Berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu meniru Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat yang menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Gratis biaya kesehatan dan pendidikan, sebut Kadiskes NTB, Dr Hj Baiq Magdalena di Mataram, menjadi cita-cita gubernur terpilih TGH M Zainul Majdi yang berpasangan dengan Baderul Munir. NTB sendiri menyiapkan dana Rp 20 miliar untuk membantu kabupaten kota membebaskan masyarakat dari biaya kesehatan.
Magdalena menilai, program Pemkab Dompu cukup mulia karena meringankan beban masyarakat kurang mampu yang selama ini belum bisa memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan secara layak. "Dengan adanya program tersebut masyarakat tidak perlu susah memikirkan biaya pendidikan dan pengobatan kalau mereka sakit," ujarnya.
Bupati Dompu Drs Syaifurrahman mengatakan, pihaknya menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan dari SD hingga SLTA. Dana untuk dua sektor pembangunan ini sudah direncakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 .
Dr Seto Priyambodo, anggota Tim Peneliti Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Mataram (Unram) kepada Antara menilai, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat NTB khususnya tentang kesehatan ibu dan anak menjadi masalah serius. Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 74 per 1000 kelahiran hidup jauh di atas rata-rata nasional hanya 35 per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Ibu (AKI) 498 per 100.000 kelahiran, dan nasional 262 per 100.000 kelahiran hidup. Banyaknya kasus gizi buruk di NTB dan tingkat kesehatan ibu dan anak rendah menjadi bukti bahwa masalah kesehatan perlu mendapat perhatian khusus karena dipicu masalah ekonomi dan pendidikan.
Meski begitu, AKB di NTB menurun cukup drastis dibanding 10 tahun lalu yang mencapai 150 per 1.000 kelahiran hidup setelah ditempatkan para bidan di desa dan kelurahan. Sebelumnya persalinan di desa kebanyakan dibantu dukun anak atau dukun terlatih, namun setelah bidan ditempatkan di desa/kelurahan masyarakat lebih memilih bidan.
Magdalena mengamini, jumlah bidan di NTB masih kurang dibanding jumlah desa/kelurahan. Sekitar 585 dari 800 desa dan kelurahan sudah memiliki bidan. Untuk mengatasi hal tersebut seorang bidan desa harus melayani dua hingga tiga desa di samping dukungan Pos Persalinan Desa (Polindes). KPO/EDISI 158/AGUSTUS 2008
Magdalena menilai, program Pemkab Dompu cukup mulia karena meringankan beban masyarakat kurang mampu yang selama ini belum bisa memenuhi kebutuhan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan secara layak. "Dengan adanya program tersebut masyarakat tidak perlu susah memikirkan biaya pendidikan dan pengobatan kalau mereka sakit," ujarnya.
Bupati Dompu Drs Syaifurrahman mengatakan, pihaknya menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan dari SD hingga SLTA. Dana untuk dua sektor pembangunan ini sudah direncakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 .
Dr Seto Priyambodo, anggota Tim Peneliti Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Mataram (Unram) kepada Antara menilai, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat NTB khususnya tentang kesehatan ibu dan anak menjadi masalah serius. Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 74 per 1000 kelahiran hidup jauh di atas rata-rata nasional hanya 35 per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Ibu (AKI) 498 per 100.000 kelahiran, dan nasional 262 per 100.000 kelahiran hidup. Banyaknya kasus gizi buruk di NTB dan tingkat kesehatan ibu dan anak rendah menjadi bukti bahwa masalah kesehatan perlu mendapat perhatian khusus karena dipicu masalah ekonomi dan pendidikan.
Meski begitu, AKB di NTB menurun cukup drastis dibanding 10 tahun lalu yang mencapai 150 per 1.000 kelahiran hidup setelah ditempatkan para bidan di desa dan kelurahan. Sebelumnya persalinan di desa kebanyakan dibantu dukun anak atau dukun terlatih, namun setelah bidan ditempatkan di desa/kelurahan masyarakat lebih memilih bidan.
Magdalena mengamini, jumlah bidan di NTB masih kurang dibanding jumlah desa/kelurahan. Sekitar 585 dari 800 desa dan kelurahan sudah memiliki bidan. Untuk mengatasi hal tersebut seorang bidan desa harus melayani dua hingga tiga desa di samping dukungan Pos Persalinan Desa (Polindes). KPO/EDISI 158/AGUSTUS 2008
0 komentar:
Posting Komentar