Kampanye pemilu yang ditetapkan sembilan bulan cenderung akan meminggirkan pembangunan nasional, terutama di pedesaan di mana mayoritas bangsa Indonesia tinggal, dan ini akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Dengan kampanye sembilan bulan, secara nyata bangsa ini akan kembali dibelenggu urusan politik, karena secara terencana bangsa ini akan difokuskan pada urusan politik semata. Padahal, biaya politik itu sangat mahal, kata mantan penasehat DPP Partai Golkar, Pinantun Hutasoit di Jakarta, Selasa (15/7).
Ia berpendapat, jika dibandingkan dengan APBN, biaya politik sangat tidak seimbang, apalagi jika ditinjau dari logika politiknya. "Saya khawatir pembangunan desa, terutama menyangkut irigasi, jalan dan listrik desa akan terabaikan dan tinggal wacana. Dengan demikian, ekonomi rakyat makin lemah dan kemiskinan kian bertambah," ujarnya.
Ia juga menilai, logika politik kampanye selama sembilan bulan dan masa jabatan politik yang hanya lima kali 12 bulan, sangat tidak berimbang. Dampak yang bisa diperkirakan adalah degradasi nasionalisme, yang akan terkikis oleh berbagai ideologi yang beredar. Hal ini, jelas membahayakan keutuhan bangsa, karena dampak disintegrasi akan mengancam.
Kalau sinyalemen ini benar, menurut mantan Ketua DPP Golkar itu, "Saya takut kita mendapat giliran seperti Yugoslavia". Apalagi, dunia lebih cenderung memuja-puji konsep glasnot dan perestroikanya Gorbachev, yang ternyata membuat Uni Sovyet gulung tikar. Setelah LSM-LSM Eropa Timur terkikis, dunia seakan menghambur ke pelukan kapitalis. Akibatnya, kemiskinan merajalela karena kekuatan kaum modal, sementara usaha kecil dan menengah yang dikelola rakyat, cenderung terabaikan.
Pada tahun 1945, pada saat, sebelum dan setelah kemerdekaan, menurutnya pendukung kapitalis bukannya tidak ada. Bahkan, pada saat itu, ada sebagian anak negeri yang justru mendukung kolonial Belanda. Ia berpendapat, dengan ditetapkannya 34 parpol peserta pemilu 2009, bisa diperkirakan mereka akan melakukan apa saja untuk mempengaruhi hati rakyat, agar memilihnya. "Kita khawatir, ada kemungkinan mereka akan menghalalkan berbagai cara untuk mencuri simpati rakyat. Ini jelas membahayakan stabilitas keamanan dan keutuhan nasional, kalau kita tidak mewaspadainya," demikian Pinantun. (Antara)
Ia berpendapat, jika dibandingkan dengan APBN, biaya politik sangat tidak seimbang, apalagi jika ditinjau dari logika politiknya. "Saya khawatir pembangunan desa, terutama menyangkut irigasi, jalan dan listrik desa akan terabaikan dan tinggal wacana. Dengan demikian, ekonomi rakyat makin lemah dan kemiskinan kian bertambah," ujarnya.
Ia juga menilai, logika politik kampanye selama sembilan bulan dan masa jabatan politik yang hanya lima kali 12 bulan, sangat tidak berimbang. Dampak yang bisa diperkirakan adalah degradasi nasionalisme, yang akan terkikis oleh berbagai ideologi yang beredar. Hal ini, jelas membahayakan keutuhan bangsa, karena dampak disintegrasi akan mengancam.
Kalau sinyalemen ini benar, menurut mantan Ketua DPP Golkar itu, "Saya takut kita mendapat giliran seperti Yugoslavia". Apalagi, dunia lebih cenderung memuja-puji konsep glasnot dan perestroikanya Gorbachev, yang ternyata membuat Uni Sovyet gulung tikar. Setelah LSM-LSM Eropa Timur terkikis, dunia seakan menghambur ke pelukan kapitalis. Akibatnya, kemiskinan merajalela karena kekuatan kaum modal, sementara usaha kecil dan menengah yang dikelola rakyat, cenderung terabaikan.
Pada tahun 1945, pada saat, sebelum dan setelah kemerdekaan, menurutnya pendukung kapitalis bukannya tidak ada. Bahkan, pada saat itu, ada sebagian anak negeri yang justru mendukung kolonial Belanda. Ia berpendapat, dengan ditetapkannya 34 parpol peserta pemilu 2009, bisa diperkirakan mereka akan melakukan apa saja untuk mempengaruhi hati rakyat, agar memilihnya. "Kita khawatir, ada kemungkinan mereka akan menghalalkan berbagai cara untuk mencuri simpati rakyat. Ini jelas membahayakan stabilitas keamanan dan keutuhan nasional, kalau kita tidak mewaspadainya," demikian Pinantun. (Antara)
0 komentar:
Posting Komentar