dan teori serta praktek pemasaran dan di tingkat Perguruan Tinggi (PT) juga diwajibkan mengkuti mata kuliah kewirausahaan.
Dengan cara tersebut, kata politisi dari Partai Golkar itu, para lulusan sudah memiliki bekal memadai termasuk bidang pemasaran yang saat ini membutuhkan cukup banyak tenaga kerja. KPO/EDISI 158/AGUSTUS 2008
Bursa kerja yang diselenggarakan beberapa lembaga termasuk Disnaker Kota Malang, Jatim, diperkirakan hanya mampu merekrut sekitar 24 sampai 25 persen pencari kerja yang terdaftar.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang, Wahyu Santoso, mengatakan kepada Antara, antara lowongan kerja yang dibuka melalui bursa kerja dengan jumlah pencari kerja jauh dari kata seimbang.
"Lowongan kerja ini tidak saja untuk dalam negeri (lokal) tetapi juga ke luar negeri sekitar 500 sampai 600 jenis pekerjaan dari sekitar 50 perusahaan, namun kenyataannya lowongan ke luar negeri justru sepi peminat," katanya di Malang.
Sementara jumlah pengangguran pasif (murni), katanya, juga cukup tinggi yakni lebih dari 10 ribu orang dan pencari kerja yang terdata melalui pencari kartu kuning selama kurun waktu enam bulan terakhir mencapai 30 ribu lebih.
Senada dengan Wahyu Santoso, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Taufiq Bambang DHT, mengakui, bursa kerja bagi para pencari kerja tersebut sebenarnya cukup efektif menjembatani antara perusahaan dengan pencari kerja, namun mereka yang terekrut tidak lebih dari 25 persen saja.
"Minimnya para pencari kerja yang terekrut dalam bursa kerja ini lebih banyak disebabkan ketidakcocokan antara lapangan kerja yang tersedia dengan kualifikasi, keinginan serta disiplin ilmu para pencari kerja. Apalagi para pencari kerja ini terobsesi bekerja di sektor formal semata," katanya.
Menurut dia, tidak sesuainya kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan tersebut juga sebagai akibat tidak siapnya para pencari kerja dengan kualitas diri yang tidak memiliki bekal memadai termasuk bagaimana berhadapan dan berkomunikasi dengan banyak orang.
Oleh karena itu, katanya, kebijakan pendidikan untuk tingkatan SMA dan yang sederajat sebagai pelajaran muatan lokal, sebaiknya mulai digencarkan mata pelajaran khusus kewirausahaan dan teori serta praktek pemasaran dan di tingkat Perguruan Tinggi (PT) juga diwajibkan mengkuti mata kuliah kewirausahaan.
Dengan cara tersebut, kata politisi dari Partai Golkar itu, para lulusan sudah memiliki bekal memadai termasuk bidang pemasaran yang saat ini membutuhkan cukup banyak tenaga kerja. KPO/EDISI 158/AGUSTUS 2008
0 komentar:
Posting Komentar