Prospek Ekonomi 2009
Penurunan daya beli di dalam negeri akibat penurunan pendapatan masyarakat menjadi ketakutan terbesar dunia usaha di tanah air pada 2009.
"Jika ditanya risiko usaha seperti apa di tahun 2009, besar sekali. Pendapatan yang menurun di masyarakat bisa menjadi masalah besar," kata Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Sandiaga S Uno yang dilansir Antara.
Berbagai kondisi yang tidak menguntungkan saat ini dapat membuat daya beli masyarakat menurun, salah satunya belum selesainya penyesuaian harga minyak. Perlu ada stimulus agar daya beli masyarakat tetap kuat.
Untuk mengangkat daya beli masyarakat, menurut mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, tidak dengan cara memberikan subsidi semacam Jaring Pengaman Sosial atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia lebih menyarankan agar pemerintah lebih banyak mengucurkan pembiayaan untuk program sejenis Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti diketahui keberadaan UKM menjadi juru selamat dalam kondisi krisis karena mampu bertahan dan menyerap banyak tenaga kerja.
Sandiaga menambahkan ada tiga hal penting yang menjadi perhatian Kadin agar pengusaha dapat melewati krisis. Pertama adalah meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan berbagai macam infrastruktur terutama di daerah.
"Masalah lahan selalu menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur. Belum lagi masalah Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pusat yang sering bertabrakan," ujar dia.
Kedua adalah secepat mungkin melakukan penguatan pasar dalam negeri. Karena itu Permendag tentang aturan impor lima barang konsumsi harus segera diberlakukan.
"Kadin terkejut juga kenapa pemerintah menunda itu. Padahal negara lain sudah melakukan proteksi," katanya.
Ketiga adalah memperlonggar likuiditas perbankan, ujar Sandiaga. Hal yang bisa dilakukan Bank Indonesia segera menurunkan BI Rate.
"Bank tidak mau menyalurkan kredit sekarang. Kalau pun ada, dengan bunga kredit sampai 20 persen, ini sangat menyulitkan pihak pengusaha," katanya.
Tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan aturan impor untuk lima produk konsumsi tersebut juga disayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Thomas Dharmawan.
Walaupun ia menjadi salah satu pihak yang tidak setuju diberlakukannya aturan impor tersebut, karena ditakutkan dapat menurunkan daya saing produk lokal, ketidakpastian pemberlakuan aturan impor tersebut menyulitkan pihaknya untuk melakukan koreksi harga jual produk makanan dan minuman.
Sehingga dengan telah diturunkannya harga solar oleh pemerintah pada 15 Desember lalu, belum dapat menurunkan harga jual produk makanan dan minuman di tanah air, ujar Thomas.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
Penurunan daya beli di dalam negeri akibat penurunan pendapatan masyarakat menjadi ketakutan terbesar dunia usaha di tanah air pada 2009.
"Jika ditanya risiko usaha seperti apa di tahun 2009, besar sekali. Pendapatan yang menurun di masyarakat bisa menjadi masalah besar," kata Ketua Komite Tetap Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Sandiaga S Uno yang dilansir Antara.
Berbagai kondisi yang tidak menguntungkan saat ini dapat membuat daya beli masyarakat menurun, salah satunya belum selesainya penyesuaian harga minyak. Perlu ada stimulus agar daya beli masyarakat tetap kuat.
Untuk mengangkat daya beli masyarakat, menurut mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini, tidak dengan cara memberikan subsidi semacam Jaring Pengaman Sosial atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia lebih menyarankan agar pemerintah lebih banyak mengucurkan pembiayaan untuk program sejenis Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti diketahui keberadaan UKM menjadi juru selamat dalam kondisi krisis karena mampu bertahan dan menyerap banyak tenaga kerja.
Sandiaga menambahkan ada tiga hal penting yang menjadi perhatian Kadin agar pengusaha dapat melewati krisis. Pertama adalah meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan berbagai macam infrastruktur terutama di daerah.
"Masalah lahan selalu menjadi kendala dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur. Belum lagi masalah Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pusat yang sering bertabrakan," ujar dia.
Kedua adalah secepat mungkin melakukan penguatan pasar dalam negeri. Karena itu Permendag tentang aturan impor lima barang konsumsi harus segera diberlakukan.
"Kadin terkejut juga kenapa pemerintah menunda itu. Padahal negara lain sudah melakukan proteksi," katanya.
Ketiga adalah memperlonggar likuiditas perbankan, ujar Sandiaga. Hal yang bisa dilakukan Bank Indonesia segera menurunkan BI Rate.
"Bank tidak mau menyalurkan kredit sekarang. Kalau pun ada, dengan bunga kredit sampai 20 persen, ini sangat menyulitkan pihak pengusaha," katanya.
Tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan aturan impor untuk lima produk konsumsi tersebut juga disayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Thomas Dharmawan.
Walaupun ia menjadi salah satu pihak yang tidak setuju diberlakukannya aturan impor tersebut, karena ditakutkan dapat menurunkan daya saing produk lokal, ketidakpastian pemberlakuan aturan impor tersebut menyulitkan pihaknya untuk melakukan koreksi harga jual produk makanan dan minuman.
Sehingga dengan telah diturunkannya harga solar oleh pemerintah pada 15 Desember lalu, belum dapat menurunkan harga jual produk makanan dan minuman di tanah air, ujar Thomas.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar