Merunut pada data-data tercecer yang diungkap berbagai pihak terkait kasus HIV/AIDS di berbagai daerah di Indonesia dan dunia, penyakit yang belum ditemukan obat penangkal ini ibarat gunung es yang siap mewabah kapan dan di mana saja, termasuk di dalam keluarga sekalipun. Karena itu sangat dibutuhkan gerakan global lintas negara dan lintas elemen bangsa dengan aksi-aksi yang all out.
Di Indonesia gebrakan menanggulangi penyakit HIV/AIDS yang digebyar selama ini tidak cukup mujarab. Sebab, selain minim kesadaran masyarakat, juga dana masih tetap tergantung dari bantuan hibah dari luar negeri. Sebagai salah satu solusi, pemerintah berinisiatif untuk menggalang dana sendiri seraya berharap pada kesadaran masyarakat dan dunia usaha.
Ajakan dan seruan tersebut pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono peringatan Hari AIDS Sedunia 2007 di Istana Negara. ‘’Memang diperlukan gerakan nasional dan gerakan sedunia. Saya tentu ingin mengajak bersama-sama negara sahabat dan organisasi internasional. Perlu `global act` untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS," katanya.
Bahkan SBY meminta kepada semua negara dan elemen bangsa untuk lebih intensif dan habis-habisan (all out) demi mencapai target dalam Millenium Development Goals (MDG), --mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan jumlah kasus baru pada tahun 2015. Terkait gerakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, lanjut SBY, harus dimaknai sebagai gerakan sosial keagamaan. Karena itu peran tokoh agama, keluarga dan lembaga pendidikan sangat diperlukan. ‘’Gerakan ini tidak boleh hanya sekali-sekali atau setengah-setengah. ini harus berlanjut dan all out,’’ tegasnya.
Pada tahun 2007, pemerintah Amerika Serikat (AS) pernah menyediakan 8 juta dolar AS untuk mendukung program penanggulangan infeksi virus dan sindroma merapuhnya kekebalan tubuh (HIV/AIDS) di Indonesia dengan sasaran 79 daerah prioritas di 8 provinsi yakni Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Terkait dengan minimnya pasokan anggaran dana untuk mengatasi kasus epidemi dan pandemi HIV/AIDS di Indonesia, 23 propinsi sudah menaikkan anggaran APBD dari Rp 4 miliar per 2004 menjadi Rp 57 miliar per 2007. Di tingkat kabupaten/kota, tercatat 86 daerah yang meningkatkan APBD dari Rp 3,5 miliar per 2005 (43 kabupaten/kota) menjadi Rp 19 miliar per 2007 (86 kabupaten/kota). Menurut pada laporan UNAIDS, Indonesia tercatat sebagai negara dengan perkembangan epidemi AIDS tercepat di Asia.
Hingga Desember 2007, Indonesia sudah memiliki layanan dasar HIV berupa 296 klinik VCT, 153 rumah sakit layanan ART, 20 jaringan rujukan rawat ODHA, 19 rumah sakit layanan PMTCT, 4 rumah sakit pengampu dan 10 puskesmas terapi Rumatan Metadon. (Albert Kin Ose Moruk)
KPO/EDISI 161/OKTOBER 2008
Di Indonesia gebrakan menanggulangi penyakit HIV/AIDS yang digebyar selama ini tidak cukup mujarab. Sebab, selain minim kesadaran masyarakat, juga dana masih tetap tergantung dari bantuan hibah dari luar negeri. Sebagai salah satu solusi, pemerintah berinisiatif untuk menggalang dana sendiri seraya berharap pada kesadaran masyarakat dan dunia usaha.
Ajakan dan seruan tersebut pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono peringatan Hari AIDS Sedunia 2007 di Istana Negara. ‘’Memang diperlukan gerakan nasional dan gerakan sedunia. Saya tentu ingin mengajak bersama-sama negara sahabat dan organisasi internasional. Perlu `global act` untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS," katanya.
Bahkan SBY meminta kepada semua negara dan elemen bangsa untuk lebih intensif dan habis-habisan (all out) demi mencapai target dalam Millenium Development Goals (MDG), --mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan menurunkan jumlah kasus baru pada tahun 2015. Terkait gerakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, lanjut SBY, harus dimaknai sebagai gerakan sosial keagamaan. Karena itu peran tokoh agama, keluarga dan lembaga pendidikan sangat diperlukan. ‘’Gerakan ini tidak boleh hanya sekali-sekali atau setengah-setengah. ini harus berlanjut dan all out,’’ tegasnya.
Pada tahun 2007, pemerintah Amerika Serikat (AS) pernah menyediakan 8 juta dolar AS untuk mendukung program penanggulangan infeksi virus dan sindroma merapuhnya kekebalan tubuh (HIV/AIDS) di Indonesia dengan sasaran 79 daerah prioritas di 8 provinsi yakni Papua, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Terkait dengan minimnya pasokan anggaran dana untuk mengatasi kasus epidemi dan pandemi HIV/AIDS di Indonesia, 23 propinsi sudah menaikkan anggaran APBD dari Rp 4 miliar per 2004 menjadi Rp 57 miliar per 2007. Di tingkat kabupaten/kota, tercatat 86 daerah yang meningkatkan APBD dari Rp 3,5 miliar per 2005 (43 kabupaten/kota) menjadi Rp 19 miliar per 2007 (86 kabupaten/kota). Menurut pada laporan UNAIDS, Indonesia tercatat sebagai negara dengan perkembangan epidemi AIDS tercepat di Asia.
Hingga Desember 2007, Indonesia sudah memiliki layanan dasar HIV berupa 296 klinik VCT, 153 rumah sakit layanan ART, 20 jaringan rujukan rawat ODHA, 19 rumah sakit layanan PMTCT, 4 rumah sakit pengampu dan 10 puskesmas terapi Rumatan Metadon. (Albert Kin Ose Moruk)
KPO/EDISI 161/OKTOBER 2008
0 komentar:
Posting Komentar