Sektor pertanian, usaha mikro, dan sektor informal menjadi tumpuan penyelamat ekonomi Indonesia dari krisis keuangan global, kata pengamat ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Prof. Dr. F.X. Sugiyanto yang dilansir Antara.
"Untuk itu pemerintah mestinya memberikan prioritas terhadap bidang pertanian untuk menjaga jangan sampai pertanian semakin terpuruk," katanya.
Menurutnya harus ada keberpihakan nyata dari pemerintah untuk sektor pertanian, usaha mikro, dan informal. "Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih konkret terhadap sektor-sektor tersebut. Selain anggaran juga kemudahan-kemudahan bagi usaha pertanian, mikro, dan informal agar bisa lebih stabil," katanya.
Ditanya kemungkinan dilakukan pemberian fasilitas pajak pada perusahaan yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada krisis global saat ini, dia mengatakan merupakan sesuatu yang dilematis. "Sepertinya agak sulit dilakukan, karena di sisi lain memang ada potensi pajak yang harus digali lebih banyak lagi. Kalau nanti diberikan penundaan atau pembebasan pajak saya kira kurang tepat waktunya," katanya.
Kemungkinan yang bisa dilakukan perusahaan adalah mengutang pajak, tetapi pemerintah tahun ini juga melakukan kebijakan "sunset" dalam rangka menggali lebih jauh lagi tentang pajak. "Menurut saya bukan itu kebijakan yang tepat, tetapi justru kebijakan lain yang menciptakan ongkos tinggi itu masih bisa dilakukan pemerintah," katanya.
Kalau dilakukan pemberian fasilitas pajak, maka akan banyak perusahaan meminta hal yang sama. "Kondisi ini akan mengancam posisi penerimaan negara," katanya.
Kalau ada subsidi, sebaiknya diberikan pada masyarakat bukan perusahaan, kecuali perusahaan tersebut sangat strategis dan bangkrut mungkin secara selektif bisa dilakukan penyelamatan. "Hal ini pernah kita lakukan dengan konsep bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ternyata tidak berhasil," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
"Untuk itu pemerintah mestinya memberikan prioritas terhadap bidang pertanian untuk menjaga jangan sampai pertanian semakin terpuruk," katanya.
Menurutnya harus ada keberpihakan nyata dari pemerintah untuk sektor pertanian, usaha mikro, dan informal. "Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih konkret terhadap sektor-sektor tersebut. Selain anggaran juga kemudahan-kemudahan bagi usaha pertanian, mikro, dan informal agar bisa lebih stabil," katanya.
Ditanya kemungkinan dilakukan pemberian fasilitas pajak pada perusahaan yang tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada krisis global saat ini, dia mengatakan merupakan sesuatu yang dilematis. "Sepertinya agak sulit dilakukan, karena di sisi lain memang ada potensi pajak yang harus digali lebih banyak lagi. Kalau nanti diberikan penundaan atau pembebasan pajak saya kira kurang tepat waktunya," katanya.
Kemungkinan yang bisa dilakukan perusahaan adalah mengutang pajak, tetapi pemerintah tahun ini juga melakukan kebijakan "sunset" dalam rangka menggali lebih jauh lagi tentang pajak. "Menurut saya bukan itu kebijakan yang tepat, tetapi justru kebijakan lain yang menciptakan ongkos tinggi itu masih bisa dilakukan pemerintah," katanya.
Kalau dilakukan pemberian fasilitas pajak, maka akan banyak perusahaan meminta hal yang sama. "Kondisi ini akan mengancam posisi penerimaan negara," katanya.
Kalau ada subsidi, sebaiknya diberikan pada masyarakat bukan perusahaan, kecuali perusahaan tersebut sangat strategis dan bangkrut mungkin secara selektif bisa dilakukan penyelamatan. "Hal ini pernah kita lakukan dengan konsep bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ternyata tidak berhasil," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar