Subsidi pertanian termasuk pupuk sebaiknya diterima langsung oleh petani dan tidak diberikan kepada industri pupuk dalam bentuk subsidi biaya gas karena sangat rawan terjadinya penyimpangan. Hal itu dikatakan anggota Komisi V DPR Enngartiasto Lukita di sela-sela acara Dialog Bisnis bertema Prediksi Kondisi Ekonomi ke Depan terkait Krisis Ekonomi Global di Grage Hotel Cirebon, Jumat (24/10) yang digelar Radar Cirebon.
Menurut Enggar, dengan pemberian subsidi hanya kepada industri maka muncul berbagai kerawanan karena bisa saja pupuk tersebut dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi, demikian juga terjadi permainan di tingkat distributor dan pengecer pupuk yang mengakibatkan kelangkaan pupuk hampir di setiap masa tanam padi. Subsidi pupuk akhirnya dinikmati pihak lain sehingga terjadi pemborosan uang negara.
Enggar lebih memilih subsidi langsung kepada petani dimana harga pupuk dilepas sesuai harga pasaran tetapi petani diberikan subsidi saat akan membeli pupuk. ’’Sayangnya sampai saat ini Pemerintah tidak mempunyai data base petani dan lahannya sehingga sistem subsidi langsung itu sulit dijalankan tanpa data, tetapi harus terus dicoba supaya hanya petani yang menikmati subsidi itu,’’ katanya.
Menghadapi situasi krisis global, Enggar meminta agar ketahanan pangan harus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor bahan pangan seperti beras. Selain itu infrastruktur irigasi harus diperhatikan sehingga jangan sampai petani tidak bisa mengolah lahan hanya karena tidak ada sarana irigasi tersebut. Bila masih antrian berupa BBM, Pemerintah tidak akan sampai jatuh, tetapi jika rakyat sampai antri beras karena sulit didapat maka Pemerintah bisa langsung jatuh dan lebih menyulitkan upaya pemulihan daari imbas krisis global.
Ia juga mengecam upaya Departemen Pertanian yang mencoret proyek perbaikan irigasi tersier, padahal itu termasuk program padat karya yang bisa memberikan sesuatu kepada rakyat di desa, meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. ‘’Pemerintah berusaha membangun irigasi primer dan sekunder, malah irigasi tersier diabaikan. Sepertinya tidak ada koordinasi antara Departemen PU dengan Pertanian,’’ katanya.
KPO/EDISI 162/NOVEMBER 2008
Menurut Enggar, dengan pemberian subsidi hanya kepada industri maka muncul berbagai kerawanan karena bisa saja pupuk tersebut dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi, demikian juga terjadi permainan di tingkat distributor dan pengecer pupuk yang mengakibatkan kelangkaan pupuk hampir di setiap masa tanam padi. Subsidi pupuk akhirnya dinikmati pihak lain sehingga terjadi pemborosan uang negara.
Enggar lebih memilih subsidi langsung kepada petani dimana harga pupuk dilepas sesuai harga pasaran tetapi petani diberikan subsidi saat akan membeli pupuk. ’’Sayangnya sampai saat ini Pemerintah tidak mempunyai data base petani dan lahannya sehingga sistem subsidi langsung itu sulit dijalankan tanpa data, tetapi harus terus dicoba supaya hanya petani yang menikmati subsidi itu,’’ katanya.
Menghadapi situasi krisis global, Enggar meminta agar ketahanan pangan harus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor bahan pangan seperti beras. Selain itu infrastruktur irigasi harus diperhatikan sehingga jangan sampai petani tidak bisa mengolah lahan hanya karena tidak ada sarana irigasi tersebut. Bila masih antrian berupa BBM, Pemerintah tidak akan sampai jatuh, tetapi jika rakyat sampai antri beras karena sulit didapat maka Pemerintah bisa langsung jatuh dan lebih menyulitkan upaya pemulihan daari imbas krisis global.
Ia juga mengecam upaya Departemen Pertanian yang mencoret proyek perbaikan irigasi tersier, padahal itu termasuk program padat karya yang bisa memberikan sesuatu kepada rakyat di desa, meningkatkan produktifitas lahan dan mendukung ketahanan pangan. ‘’Pemerintah berusaha membangun irigasi primer dan sekunder, malah irigasi tersier diabaikan. Sepertinya tidak ada koordinasi antara Departemen PU dengan Pertanian,’’ katanya.
KPO/EDISI 162/NOVEMBER 2008
0 komentar:
Posting Komentar