Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai, politik pembangunan pertanian di Indonesia harus berubah, agar petani mendapatkan kemakmuran, karena selama ini petani selalu dalam kondisi yang tidak berdaya. ‘’Perubahan pertanian dari yang berorientasi peningkatan produksi ke agrobisnis,’’ kata Sri Sultan dalam kuliah umum, Pembangunan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menghadapi Pasar Global Demi Kemakmuran Rakyat" di Kantor Pusat Universitas Jember, Jawa Timur.
Politik pembangunan pertanian di Indonesia perlu dirubah, agar ekonomi petani dapat diberdayakan dan ditingkatkan, karena ada tiga masalah besar yang dihadapi para petani yakni lemahnya modal sosial, tingginya angka kemiskinan dan jumlah kerusakan sumber daya pertanian yang meningkat. ‘’Visi pembangunan pertanian tahun 2025 yang sesuai adalah pertanian pedesaan yang berdaya saing tinggi,’’ katanya.
Sri Sultan menyatakan, ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan, yakni kompetensi sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian dan manajemen, usaha tingkat desa dan struktur sosial berbasis penguasaan sumberdaya agraria. Pemerintah dan petani harus berani merubah kebijakan politik Indonesia.
Sri Sultan juga menawarkan konsep revitalisasi pertanian seperti yang diterapkan di Thailand dan sistem Teikei di Jepang, yang dinilainya patut dijadikan panutan Indonesia dalam pembangunan pertanian. Selama tidak ada upaya restorasi yang serius, percuma bicara tentang swa sembada pangan dan kesejahateraan rakyat, tegasnya.
Selama menjadi narasumber dalam kuliah umum, Sultan tidak berbicara dan menyinggung tentang politik kepada peserta seminar yang diikuti ratusan dosen dan mahasiswa di Unej. Saat ditanya tentang itu, Sultan mengaku, bisa menempatkan antara menjadi narasumber dan berkampanye sehingga tidak membabi buta melakukan kampanye politik. ‘’Saya tahu diri dan tidak sembarangan melakukan kampanye. Anda bisa mendengar materi saya tadi, tidak sedikitpun menyinggung masalah politik,’’ katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
Politik pembangunan pertanian di Indonesia perlu dirubah, agar ekonomi petani dapat diberdayakan dan ditingkatkan, karena ada tiga masalah besar yang dihadapi para petani yakni lemahnya modal sosial, tingginya angka kemiskinan dan jumlah kerusakan sumber daya pertanian yang meningkat. ‘’Visi pembangunan pertanian tahun 2025 yang sesuai adalah pertanian pedesaan yang berdaya saing tinggi,’’ katanya.
Sri Sultan menyatakan, ada lima elemen sosio-budaya utama yang harus dikembangkan, yakni kompetensi sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan lokal, tata nilai, keorganisasian dan manajemen, usaha tingkat desa dan struktur sosial berbasis penguasaan sumberdaya agraria. Pemerintah dan petani harus berani merubah kebijakan politik Indonesia.
Sri Sultan juga menawarkan konsep revitalisasi pertanian seperti yang diterapkan di Thailand dan sistem Teikei di Jepang, yang dinilainya patut dijadikan panutan Indonesia dalam pembangunan pertanian. Selama tidak ada upaya restorasi yang serius, percuma bicara tentang swa sembada pangan dan kesejahateraan rakyat, tegasnya.
Selama menjadi narasumber dalam kuliah umum, Sultan tidak berbicara dan menyinggung tentang politik kepada peserta seminar yang diikuti ratusan dosen dan mahasiswa di Unej. Saat ditanya tentang itu, Sultan mengaku, bisa menempatkan antara menjadi narasumber dan berkampanye sehingga tidak membabi buta melakukan kampanye politik. ‘’Saya tahu diri dan tidak sembarangan melakukan kampanye. Anda bisa mendengar materi saya tadi, tidak sedikitpun menyinggung masalah politik,’’ katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar