Kemandirian ekonomi lokal perlu dikembalikan sehingga Indonesia tidak lagi tergantung pada negara atau lembaga donor asing untuk menggerakkan roda perekonomiannya. "Kemandirian ekonomi Indonesia sempat terjadi setelah Indonesia membatalkan secara sepihak hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1956," kata ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir dalam seminar Kemandirian Berbasis Ekonomi Lokal di kampus UGM Yogyakarta.
Hasil KMB secara garis besar berisi tiga hal, yaitu mematuhi IMF, mempertahankan perusahaan asing yang sudah berdiri di Indonesia serta bersedia menerima warisan utang Hindia-Belanda. "Puncak dari kemandirian itu terjadi saat Bung Karno menyatakan berakhirnya keterlibatan modal asing di Indonesia yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 16/1965, tetapi kemudian neokolonialisme itu kembali muncul pada era orde baru," katanya.
Pada saat era kemandirian tersebut, kata dia, muncul beberapa perusahaan nasional seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ia mengatakan, namun kondisi perekonomian di Indonesia saat ini justry sudah memasuki tahapan melegalisasi kolonialisme. "Ini masalah besar dalam 10 tahun terakhir dan yang dihadapi adalah perang kedaulatan," ujarnya.
Pengusaha nasional Abdul Latif menegaskan, perlunya undang-undang untuk mengembalikan kemandirian ekonomi lokal yang dilengkapi payung hukum seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden. "Sebelumnya ada institusi yang terdiri atas pengusaha dan akademisi yang menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan kemandirian ekonomi lokal," ujarnya.
Dalam rencana strategis yang cerdas dan dapat diaplikasikan tersebut, Abdul Latif menegaskan perlu pula ditetapkan parameter dan target yang ingin dicapai."Kemandirian ekonomi tidak lantas diartikan menutup diri dari asing, tetapi bagaimana mengembangkan ekonomi dalam negeri dengan program yang jelas," ujarnya.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY, Jadin Jamaludin menyatakan sistem perekonomian di Indonesia tidak membangun kemandirian dan kemandirian tersebut hanya sebatas slogan,"Yang muncul adalah ketergantungan karena pada dasarnya Indonesia sudah kalah dalam permainan perekonomian dunia," katanya.
Salah satu cara yang ditawarkan Jadin adalah mengubah pola pikir pengusaha yang selalu membidik pasar luar negeri, padahal pasar domestik terbuka lebar karena populasi Indonesia adalah r 230 juta jiwa. "Ini adalah pasar yang besar dan Indonesia jangan hanya dijadikan pasar bagi pihak asing," katanya dikutip Antara.
KORAN PAK OLES/EDISI 172/1-15 APRIL 2009
Hasil KMB secara garis besar berisi tiga hal, yaitu mematuhi IMF, mempertahankan perusahaan asing yang sudah berdiri di Indonesia serta bersedia menerima warisan utang Hindia-Belanda. "Puncak dari kemandirian itu terjadi saat Bung Karno menyatakan berakhirnya keterlibatan modal asing di Indonesia yang dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 16/1965, tetapi kemudian neokolonialisme itu kembali muncul pada era orde baru," katanya.
Pada saat era kemandirian tersebut, kata dia, muncul beberapa perusahaan nasional seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ia mengatakan, namun kondisi perekonomian di Indonesia saat ini justry sudah memasuki tahapan melegalisasi kolonialisme. "Ini masalah besar dalam 10 tahun terakhir dan yang dihadapi adalah perang kedaulatan," ujarnya.
Pengusaha nasional Abdul Latif menegaskan, perlunya undang-undang untuk mengembalikan kemandirian ekonomi lokal yang dilengkapi payung hukum seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden. "Sebelumnya ada institusi yang terdiri atas pengusaha dan akademisi yang menetapkan rencana strategis untuk mengembangkan kemandirian ekonomi lokal," ujarnya.
Dalam rencana strategis yang cerdas dan dapat diaplikasikan tersebut, Abdul Latif menegaskan perlu pula ditetapkan parameter dan target yang ingin dicapai."Kemandirian ekonomi tidak lantas diartikan menutup diri dari asing, tetapi bagaimana mengembangkan ekonomi dalam negeri dengan program yang jelas," ujarnya.
Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY, Jadin Jamaludin menyatakan sistem perekonomian di Indonesia tidak membangun kemandirian dan kemandirian tersebut hanya sebatas slogan,"Yang muncul adalah ketergantungan karena pada dasarnya Indonesia sudah kalah dalam permainan perekonomian dunia," katanya.
Salah satu cara yang ditawarkan Jadin adalah mengubah pola pikir pengusaha yang selalu membidik pasar luar negeri, padahal pasar domestik terbuka lebar karena populasi Indonesia adalah r 230 juta jiwa. "Ini adalah pasar yang besar dan Indonesia jangan hanya dijadikan pasar bagi pihak asing," katanya dikutip Antara.
KORAN PAK OLES/EDISI 172/1-15 APRIL 2009
0 komentar:
Posting Komentar