Budaya gotong-royong di Indonesia yang dulu bisa untuk mempersatu bangsa sudah mulai luntur atau mengalami krisis jati diri, karena kebijakan yang tidak jelas.
Hal tersebut dikatakan, Eros Djarot seorang sutradara terkenal, saat menyampaikan paparannya dalam seminar "Peran Film Dalam Pendidikan Politik Menuju Masyarakat yang Demokrasi", di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (7/2).
"Kita lihat bersama sekarang ini, budaya gotong-royong atau bergandeng tangan sudah dihancurkan. Persatuan sudah tidak ada lagi, sehingga ke depan kerangka kebijakan harus diperjelas," katanya dikutip Antara.
Eros mengaku, sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini, karena salah satunya sarana yang digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah film. "Padahal, film merupakan bidang yang telah digelutinya selama puluhan tahun," katanya.
Masyarakat tidak sadar dan seolah tidak merasakan kecenderungan tersebut. Namun, secara tidak sadar film dan sinetron yang disaksikan selama ini semakin menjauhkan mereka dari realitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang berkepribadian bangsa ini.
Semuanya diserang, dilumpuhkan, dipatahkan, dan dimatikan dan diganti dengan kultur baru seperti gaya hidup mewah, acuh tak acuh, dan individualis yang tinggi.
Hal tersebut, menurut Eros, akibat kebijakan yang tidak jelas. Namun, kalau Menteri Kebudayaan dan Pariwisata paham soal ini, segara membenahi budaya tersebut. "Sehingga, tidak perlu memboikot dan bahkan sampai melarang peredarannya," katanya.
Eros mengatakan, substansi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, bukanlah soal politik dan ekonomi, tetapi lebih pada krisis jati diri.
Untuk itu, lanjut dia, dalam kondisi ini dibutuhkan sosok pemimpin paham akan budaya yang bisa mengembalikan kepribadian seperti zaman dulu.
Menyinggung adanya imbauan agar masyarakat memboikot film yang berjudul "Perempuan Berkalung Sorban", karena dinilai menyesatkan dan menyakitkan umat Islam. Eros tidak mau berkomentar terlalu panjang, karena salah satu film yang disutradarinya berjudul "Lastri" juga terganjal tidak bisa meneruskan pembuatannya. "Kami tidak bisa berbicara banyak kalau sudah berbicara tentang MUI. Apalagi menyangkut fatwa yang dikeluarkan lembaga itu," katanya.
Menurut dia, lebih baik dihormati dan harus bersifat situasional. Jika orangnya ganti bisa berubah lagi. Selain itu, lanjut dia, masih banyak yang lebih penting dari pada hal tersebut seperti mengharamkan korupsi yang lebih gencar atau mengharamkan cara pembodohan masyarakat.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
Hal tersebut dikatakan, Eros Djarot seorang sutradara terkenal, saat menyampaikan paparannya dalam seminar "Peran Film Dalam Pendidikan Politik Menuju Masyarakat yang Demokrasi", di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Sabtu (7/2).
"Kita lihat bersama sekarang ini, budaya gotong-royong atau bergandeng tangan sudah dihancurkan. Persatuan sudah tidak ada lagi, sehingga ke depan kerangka kebijakan harus diperjelas," katanya dikutip Antara.
Eros mengaku, sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini, karena salah satunya sarana yang digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai luhur bangsa ini adalah film. "Padahal, film merupakan bidang yang telah digelutinya selama puluhan tahun," katanya.
Masyarakat tidak sadar dan seolah tidak merasakan kecenderungan tersebut. Namun, secara tidak sadar film dan sinetron yang disaksikan selama ini semakin menjauhkan mereka dari realitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang berkepribadian bangsa ini.
Semuanya diserang, dilumpuhkan, dipatahkan, dan dimatikan dan diganti dengan kultur baru seperti gaya hidup mewah, acuh tak acuh, dan individualis yang tinggi.
Hal tersebut, menurut Eros, akibat kebijakan yang tidak jelas. Namun, kalau Menteri Kebudayaan dan Pariwisata paham soal ini, segara membenahi budaya tersebut. "Sehingga, tidak perlu memboikot dan bahkan sampai melarang peredarannya," katanya.
Eros mengatakan, substansi persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, bukanlah soal politik dan ekonomi, tetapi lebih pada krisis jati diri.
Untuk itu, lanjut dia, dalam kondisi ini dibutuhkan sosok pemimpin paham akan budaya yang bisa mengembalikan kepribadian seperti zaman dulu.
Menyinggung adanya imbauan agar masyarakat memboikot film yang berjudul "Perempuan Berkalung Sorban", karena dinilai menyesatkan dan menyakitkan umat Islam. Eros tidak mau berkomentar terlalu panjang, karena salah satu film yang disutradarinya berjudul "Lastri" juga terganjal tidak bisa meneruskan pembuatannya. "Kami tidak bisa berbicara banyak kalau sudah berbicara tentang MUI. Apalagi menyangkut fatwa yang dikeluarkan lembaga itu," katanya.
Menurut dia, lebih baik dihormati dan harus bersifat situasional. Jika orangnya ganti bisa berubah lagi. Selain itu, lanjut dia, masih banyak yang lebih penting dari pada hal tersebut seperti mengharamkan korupsi yang lebih gencar atau mengharamkan cara pembodohan masyarakat.
Koran Pak Oles/Edisi 169/16-28 Februari 2009
0 komentar:
Posting Komentar