Kota Surabaya sudah seharusnya menerapkan Biopari (sumur resapan/bor) di setiap kelurahan. Selain untuk mengatasi banjir juga untuk pengelolaan air secara mandiri oleh warga setempat. Ketua Kampoeng Sawoeng Surabaya, Syarul Munir menegaskan, selain pengelolaan sampah, Surabaya sudah saatnya mengelola air secara mandiri.
Kepada Antara di Surabaya, Munir menyatakan, selama ini pengelolaan air bersih di Surabaya langsung ditangani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga warga tidak punya inisiatif untuk mengelola air secara mandiri. Padahal, untuk membuat sumur biopori tersebut tidak terlalu sulit dan mahal, jika dilakukan secara mandiri oleh warga setempat. "Agar biaya tidak terlalu mahal, maka pembuatan Biopori juga bisa dilakukan secara berkelompok dalam satu kelurahan", katanya.
Pembuatan biopori sudah diterapkan di Jakarta untuk mengatasi banjir di saat musim hujan. Air hujan yang bisa menjadi sumber air minum bagi warga Surabaya itu akhirnya hanya terbuang percuma ke laut dan warga harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari.
Dengan biopori, lubang di dalam tanah yang menjadi pori-pori alami memungkinkan air hujan meresap ke tanah. Pori-pori dibuat oleh organisme di dalam tanah seperti cacing, akar tanaman dan rayap. Lubang yang dibuat organisme inilah yang menjadi jalan masuk air untuk meresap ke tanah. Dengan begitu, debit air yang menggenang di permukaan jauh berkurang. Dilihat dari topografi, kata Munir, Kota Surabaya bisa mengembangkan biopori seperti yang sudah dirintis di Kelurahan Jambangan.
Adapun cara membuat Sumur biopori pertama kali dengan cara menggali lubang bentuk silinder diameter 10-30 cm, kedalaman 80-100 cm (boleh kurang jika muka air tanah dangkal). Sedangkan jarak antara lubang yang satu dengan yang lain 50-100 cm. Perkuat mulut lubang dengan memasukkan paralon (10 cm) dan pinggir mulut lubang disemen agar tidak longsor dan tutup dengan "loster" atau tutup saluran WC agar tidak membahayakan anak-anak.
Fungsi Sumur Biopori untuk mengatasi banjir karena meningkatkan daya resapan air, mengatasi sampah karena bisa mengubah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi dari kegiatan mengompos sampah organik, menyuburkan tanah, mengatasi masalah genangan air sebagai biang subur demam berdarah dan malaria.
Pada seminar Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di ITS Surabaya, Munir menilai, pengelolaan sanitasi lingkungan di Kota Surabaya semakin buruk. Karena ada kesan pemerintah hanya konsen terhadap pengelolaan sampah tanpa memperhatikan juga pengelolaan sanitasi lingkungan.
Munir mencatat, sebetulnya ada tiga masalah utama terkait lingkungan di Surabaya yakni banjir, sampah dan kemacatan lalu lintas. Soal lalu lintas masih untuk diselesaikan karena erat kaitan dengan tata kota, perizinan bangunan dan kebijakan tentang batasan jumlah kendaraan.
Masalah banjir, lanjut Munir, meski bagi masyarakat, jangkauan partisipasi tidak sejauh persoalan kemacetan. Namun tetap saja problemnya sangat rumit dan lebih membutuhkan penanganan dan pendanaan langsung pemerintah. Formulanya pengelolaan sampah mandiri, melalui sortasi dan pengomposan dalam rumah tangga yang selama ini sudah diterapkan di beberapa titik pemukiman seyogyanya dapat disosialisasikan meluas dan ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah kota.
Dosen Teknik Lingkungan ITS Surabaya, Ipung Purwati menambahkan ada beberapa permasalahan mendasar terkait sistem pengelolaan sanitasi lingkungan yang harus serius diperhatikan. Antara lain, akses dan kualitas pengelolaan yang rendah, kelembagaan belum efektif dan efisien termasuk belum lengkap peraturan perundang-undangan, terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan dan rendahnya peran serta masyarakat dan swasta. KPO/EDISI 158/AGUSTUS 2008
Kepada Antara di Surabaya, Munir menyatakan, selama ini pengelolaan air bersih di Surabaya langsung ditangani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga warga tidak punya inisiatif untuk mengelola air secara mandiri. Padahal, untuk membuat sumur biopori tersebut tidak terlalu sulit dan mahal, jika dilakukan secara mandiri oleh warga setempat. "Agar biaya tidak terlalu mahal, maka pembuatan Biopori juga bisa dilakukan secara berkelompok dalam satu kelurahan", katanya.
Pembuatan biopori sudah diterapkan di Jakarta untuk mengatasi banjir di saat musim hujan. Air hujan yang bisa menjadi sumber air minum bagi warga Surabaya itu akhirnya hanya terbuang percuma ke laut dan warga harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari.
Dengan biopori, lubang di dalam tanah yang menjadi pori-pori alami memungkinkan air hujan meresap ke tanah. Pori-pori dibuat oleh organisme di dalam tanah seperti cacing, akar tanaman dan rayap. Lubang yang dibuat organisme inilah yang menjadi jalan masuk air untuk meresap ke tanah. Dengan begitu, debit air yang menggenang di permukaan jauh berkurang. Dilihat dari topografi, kata Munir, Kota Surabaya bisa mengembangkan biopori seperti yang sudah dirintis di Kelurahan Jambangan.
Adapun cara membuat Sumur biopori pertama kali dengan cara menggali lubang bentuk silinder diameter 10-30 cm, kedalaman 80-100 cm (boleh kurang jika muka air tanah dangkal). Sedangkan jarak antara lubang yang satu dengan yang lain 50-100 cm. Perkuat mulut lubang dengan memasukkan paralon (10 cm) dan pinggir mulut lubang disemen agar tidak longsor dan tutup dengan "loster" atau tutup saluran WC agar tidak membahayakan anak-anak.
Fungsi Sumur Biopori untuk mengatasi banjir karena meningkatkan daya resapan air, mengatasi sampah karena bisa mengubah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi dari kegiatan mengompos sampah organik, menyuburkan tanah, mengatasi masalah genangan air sebagai biang subur demam berdarah dan malaria.
Pada seminar Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di ITS Surabaya, Munir menilai, pengelolaan sanitasi lingkungan di Kota Surabaya semakin buruk. Karena ada kesan pemerintah hanya konsen terhadap pengelolaan sampah tanpa memperhatikan juga pengelolaan sanitasi lingkungan.
Munir mencatat, sebetulnya ada tiga masalah utama terkait lingkungan di Surabaya yakni banjir, sampah dan kemacatan lalu lintas. Soal lalu lintas masih untuk diselesaikan karena erat kaitan dengan tata kota, perizinan bangunan dan kebijakan tentang batasan jumlah kendaraan.
Masalah banjir, lanjut Munir, meski bagi masyarakat, jangkauan partisipasi tidak sejauh persoalan kemacetan. Namun tetap saja problemnya sangat rumit dan lebih membutuhkan penanganan dan pendanaan langsung pemerintah. Formulanya pengelolaan sampah mandiri, melalui sortasi dan pengomposan dalam rumah tangga yang selama ini sudah diterapkan di beberapa titik pemukiman seyogyanya dapat disosialisasikan meluas dan ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah kota.
Dosen Teknik Lingkungan ITS Surabaya, Ipung Purwati menambahkan ada beberapa permasalahan mendasar terkait sistem pengelolaan sanitasi lingkungan yang harus serius diperhatikan. Antara lain, akses dan kualitas pengelolaan yang rendah, kelembagaan belum efektif dan efisien termasuk belum lengkap peraturan perundang-undangan, terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan dan rendahnya peran serta masyarakat dan swasta. KPO/EDISI 158/AGUSTUS 2008
0 komentar:
Posting Komentar