Sejak zaman dahulu pers sebenarnya sudah sangat berperan untuk menjadi guru bangsa. "Siapa pun paham bahwa peran pers amat besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail.
Ia mengatakan jika saja pers tidak memosisikan diri sebagai guru bangsa yang akan memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat dari proses demokrasi ini, maka bisa jadi, seluruh kegiatan pesta demokrasi seperti pilcaleg, pilpres dan pilkada tidak akan berjalan dengan kondusif. "Tidak sedikit karir seseorang menanjak karena dukungan pemberitaan pers. Sebaliknya tidak sedikit pula yang jatuh `terbunuh` oleh pemberitaan pers," jelasnya.
Mantan menteri kehutanan dan perkebunan era pemerintahan Abdurahman Wahid tersebut mengatakan tak dapat dipungkiri bahwa pers kini sudah menjadi sebuah industri yang begitu besar dengan peralatan yang modern dan sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa juga.
Dikatakannya terlepas masih ada kekurangan, namun yang jelas, kondisi sekarang sangat jauh berbeda dari pers masa lalu ketika pers masih sebagai alat perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan.
Ia mencontohkan, ketika semua mata masyarakat tengah terbius dan terus ingin menyaksikan seluruh media yang menyajikan berita tentang perkembangan Palestina, beragam perasaan, opini dan aksi timbul di masyarakat semuanya termotivasi karena pemberitaan pers.
Pers seharusnya selalu berpijak pada kode etik yang menjadi "kitab suci" wartawan dalam bertindak, tanpa harus berhenti mengritik. Karena mengritik, mengawasi, mengingatkan, memberikan saran terhadap berbagai kebijakan dan tindakan yang merugikan kepentingan umum adalah sebagian dari peran utama pers.
Semua pekerja pers harus menyadari bahwa dirinya tidak ubahnya sebagai guru yang berperan untuk mendidik masyarakat. "Kehadiran pers sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Untuk itu, kata dia idealnya, pers berdiri di atas kepentingan semua pihak, bukan hanya masyarakat, apalagi penguasa atau bahkan pemilik modal. Posisi ini yang kerap menjadikan media pers sebagai sasaran tarik ulur kepentingan pragmatis.
Bagi proses demokratisasi, kata mantan presiden PKS tersebut, media pers adalah katalisator berlangsungnya komunikasi antar aktor demokrasi.
Melalui saluran pers yang tidak memihak, berbagai kepentingan demokratisasi disuarakan, saat mana saluran-saluran partisipasi masyarakat bagi demokratisasi kini mengalami gejala ketidakpercayaan publik. "Sesungguhnya, telah datang kesempatan bagi kalangan insan pers untuk membuktikan bahwa mereka juga layak disebut sebagai aktor demokrasi yang sesungguhnya," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
Ia mengatakan jika saja pers tidak memosisikan diri sebagai guru bangsa yang akan memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat dari proses demokrasi ini, maka bisa jadi, seluruh kegiatan pesta demokrasi seperti pilcaleg, pilpres dan pilkada tidak akan berjalan dengan kondusif. "Tidak sedikit karir seseorang menanjak karena dukungan pemberitaan pers. Sebaliknya tidak sedikit pula yang jatuh `terbunuh` oleh pemberitaan pers," jelasnya.
Mantan menteri kehutanan dan perkebunan era pemerintahan Abdurahman Wahid tersebut mengatakan tak dapat dipungkiri bahwa pers kini sudah menjadi sebuah industri yang begitu besar dengan peralatan yang modern dan sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa juga.
Dikatakannya terlepas masih ada kekurangan, namun yang jelas, kondisi sekarang sangat jauh berbeda dari pers masa lalu ketika pers masih sebagai alat perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan.
Ia mencontohkan, ketika semua mata masyarakat tengah terbius dan terus ingin menyaksikan seluruh media yang menyajikan berita tentang perkembangan Palestina, beragam perasaan, opini dan aksi timbul di masyarakat semuanya termotivasi karena pemberitaan pers.
Pers seharusnya selalu berpijak pada kode etik yang menjadi "kitab suci" wartawan dalam bertindak, tanpa harus berhenti mengritik. Karena mengritik, mengawasi, mengingatkan, memberikan saran terhadap berbagai kebijakan dan tindakan yang merugikan kepentingan umum adalah sebagian dari peran utama pers.
Semua pekerja pers harus menyadari bahwa dirinya tidak ubahnya sebagai guru yang berperan untuk mendidik masyarakat. "Kehadiran pers sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Untuk itu, kata dia idealnya, pers berdiri di atas kepentingan semua pihak, bukan hanya masyarakat, apalagi penguasa atau bahkan pemilik modal. Posisi ini yang kerap menjadikan media pers sebagai sasaran tarik ulur kepentingan pragmatis.
Bagi proses demokratisasi, kata mantan presiden PKS tersebut, media pers adalah katalisator berlangsungnya komunikasi antar aktor demokrasi.
Melalui saluran pers yang tidak memihak, berbagai kepentingan demokratisasi disuarakan, saat mana saluran-saluran partisipasi masyarakat bagi demokratisasi kini mengalami gejala ketidakpercayaan publik. "Sesungguhnya, telah datang kesempatan bagi kalangan insan pers untuk membuktikan bahwa mereka juga layak disebut sebagai aktor demokrasi yang sesungguhnya," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar