Kelangkaan pupuk di Malang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi momen terbaik bagi petani untuk kembali menggunakan pupuk organik (kompos). Dosen Fakultas Pertanian (FP) Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Dr Budi Prasetya, Kamis (16/10) mengatakan, kelangkaan berbagai jenis pupuk bersubsidi tidak akan terjadi jika distributor melaksanakan fungsinya sesuai komitmen. "Untuk mengurai benang merah rumitnya sistem distribusi pupuk ini cukup pelik karena pihak terkait berkepentingan sehingga mata rantai distribusi juga panjang. Akhirnya hanya sebagian saja yang sampai di tangan petani," katanya.
Kelangkaan pupuk yang terjadi hampir setiap musim tanam itu secara bertahap bisa diatasi dengan penggunaan pupuk organik untuk berbagai jenis tanaman sehingga secara bertahap pula ketergantungan petani terhadap pupuk unorganik berkurang. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kompos Unibraw itu mengakui, kelangkaan pupuk seolah-olah menjadikan dunia pertanian kiamat padahal banyak yang bisa dilakukan termasuk beralih ke pupuk organik yang bisa diproduksi sendiri.
Keuntungan yang bisa didapat petani bila mulai melirik pupuk organik, antara lain jangka waktu tertentu kondisi lahan kritis akibat penggunaan pupuk unorganik secara berlebihan bisa pulih sehingga produksi tanaman juga lebih membaik. Kebutuhan pupuk organik untuk memulihkan lahan kristis, katanya, minimal 20 ton per hektar dan dilakukan kontinyu selama 3-5 tahun dengan tingkat kerusakan lahan 1%.
Ketua Jurusan Ilmu Tanah FP Unibraw itu memberi contoh, puluhan hektar lahan tebu di Kecamatan Gondanglegi, Malang saat ini tidak bisa ditanami karena kondisi tanah benar-benar kritis akibat over pemakaian pupuk unorganik. "Kami sekarang berupaya memulihkan hara tanah yang kondisinya sangat parah dan kritis agar dapat ditanami kembali dengan memberikan nutrisi dari pupuk organik," katanya.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Malang mencatat, kebutuhan berbagai jenis pupuk bersubsidi selama Oktober 2008 hingga Maret 2009 di Malang mencapai 107 ribu ton sementara kuota (jatah) Pemprop Jatim maupun pusat jauh dari kebutuhan. Dari total kebutuhan sekitar 107 ribu ton, kuota bantuan pupuk organik bersubsidi dari Pemprop Jatim hanya 2.800 ton.
Produsen Diorganisir
Produsen pupuk organik (kompos) baik berskala kecil maupun besar harus mulai diorganisir guna memudahkan arus distribusi di tengah kian langkanya pupuk unorganik bersubsidi. Sebab diorganisir atau lembaga yang membawahi produsen pupuk organik akan menyulitkan distribusi di tingkat kebutuhan petani.
Sebenarnya, sebut Prasetya, cukup banyak produsen pupuk organik, hanya keberadaannya masih belum diwadahi. Akibatnya para produsen berjuang sendiri-sendiri, dari proses produksi sampai pemasaran. Selain itu, diperlukan standarisasi produksi pupuk yang dihasilkan produsen skala besar maupun kecil. Itu penting karena terkait nasib petani dan ketahanan pangan bangsa.
Selama ini, kata Sekretaris Jurusan Tanah FP Unibraw itu, ada kecenderungan petani menggunakan pupuk unorganik jenis urea, ZA, SP36 maupun TSP di atas ukuran rata-rata dengan harapan produksi (panen) bisa melimpah padahal justru sebaliknya, kelebihan pupuk tidak baik untuk tanaman dan merusak lahan. "Kelangkaan pupuk unorganik bersubsidi yang terjadi saat ini diharapkan mampu menggugah petani untuk melirik pupuk kompos," katanya. Area tanam yang rusak cukup kritis itu membutuhkan pupuk organik minimal 20 ton per hektar dan dilakukan secara kontinyu selama 3-5 tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah. (Antara)
KPO/EDISI 162/NOVEMBER 2008
Kelangkaan pupuk yang terjadi hampir setiap musim tanam itu secara bertahap bisa diatasi dengan penggunaan pupuk organik untuk berbagai jenis tanaman sehingga secara bertahap pula ketergantungan petani terhadap pupuk unorganik berkurang. Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kompos Unibraw itu mengakui, kelangkaan pupuk seolah-olah menjadikan dunia pertanian kiamat padahal banyak yang bisa dilakukan termasuk beralih ke pupuk organik yang bisa diproduksi sendiri.
Keuntungan yang bisa didapat petani bila mulai melirik pupuk organik, antara lain jangka waktu tertentu kondisi lahan kritis akibat penggunaan pupuk unorganik secara berlebihan bisa pulih sehingga produksi tanaman juga lebih membaik. Kebutuhan pupuk organik untuk memulihkan lahan kristis, katanya, minimal 20 ton per hektar dan dilakukan kontinyu selama 3-5 tahun dengan tingkat kerusakan lahan 1%.
Ketua Jurusan Ilmu Tanah FP Unibraw itu memberi contoh, puluhan hektar lahan tebu di Kecamatan Gondanglegi, Malang saat ini tidak bisa ditanami karena kondisi tanah benar-benar kritis akibat over pemakaian pupuk unorganik. "Kami sekarang berupaya memulihkan hara tanah yang kondisinya sangat parah dan kritis agar dapat ditanami kembali dengan memberikan nutrisi dari pupuk organik," katanya.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Malang mencatat, kebutuhan berbagai jenis pupuk bersubsidi selama Oktober 2008 hingga Maret 2009 di Malang mencapai 107 ribu ton sementara kuota (jatah) Pemprop Jatim maupun pusat jauh dari kebutuhan. Dari total kebutuhan sekitar 107 ribu ton, kuota bantuan pupuk organik bersubsidi dari Pemprop Jatim hanya 2.800 ton.
Produsen Diorganisir
Produsen pupuk organik (kompos) baik berskala kecil maupun besar harus mulai diorganisir guna memudahkan arus distribusi di tengah kian langkanya pupuk unorganik bersubsidi. Sebab diorganisir atau lembaga yang membawahi produsen pupuk organik akan menyulitkan distribusi di tingkat kebutuhan petani.
Sebenarnya, sebut Prasetya, cukup banyak produsen pupuk organik, hanya keberadaannya masih belum diwadahi. Akibatnya para produsen berjuang sendiri-sendiri, dari proses produksi sampai pemasaran. Selain itu, diperlukan standarisasi produksi pupuk yang dihasilkan produsen skala besar maupun kecil. Itu penting karena terkait nasib petani dan ketahanan pangan bangsa.
Selama ini, kata Sekretaris Jurusan Tanah FP Unibraw itu, ada kecenderungan petani menggunakan pupuk unorganik jenis urea, ZA, SP36 maupun TSP di atas ukuran rata-rata dengan harapan produksi (panen) bisa melimpah padahal justru sebaliknya, kelebihan pupuk tidak baik untuk tanaman dan merusak lahan. "Kelangkaan pupuk unorganik bersubsidi yang terjadi saat ini diharapkan mampu menggugah petani untuk melirik pupuk kompos," katanya. Area tanam yang rusak cukup kritis itu membutuhkan pupuk organik minimal 20 ton per hektar dan dilakukan secara kontinyu selama 3-5 tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah. (Antara)
KPO/EDISI 162/NOVEMBER 2008
0 komentar:
Posting Komentar