Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian, meski sudah ada 62 orang. Idealnya, jumlah tenaga penyuluh pertanian untuk Kudus 110 orang sesuai luas areal, kataujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kudus, Budi Santoso di Kudus awal Februari. Berdasarkan catatan Dinas Ppertanian luas areal tanam musim tanam (MT) I saja mencapai 19.920 hektare. Sebanyak 62 orang tenaga penyuluh itu terdiri atas 41 tenaga berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan 21 orang berstatus penyuluh harian lepas (PHL).
Keterbatasan tenaga penyuluh tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap para petani masih kurang maksimal. ‘’Terutama, pembinaan terhadap penggunaan pupuk agar tidak terlalu fanatik dengan pupuk urea saja,’’ ujarnya.
Padahal dalam rangka untuk meningkatkan hasil produksi padi, petani harus mencoba pupuk yang tidak mengganggu kesuburan tanahnya. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga penyuluh pertanian itu, pihaknya kini mengajukan tenaga tambahan ke pemerintah sebanyak 45 orang sebagai PHL. ‘’Mudah-mudahan pemerintah merealisasikannya, mengingat kita memang membutuhkan,’’ ujarnya.
Honor yang diterima tenaga penyuluh berstatus PHL, setiap bulannya sekitar Rp250 ribu. Jumlah tersebut biasanya masih bisa bertambah, mengingat dari Dinas Pertanian setempat juga menyiapkan anggaran lain untuk itu.
Budi mengatakan, dana operasional tenaga penyuluh pertanian berasal dari Pemerintah Pusat. Selain menambah jumlah tenaga penyuluh, Dinas Pertanian Kudus jgua berupaya meningkatkan kualitas tenga penyuluh itu dengan memberikan diklat, buku-buku yang menunjang pengetahuannya tentang pertanian dan sejumlah referensi lain. Apalagi, tenaga penyuluh pertanian akan dibentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) penyuluh pertanian. ‘’Yang jelas, kualitas penyuluh pertanian harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya petani juga dapat menikmati kemajuan dalam pengolahan pertaniannya,’’ tukasnya.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
Keterbatasan tenaga penyuluh tersebut mengakibatkan pembinaan terhadap para petani masih kurang maksimal. ‘’Terutama, pembinaan terhadap penggunaan pupuk agar tidak terlalu fanatik dengan pupuk urea saja,’’ ujarnya.
Padahal dalam rangka untuk meningkatkan hasil produksi padi, petani harus mencoba pupuk yang tidak mengganggu kesuburan tanahnya. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga penyuluh pertanian itu, pihaknya kini mengajukan tenaga tambahan ke pemerintah sebanyak 45 orang sebagai PHL. ‘’Mudah-mudahan pemerintah merealisasikannya, mengingat kita memang membutuhkan,’’ ujarnya.
Honor yang diterima tenaga penyuluh berstatus PHL, setiap bulannya sekitar Rp250 ribu. Jumlah tersebut biasanya masih bisa bertambah, mengingat dari Dinas Pertanian setempat juga menyiapkan anggaran lain untuk itu.
Budi mengatakan, dana operasional tenaga penyuluh pertanian berasal dari Pemerintah Pusat. Selain menambah jumlah tenaga penyuluh, Dinas Pertanian Kudus jgua berupaya meningkatkan kualitas tenga penyuluh itu dengan memberikan diklat, buku-buku yang menunjang pengetahuannya tentang pertanian dan sejumlah referensi lain. Apalagi, tenaga penyuluh pertanian akan dibentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) penyuluh pertanian. ‘’Yang jelas, kualitas penyuluh pertanian harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya petani juga dapat menikmati kemajuan dalam pengolahan pertaniannya,’’ tukasnya.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar