Oleh: Supadiyanto*
Mayoritas petani saat ini mengeluhkan kian mahal dan terus melambungnya harga pupuk di pasaran. Bahkan sejumlah petani di kawasan Jawa Tengah dan Jogja sempat mengeluh tentang kelangkaan pupuk Urea di musim tanam kali ini. Pemicunya, karena kebijakan pemerintah yang super ketat membatasi distribusi pupuk. Sebuah fenomena yang sangat ironis yang terjadi di sebuah negeri agraris, Indonesia.
Berbicara tentang masalah kesejahteraan hidup petani lokal (pribumi) sejak era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno hingga rezim Orde Baru (Soeharto), lalu bergeser ke era Orde Reformasi; nasib kaum tani negeri ini tetap dalam kungkungan penderitaan yang serba dilema. Laksana seseorang yang sudah jatuh, masih tertimpa dua tangga lagi. Naas, nasib jutaan petani Indonesia yang terus-menerus berada dalam kondisi terpuruk.
Penderitaan mereka seolah tidak akan pernah berakhir. Harapan akan perbaikan nasib (tingkat kesejahteraan), tampaknya masih agak jauh dari tapal batas negeri Katulistiwa ini. Selain harga produk pertanian di pasaran dalam negeri konon tetap kalah kompetitif dengan produk agraris luar negeri, kebijakan pemerintah juga tidak kunjung cukup untuk memperbaiki nasib mereka. Justru di tengah gencar-gencarnya HKTI memperjuangkan perbaikan kualitas hidup petani, pemerintah tampak tidak memikirkan peningkatan kesejahteraan kaum ‘petani’.
Coba lihat beras, kedelai dan buah-buahan produk transnasional seperti Thailand, Amerika Serikat dan Australia tiada henti membanjiri pasaran nasional. Implikasi buruknya, produk pertanian lokal konon masih kalah harga. Sementara harga pupuk (pabrikan) kian mencekik kalangan petani, pemerintah berkuasa seakan tidak peduli. Sektor pertanian nasional tidak menjadi skala prioritas dalam penetapan kebijakan pemerintah. Buktinya, isu krisis pangan tenggelam dalam wacana Pilkada/Pemilu yang lebih hangat untuk dibicarakan.
Wajar jika hingga detik ini, nasib petani selalu terbelit dalam jejaring kemiskinan dan penderitaan hidup yang serba pelik. Petani tidak mampu lagi membiayai anak-anak mereka hingga level perguruan tinggi. Sedangkan untuk menyekolahkan keluarganya sampai bangku sekolah menengah, sudah ketiadaan uang. Lebih parah lagi, kalau kita berbelanja di supermarket daerah Jakarta, Surabaya, Batam, Bandung, Jogja, Makassar dan Denpasar, dijamin tidak bisa menemukan apel Malang (Jawa Timur). Yang ada justru jejalan apel impor yang berlaber apel Washintong, Fiji Jepang atau apel Gala Perancis. Sangat jamak, memang.
Gempuran produk pertanian dari manca benua (impor) di negeri berpenghuni 224 juta jiwa ini sungguh di luar dugaan. Jenis buah-buahan seperti durian Petruk dari Semarang (Jawa Tengah) juga dijamin tidak ada lagi di etalase supermarket. Semua tergantikan dengan pajangan durian Monthong dari Muangthai. Anggur Probolinggo (Jawa Timur) yang manis benar, juga telah kalah bersaing dengan anggur Red Globe dari Australia dan Amerika. Di masa mendatang, lidah masyarakat negeri ini agaknya lebih terbiasa memakan gethuk, perkedel, gado-gado harus mulai membiasakan diri dengan jajanan bermerek humberger, sosis dan spagheti. Lagi-lagi ironis.
Gempuran produk pertanian dari luar negeri memang kian gencar. Keunggulan produk pangan transnasional memang perlu diakui kualitasnya. Petani dalam negeri, yang umumnya berpendidikan rendah dan kehabisan generasi muda yang mau menekuni profesi petani, menyebabkan pertahanan pangan nasional kian goyah.
Soal regenerasi petani, jelas tidak ada program kaderisasi secara utuh, apalagi sampai ada intervensi pemerintah. Para pemuda desa, sudah sungkan bekerja apalagi mau mencangkul di sawah dan ladang. Mereka lebih suka memilih merantau ke kota (metropolitan) meski di sana hanya menjadi pengangguran. Ketidakmauan para pemuda desa meneruskan profesi orang tua dan para leluhurnya, bukan tanpa alasan. Menurut mereka, menjadi petani di zaman sekarang bakal terus menderita. Sebab, hasilnya tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Logis memang dalih itu. Harga pupuk (pabrikan) tetap mahal, ditambah biaya produksi dan perawatan lahan pertanian yang kian tidak terjangkau kian membikin mental anak muda ogah menggeluti usaha pertanian.
Padahal sejak dahulu hingga sekarang dan mungkin besok, negeri ini tetap tersohor sebagai negara agraris. Puncak kejayaan pangan nasional, justru bisa tercapai semasa rezim Orde Baru dulu, ditandai dengan kemampuan berswasembada beras, bahkan jadi negara pengekspor beras terbesar dunia. Kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang diterapkan mantan Presiden Soeharto sungguh menjadi terobosan yang sangat progresif.
Selain penggalakan program pertanian yang disebut Panca Usaha Tani, Departemen Pertanian mengintensifkan produksi padi dalam negeri khususnya di luar Jawa. Agar kualitas produk pertanian dalam negeri terjamin, pemerintah membatasi super ketat impor produk pertanian. Benar, pemerintah memperlakukan petani sebagai ‘anak emas’. Harga pupuk pabrikan dibikin murah dan kucuran kredit usaha pertanian pun begitu.
Sejak pemerintahan Orde Reformasi berkuasa (Mei 2008), nasib dunia pertanian malah tidak karuan. Setiap pergantian pemerintahan, berganti pula kebijakan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, nasib petani bukan naik derajat kesejahteraan. Sebaliknya, semakin buruk. Adanya multi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kemarau panjang kian menambah litani kegagalan panen para petani.
Beban hidup jutaan petani Indonesia akan terus menerus terpuruk, jika pemerintah tidak segera memberlakukan peraturan yang lebih pro petani. Semoga Yaaa…!
*) Pemerhati masalah publik & Managing Director ICRC Jateng - DIY
KPO/EDISI 163/NOVEMBER 2008
Mayoritas petani saat ini mengeluhkan kian mahal dan terus melambungnya harga pupuk di pasaran. Bahkan sejumlah petani di kawasan Jawa Tengah dan Jogja sempat mengeluh tentang kelangkaan pupuk Urea di musim tanam kali ini. Pemicunya, karena kebijakan pemerintah yang super ketat membatasi distribusi pupuk. Sebuah fenomena yang sangat ironis yang terjadi di sebuah negeri agraris, Indonesia.
Berbicara tentang masalah kesejahteraan hidup petani lokal (pribumi) sejak era Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno hingga rezim Orde Baru (Soeharto), lalu bergeser ke era Orde Reformasi; nasib kaum tani negeri ini tetap dalam kungkungan penderitaan yang serba dilema. Laksana seseorang yang sudah jatuh, masih tertimpa dua tangga lagi. Naas, nasib jutaan petani Indonesia yang terus-menerus berada dalam kondisi terpuruk.
Penderitaan mereka seolah tidak akan pernah berakhir. Harapan akan perbaikan nasib (tingkat kesejahteraan), tampaknya masih agak jauh dari tapal batas negeri Katulistiwa ini. Selain harga produk pertanian di pasaran dalam negeri konon tetap kalah kompetitif dengan produk agraris luar negeri, kebijakan pemerintah juga tidak kunjung cukup untuk memperbaiki nasib mereka. Justru di tengah gencar-gencarnya HKTI memperjuangkan perbaikan kualitas hidup petani, pemerintah tampak tidak memikirkan peningkatan kesejahteraan kaum ‘petani’.
Coba lihat beras, kedelai dan buah-buahan produk transnasional seperti Thailand, Amerika Serikat dan Australia tiada henti membanjiri pasaran nasional. Implikasi buruknya, produk pertanian lokal konon masih kalah harga. Sementara harga pupuk (pabrikan) kian mencekik kalangan petani, pemerintah berkuasa seakan tidak peduli. Sektor pertanian nasional tidak menjadi skala prioritas dalam penetapan kebijakan pemerintah. Buktinya, isu krisis pangan tenggelam dalam wacana Pilkada/Pemilu yang lebih hangat untuk dibicarakan.
Wajar jika hingga detik ini, nasib petani selalu terbelit dalam jejaring kemiskinan dan penderitaan hidup yang serba pelik. Petani tidak mampu lagi membiayai anak-anak mereka hingga level perguruan tinggi. Sedangkan untuk menyekolahkan keluarganya sampai bangku sekolah menengah, sudah ketiadaan uang. Lebih parah lagi, kalau kita berbelanja di supermarket daerah Jakarta, Surabaya, Batam, Bandung, Jogja, Makassar dan Denpasar, dijamin tidak bisa menemukan apel Malang (Jawa Timur). Yang ada justru jejalan apel impor yang berlaber apel Washintong, Fiji Jepang atau apel Gala Perancis. Sangat jamak, memang.
Gempuran produk pertanian dari manca benua (impor) di negeri berpenghuni 224 juta jiwa ini sungguh di luar dugaan. Jenis buah-buahan seperti durian Petruk dari Semarang (Jawa Tengah) juga dijamin tidak ada lagi di etalase supermarket. Semua tergantikan dengan pajangan durian Monthong dari Muangthai. Anggur Probolinggo (Jawa Timur) yang manis benar, juga telah kalah bersaing dengan anggur Red Globe dari Australia dan Amerika. Di masa mendatang, lidah masyarakat negeri ini agaknya lebih terbiasa memakan gethuk, perkedel, gado-gado harus mulai membiasakan diri dengan jajanan bermerek humberger, sosis dan spagheti. Lagi-lagi ironis.
Gempuran produk pertanian dari luar negeri memang kian gencar. Keunggulan produk pangan transnasional memang perlu diakui kualitasnya. Petani dalam negeri, yang umumnya berpendidikan rendah dan kehabisan generasi muda yang mau menekuni profesi petani, menyebabkan pertahanan pangan nasional kian goyah.
Soal regenerasi petani, jelas tidak ada program kaderisasi secara utuh, apalagi sampai ada intervensi pemerintah. Para pemuda desa, sudah sungkan bekerja apalagi mau mencangkul di sawah dan ladang. Mereka lebih suka memilih merantau ke kota (metropolitan) meski di sana hanya menjadi pengangguran. Ketidakmauan para pemuda desa meneruskan profesi orang tua dan para leluhurnya, bukan tanpa alasan. Menurut mereka, menjadi petani di zaman sekarang bakal terus menderita. Sebab, hasilnya tidak sebanding dengan kerja keras mereka. Logis memang dalih itu. Harga pupuk (pabrikan) tetap mahal, ditambah biaya produksi dan perawatan lahan pertanian yang kian tidak terjangkau kian membikin mental anak muda ogah menggeluti usaha pertanian.
Padahal sejak dahulu hingga sekarang dan mungkin besok, negeri ini tetap tersohor sebagai negara agraris. Puncak kejayaan pangan nasional, justru bisa tercapai semasa rezim Orde Baru dulu, ditandai dengan kemampuan berswasembada beras, bahkan jadi negara pengekspor beras terbesar dunia. Kebijakan pemerintah di sektor pertanian yang diterapkan mantan Presiden Soeharto sungguh menjadi terobosan yang sangat progresif.
Selain penggalakan program pertanian yang disebut Panca Usaha Tani, Departemen Pertanian mengintensifkan produksi padi dalam negeri khususnya di luar Jawa. Agar kualitas produk pertanian dalam negeri terjamin, pemerintah membatasi super ketat impor produk pertanian. Benar, pemerintah memperlakukan petani sebagai ‘anak emas’. Harga pupuk pabrikan dibikin murah dan kucuran kredit usaha pertanian pun begitu.
Sejak pemerintahan Orde Reformasi berkuasa (Mei 2008), nasib dunia pertanian malah tidak karuan. Setiap pergantian pemerintahan, berganti pula kebijakan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, nasib petani bukan naik derajat kesejahteraan. Sebaliknya, semakin buruk. Adanya multi bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kemarau panjang kian menambah litani kegagalan panen para petani.
Beban hidup jutaan petani Indonesia akan terus menerus terpuruk, jika pemerintah tidak segera memberlakukan peraturan yang lebih pro petani. Semoga Yaaa…!
*) Pemerhati masalah publik & Managing Director ICRC Jateng - DIY
KPO/EDISI 163/NOVEMBER 2008
0 komentar:
Posting Komentar