Semakin berkembangnya lembaga perkreditan desa di Bali yang kini mencapai sekitar 1.300 unit usaha, bisa menjadi kekuatan ekonomi luar biasa jika dibangun dalam kerjasama satu sistem jaringan online dengan menyediakan berbagai layanan.
"Bayangkan, satu LPD di Denpasar yang kami kunjungi bersama lembaga konsultan, dalam setahun mampu meraih keuntungan Rp 1,2 miliar. Belum lagi LPD Kuta yang juga berkembang luar biasa. Asetnya triliunan rupiah," kata pengamat ekonomi, Rahmat Mulyana, yang juga Direktur Keuangan LKBN ANTARA.
Rahmat Mulyana yang didampingi konsultan keuangan, Yusar, dalam program ADB, baru saja menjadi pembicara di depan piminan LPD di Gianyar, berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Bali, bisa mendukung perkembangan LPD itu, misalnya dengan membantu komputerisasi disertai jaringan online ke seluruh LPD yang tersebar di seluruh desa adat.
Jika hal itu dilakukan, disertai penyiapan konsep dan program berbagai layanan, misalnya untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan dilengkapi anjungan tunai mandiri, maka akan menjadi kekuatan yang dahsyat dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah.
Mengenai sikap Bank Indonesia yang masih mempermasalahkan LPD sebagai bentuk usaha di luar perbankan, Rahmat Mulyana berharap pemerintah bisa bersikap arif dan bijaksana, misalnya dengan merangkul LPD dalam kelompok bisnis tersendiri yang diberikan izin seperti perbankan.
"LPD di Bali yang dikembangkan dengan mengadopsi usaha serupa di Padang, Sumatera Barat, perlu kita lihat sebagai lembaga yang potensial dalam mendukung perekonomian daerah. Sepanjang fisibel, kenapa tidak kita arahkan saja menjadi usaha formal semacam perbankan," katanya.
Ia berharap LPD di Bali yang tetap eksis di masa krisis finansial global ini, yakni perputaran uang lancar dengan terus melayani masyarakat serta dipercaya nasabah di desa adat masing-masing, bisa menjadi contoh lembaga perekonomian desa di daerah lain.
Mengenai kekhawatiran bank konvensional, bank unit mikro, termasuk bank perkreditan rakyat, bahwa semakin berkembangnya LPD akan menjadi pesaing berat, Rahmat Mulyana yang berpengalaman sebagai konsultan keuangan, mengingatkan bahwa LPD memiliki segmen pasar tersendiri. "Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai pembina LPD, juga tidak perlu khawatir akan tersaingi jika LPD mampu membangun jaringan online dengan berbagai layanan. BPD kan juga punya segmen pasar tersendiri. Menjadi banknya pemerintah daerah dan memiliki nasabah kalangan pengusaha seperti kontraktor," katanya.
Karena itu tidak ada alasan melakukan pengekangan terhadap LPD dengan tidak memfasilitasi program komputerisasi disertai akses jaringan online melalui kerjasama dengan semua LPD, tambahnya.
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
"Bayangkan, satu LPD di Denpasar yang kami kunjungi bersama lembaga konsultan, dalam setahun mampu meraih keuntungan Rp 1,2 miliar. Belum lagi LPD Kuta yang juga berkembang luar biasa. Asetnya triliunan rupiah," kata pengamat ekonomi, Rahmat Mulyana, yang juga Direktur Keuangan LKBN ANTARA.
Rahmat Mulyana yang didampingi konsultan keuangan, Yusar, dalam program ADB, baru saja menjadi pembicara di depan piminan LPD di Gianyar, berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Bali, bisa mendukung perkembangan LPD itu, misalnya dengan membantu komputerisasi disertai jaringan online ke seluruh LPD yang tersebar di seluruh desa adat.
Jika hal itu dilakukan, disertai penyiapan konsep dan program berbagai layanan, misalnya untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan dilengkapi anjungan tunai mandiri, maka akan menjadi kekuatan yang dahsyat dalam mendukung perekonomian masyarakat dan daerah.
Mengenai sikap Bank Indonesia yang masih mempermasalahkan LPD sebagai bentuk usaha di luar perbankan, Rahmat Mulyana berharap pemerintah bisa bersikap arif dan bijaksana, misalnya dengan merangkul LPD dalam kelompok bisnis tersendiri yang diberikan izin seperti perbankan.
"LPD di Bali yang dikembangkan dengan mengadopsi usaha serupa di Padang, Sumatera Barat, perlu kita lihat sebagai lembaga yang potensial dalam mendukung perekonomian daerah. Sepanjang fisibel, kenapa tidak kita arahkan saja menjadi usaha formal semacam perbankan," katanya.
Ia berharap LPD di Bali yang tetap eksis di masa krisis finansial global ini, yakni perputaran uang lancar dengan terus melayani masyarakat serta dipercaya nasabah di desa adat masing-masing, bisa menjadi contoh lembaga perekonomian desa di daerah lain.
Mengenai kekhawatiran bank konvensional, bank unit mikro, termasuk bank perkreditan rakyat, bahwa semakin berkembangnya LPD akan menjadi pesaing berat, Rahmat Mulyana yang berpengalaman sebagai konsultan keuangan, mengingatkan bahwa LPD memiliki segmen pasar tersendiri. "Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai pembina LPD, juga tidak perlu khawatir akan tersaingi jika LPD mampu membangun jaringan online dengan berbagai layanan. BPD kan juga punya segmen pasar tersendiri. Menjadi banknya pemerintah daerah dan memiliki nasabah kalangan pengusaha seperti kontraktor," katanya.
Karena itu tidak ada alasan melakukan pengekangan terhadap LPD dengan tidak memfasilitasi program komputerisasi disertai akses jaringan online melalui kerjasama dengan semua LPD, tambahnya.
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
0 komentar:
Posting Komentar