Oleh: Nila Ertina
Imah (19), warga Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel) kini mengerti kenapa pada 27 Januari kawasan kolong Jembatan Ampera dipadati ribuan warga. Mulai hari itu, Pemprov Sumsel meluncurkan Program Berobat Gratis--salah satu program populis yang pernah dijanjikan Alex Noerdin saat berkampanye sebelum menjadi Gubernur Sumsel.
Peluncuran program pengobatan/kesehatan gratis itu, dihadiri Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari, mendampingi Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. ‘’Jadi sekarang saya nggak perlu membayar lagi kalau berobat di puskesmas ini ya bu. Alhamdulillah syukur ya Allah,’’ kata Imah, dengan logat Jawa yang masih kental saat bertutur kepada temannya yang sama-sama menunggu speedboat di kolong Jembatan Ampera, setelah merasakan sebagai pasien berobat gratis itu.
Perbincangan serupa saat ini dengan mudah bisa ditemui pada setiap kelompok warga Sumsel, baik yang bermukim di kawasan perairan, perkebunan maupun pengunungan. Padahal pengobatan gratis itu, pada awalnya menjadi hal yang mustahil bagi warga Sumsel untuk diterapkan, mengingat setiap puskesmas minimal membebankan biaya karcis untuk pelayanan Rp 2.000 setiap pasien.
Warga yang sakit gigi masih harus menambah biaya pengobatan sebesar Rp 15 ribu per gigi, tergantung dengan tingkat keparahan sakit yang dialami pasien itu. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ingin menunda kehamilan dengan cara suntik KB, harus membayar dana tambahan Rp 15 ribu per orang, dan Rp 5.000 untuk KB pil. Kalau ingin memasang IUD atau spiral untuk KB (Keluarga Berencana) di salah satu puskesmas di Palembang, mewajibkan pasien membayar Rp 175 ribu sekali pasang.
Padahal selama ini telah diketahui secara umum di masyarakat bahwa peralatan dan obat KB di puskesmas dipasok secara gratis atau disubsidi BKKBN. Saat peluncuran program berobat gratis itu, Menteri Kesehatan mengajak pula pemda di tempat lain juga melaksanakan program serupa mencontoh Sumsel. "Sumsel menjadi pelopor yang menerapkan Jamkesmas daerah," ujar Fadilah Supari, ketika memberikan sambutan pada peluncuran program berobat gratis di bawah kolong Jembatan Ampera itu.
Ketika itu, Menteri yang terkenal cerdas tersebut juga mengingatkan kepada pemda setempat bahwa berobat gratis itu pasti ada saja kendala yang akan ditemukan di awal pelaksanaan. Namun secara bertahap masalah tersebut dipastikan dapat diatasi, dan program jamkesmas daerah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang diinginkan pemerintah, ujar Menkes.
Benar saja, setelah program itu berjalan, masih ditemukan sejumlah masalah dan kendala dalam pelaksanaan pengobatan gratis bagi sasaran sekitar empat juta jiwa--dari tujuh juta jiwa lebih penduduk Sumsel--yang selama ini belum mendapatkan layanan pengobatan secara memadai itu. Pada tahap awal pelaksanaan program ini, masalah transportasi dan fasilitas kesehatan menjadi kendala yang mesti dihadapi dan disikapi pemda. Beberapa masalah teknis dan pratis di lapangan juga terjadi, termasuk ketidaksiapan aparatur pelaksana dan pelayanan di lapangannya.
Perlu kesigapan pemda dan dinas terkait dalam menyikapi permasalahan tersebut agar dapat menjadi solusi bagi kesuksesan pelaksanaan program yang sangat populis bagi warga Sumsel itu. Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada sejumlah kesempatan justru tak bosan-bosannya mengingatkan agar petugas pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan rumah sakit, untuk tidak memungut sepeser pun uang kepada pasien yang datang. "Kalau masih ada petugas medis di puskesmas dan rumah sakit yang memungut dana kepada pasien laporkan saja kepada saya, karena sesungguhnya pengobatan warga Sumsel telah didanai APBD daerah ini," kata Alex.
Alex meminta warga Sumsel yang ingin berobat menyertakan bukti identitas diri berupa KTP atau kartu keluarga, agar dapat dilayani dengan baik. Karena bukti identitas tersebut menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan berobat gratis itu, karena program ini hanya untuk warga Sumsel.
Puskesmas Padat
Setelah program berobat gratis itu berjalan, di KotaPalembang sebagian besar dari 38 puskesmas yang tersedia di ibukota provinsi ini semakin dipadati pengunjung. Kecenderungan serupa juga terjadi pada umumnya puskesmas di seluruh Sumsel, termasuk rumah sakit yang menjadi rujukan dan masuk dalam jejaring layanan kesehatan gratis itu. Puskesmas Merdeka menjadi salah satu ujung tombak layanan kesehatan publik yang paling ramai, dan sampai saat ini masih tetap dipadati pasien.
Rosmina (63), warga 26 Ilir Palembang mengaku, baru memeriksakan sakit kepala yang telah dideritanya sejak beberapa tahun lalu, setelah diluncurkan berobat gratis tersebut. "Saya bingung harus berobat kemana karena tidak punya uang, tetapi ketika tetangga bisa berobat tanpa membayar sampai ke rumah sakit, saya pun mau mengobat sakit kepala yang sudah bertahun-tahun ini," kata dia.
Padahal jarak kediaman Rosmina dengan Puskesmas Merdeka tidak terlalu jauh, hanya dengan berjalan kaki nenek yang mengaku hanya tinggal berdua suaminya ini tiba di puskesmas milik pemkot setempat itu. Petugas memberi surat untuk diperiksa lebih lanjut ke Rumah Sakit Siti Khodijah, sehingga nenek tersebut harus minta tolong kepada tetangganya untuk mengantarkan ke RS itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Gema Asiani mengatakan, setelah diberlakukan berobat gratis memang terjadi peningkatan pengunjung di sejumlah puskesmas di kota itu. Sebanyak 38 puskesmas, rata-rata setiap hari melayani lebih dari 100 pasien yang datang mengobati berbagai penyakit, mulai demam biasa, penyakit dalam, hingga sakit gigi dan penyakit serius lainnya, kata Gema pula.
Guna memastikan pasien benar merupakan penduduk Sumsel, petugas di puskesmas meminta pasien menunjukkan bukti identitas, seperti KTP dan kartu keluarga. Bagi yang telah menjadi peserta Jamkesmas, Jamsostek atau Askes, mereka tetap harus menggunakan kartu yang dikeluarkan tiga lembaga tersebut sehingga tidak berhak memanfaatkan program berobat gratis atau jaminan sosial kesehatan (Jamsoskes) Sumsel semesta itu.
Dana Bersama
Namun program populis berobat gratis itu, tentu membutuhkan biaya sangat besar. Karena itu, untuk menopang pembiayaan Program Pengobatan Gratis atau Jamsoskes Sumsel Semesta, Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana Rp 240 miliar pada APBD 2009. Selain itu, pemprov setempat juga meminta partisipasi 15 pemkab dan pemkot di daerah itu dengan besaran iuran bersama (sharing) tergantung kemampuan setiap kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Zulkarnain Noerdin mengatakan, sampai kini sebagian besar pemkab dan pemkot se-Sumsel telah berpatisipasi dengan kisaran dana mencapai 20 sampai 30% dari dana yang dialokasikan pemprov setempat. Tapi memang masih ada yang berpartisipasi hanya 2,5%, yaitu Kota Palembang, sehingga diharapkan bisa meningkatkan angka partisipasi sharing dana untuk menyukseskan program ini, kata dia lagi.
Zulkarnain menambahkan, pola pelaksanaan Jamsoskes Sumsel Semesta tidak jauh berbeda dengan Jamkesmas, sehingga rumah sakit yang menjadi jejaring program nasional tersebut juga bekerja sama dengan tim Jamsoskes. Setiap warga Sumsel yang ingin berobat dapat mengakses rumah sakit jejaring yang tersedia di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.
Bagi warga Sumsel yang tidak tercatat menjadi peserta Jamkesmas, Jamsostek atau Askes, mereka dapat berobat dengan menggunakan Jamsoskes. Pasien Jamsoskes wajib mendatangi puskesmas untuk mendapatkan pengobatan gratis, dan jika dinilai perlu maka dilanjutkan (dirujuk) ke RSU daerah dan RSUP Mohammad Hoesin Palembang. "Setelah melalui perawatan di RSUP Mohammad Hoesin masih perlu rujukan ke RS di Jakarta, seperti RS Cipto Mangunkusumo dan RS Harapan Kita, pasien Jamsoskes tetap dilayani secara gratis sampai mereka sembuh," ujar Zul. (Anspek)
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
Imah (19), warga Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel) kini mengerti kenapa pada 27 Januari kawasan kolong Jembatan Ampera dipadati ribuan warga. Mulai hari itu, Pemprov Sumsel meluncurkan Program Berobat Gratis--salah satu program populis yang pernah dijanjikan Alex Noerdin saat berkampanye sebelum menjadi Gubernur Sumsel.
Peluncuran program pengobatan/kesehatan gratis itu, dihadiri Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari, mendampingi Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. ‘’Jadi sekarang saya nggak perlu membayar lagi kalau berobat di puskesmas ini ya bu. Alhamdulillah syukur ya Allah,’’ kata Imah, dengan logat Jawa yang masih kental saat bertutur kepada temannya yang sama-sama menunggu speedboat di kolong Jembatan Ampera, setelah merasakan sebagai pasien berobat gratis itu.
Perbincangan serupa saat ini dengan mudah bisa ditemui pada setiap kelompok warga Sumsel, baik yang bermukim di kawasan perairan, perkebunan maupun pengunungan. Padahal pengobatan gratis itu, pada awalnya menjadi hal yang mustahil bagi warga Sumsel untuk diterapkan, mengingat setiap puskesmas minimal membebankan biaya karcis untuk pelayanan Rp 2.000 setiap pasien.
Warga yang sakit gigi masih harus menambah biaya pengobatan sebesar Rp 15 ribu per gigi, tergantung dengan tingkat keparahan sakit yang dialami pasien itu. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ingin menunda kehamilan dengan cara suntik KB, harus membayar dana tambahan Rp 15 ribu per orang, dan Rp 5.000 untuk KB pil. Kalau ingin memasang IUD atau spiral untuk KB (Keluarga Berencana) di salah satu puskesmas di Palembang, mewajibkan pasien membayar Rp 175 ribu sekali pasang.
Padahal selama ini telah diketahui secara umum di masyarakat bahwa peralatan dan obat KB di puskesmas dipasok secara gratis atau disubsidi BKKBN. Saat peluncuran program berobat gratis itu, Menteri Kesehatan mengajak pula pemda di tempat lain juga melaksanakan program serupa mencontoh Sumsel. "Sumsel menjadi pelopor yang menerapkan Jamkesmas daerah," ujar Fadilah Supari, ketika memberikan sambutan pada peluncuran program berobat gratis di bawah kolong Jembatan Ampera itu.
Ketika itu, Menteri yang terkenal cerdas tersebut juga mengingatkan kepada pemda setempat bahwa berobat gratis itu pasti ada saja kendala yang akan ditemukan di awal pelaksanaan. Namun secara bertahap masalah tersebut dipastikan dapat diatasi, dan program jamkesmas daerah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang diinginkan pemerintah, ujar Menkes.
Benar saja, setelah program itu berjalan, masih ditemukan sejumlah masalah dan kendala dalam pelaksanaan pengobatan gratis bagi sasaran sekitar empat juta jiwa--dari tujuh juta jiwa lebih penduduk Sumsel--yang selama ini belum mendapatkan layanan pengobatan secara memadai itu. Pada tahap awal pelaksanaan program ini, masalah transportasi dan fasilitas kesehatan menjadi kendala yang mesti dihadapi dan disikapi pemda. Beberapa masalah teknis dan pratis di lapangan juga terjadi, termasuk ketidaksiapan aparatur pelaksana dan pelayanan di lapangannya.
Perlu kesigapan pemda dan dinas terkait dalam menyikapi permasalahan tersebut agar dapat menjadi solusi bagi kesuksesan pelaksanaan program yang sangat populis bagi warga Sumsel itu. Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada sejumlah kesempatan justru tak bosan-bosannya mengingatkan agar petugas pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas dan rumah sakit, untuk tidak memungut sepeser pun uang kepada pasien yang datang. "Kalau masih ada petugas medis di puskesmas dan rumah sakit yang memungut dana kepada pasien laporkan saja kepada saya, karena sesungguhnya pengobatan warga Sumsel telah didanai APBD daerah ini," kata Alex.
Alex meminta warga Sumsel yang ingin berobat menyertakan bukti identitas diri berupa KTP atau kartu keluarga, agar dapat dilayani dengan baik. Karena bukti identitas tersebut menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan berobat gratis itu, karena program ini hanya untuk warga Sumsel.
Puskesmas Padat
Setelah program berobat gratis itu berjalan, di KotaPalembang sebagian besar dari 38 puskesmas yang tersedia di ibukota provinsi ini semakin dipadati pengunjung. Kecenderungan serupa juga terjadi pada umumnya puskesmas di seluruh Sumsel, termasuk rumah sakit yang menjadi rujukan dan masuk dalam jejaring layanan kesehatan gratis itu. Puskesmas Merdeka menjadi salah satu ujung tombak layanan kesehatan publik yang paling ramai, dan sampai saat ini masih tetap dipadati pasien.
Rosmina (63), warga 26 Ilir Palembang mengaku, baru memeriksakan sakit kepala yang telah dideritanya sejak beberapa tahun lalu, setelah diluncurkan berobat gratis tersebut. "Saya bingung harus berobat kemana karena tidak punya uang, tetapi ketika tetangga bisa berobat tanpa membayar sampai ke rumah sakit, saya pun mau mengobat sakit kepala yang sudah bertahun-tahun ini," kata dia.
Padahal jarak kediaman Rosmina dengan Puskesmas Merdeka tidak terlalu jauh, hanya dengan berjalan kaki nenek yang mengaku hanya tinggal berdua suaminya ini tiba di puskesmas milik pemkot setempat itu. Petugas memberi surat untuk diperiksa lebih lanjut ke Rumah Sakit Siti Khodijah, sehingga nenek tersebut harus minta tolong kepada tetangganya untuk mengantarkan ke RS itu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Gema Asiani mengatakan, setelah diberlakukan berobat gratis memang terjadi peningkatan pengunjung di sejumlah puskesmas di kota itu. Sebanyak 38 puskesmas, rata-rata setiap hari melayani lebih dari 100 pasien yang datang mengobati berbagai penyakit, mulai demam biasa, penyakit dalam, hingga sakit gigi dan penyakit serius lainnya, kata Gema pula.
Guna memastikan pasien benar merupakan penduduk Sumsel, petugas di puskesmas meminta pasien menunjukkan bukti identitas, seperti KTP dan kartu keluarga. Bagi yang telah menjadi peserta Jamkesmas, Jamsostek atau Askes, mereka tetap harus menggunakan kartu yang dikeluarkan tiga lembaga tersebut sehingga tidak berhak memanfaatkan program berobat gratis atau jaminan sosial kesehatan (Jamsoskes) Sumsel semesta itu.
Dana Bersama
Namun program populis berobat gratis itu, tentu membutuhkan biaya sangat besar. Karena itu, untuk menopang pembiayaan Program Pengobatan Gratis atau Jamsoskes Sumsel Semesta, Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana Rp 240 miliar pada APBD 2009. Selain itu, pemprov setempat juga meminta partisipasi 15 pemkab dan pemkot di daerah itu dengan besaran iuran bersama (sharing) tergantung kemampuan setiap kabupaten/kota.
Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Zulkarnain Noerdin mengatakan, sampai kini sebagian besar pemkab dan pemkot se-Sumsel telah berpatisipasi dengan kisaran dana mencapai 20 sampai 30% dari dana yang dialokasikan pemprov setempat. Tapi memang masih ada yang berpartisipasi hanya 2,5%, yaitu Kota Palembang, sehingga diharapkan bisa meningkatkan angka partisipasi sharing dana untuk menyukseskan program ini, kata dia lagi.
Zulkarnain menambahkan, pola pelaksanaan Jamsoskes Sumsel Semesta tidak jauh berbeda dengan Jamkesmas, sehingga rumah sakit yang menjadi jejaring program nasional tersebut juga bekerja sama dengan tim Jamsoskes. Setiap warga Sumsel yang ingin berobat dapat mengakses rumah sakit jejaring yang tersedia di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.
Bagi warga Sumsel yang tidak tercatat menjadi peserta Jamkesmas, Jamsostek atau Askes, mereka dapat berobat dengan menggunakan Jamsoskes. Pasien Jamsoskes wajib mendatangi puskesmas untuk mendapatkan pengobatan gratis, dan jika dinilai perlu maka dilanjutkan (dirujuk) ke RSU daerah dan RSUP Mohammad Hoesin Palembang. "Setelah melalui perawatan di RSUP Mohammad Hoesin masih perlu rujukan ke RS di Jakarta, seperti RS Cipto Mangunkusumo dan RS Harapan Kita, pasien Jamsoskes tetap dilayani secara gratis sampai mereka sembuh," ujar Zul. (Anspek)
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
0 komentar:
Posting Komentar