Pesta demokrasi yang diselenggarakan KPU 9 April lalu, berjalan lancar. Meskipun ada gangguan di beberapa daerah, namun secara keseluruhan bisa dikatakan pemilihan legislatif (pileg) sesuai harapan. Di samping masalah teror yang terjadi di bumi Papua, tak banyak gangguan yang terjadi dan cuma berkisar masalah administratif, seperti persiapan panitia di tempat pemungutan suara (TPS) yang kurang cekatan dalam mempersiapkan kebutuhan logistik yang masih belum tepat waktu. Walaupun begitu, secara keseluruhan masalah yang terjadi tak cukup signifikan untuk dijadikan penilaian bahwa pemilu berjalan tak sukses.
Masyarakat pun sudah dengan bisa menilai bahwa pileg berlangsung aman, damai, jujur, dan tertib. Sehingga hasil pemungutan suara yang memenangkan Partai Demokrat (PD) menurut semua hasil quick count lembaga survei dianggap sebagai perwujudan kepercayaan masyarakat yang ingin agar Presiden SBY melanjutkan masa kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Di sisi lain, wacana perubahan yang digelontorkan partai oposisi tak laku yang menandakan bahwa pemimpin negeri sekarang sudah cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sayangnya, ada beberapa petinggi parpol yang menuduh bahwa penyelenggaraan pileg berlangsung tidak legitimate dan banyak diwarnai kecurangan. Kalangan elite parpol mensinyalir ada kekuatan besar secara sistematis yang mengondisikan masyarakat agar memilih partai tertentu. Dicontohkan oleh petinggi partai bersangkutan bahwa seharusnya banyak orang yang punya hak pilih yang menjadi konstituen partainya tak masuk dalam DPT. Akibat ketidakbecusan pemerintah menyusun DPT, akhirnya membuat banyak suara yang berpotensi memilih partainya tak bisa menyalurkan suaranya.
Pernyataan itu jelas merupakan sebuah bentuk tuduhan tendensius dan asal tuding tanpa disertai bukti valid. Dan saya menilai komentar itu hanya sebagai bentuk kekecewaan elite parpol karena partainya tak mampu mendulang suaranya banyak padahal sudah gencar beriklan. Sehingga yang terjadi adalah berupaya mencari sebanyak mungkin kesalahan yang mewarnai pileg dengan menyalahkan pemerintah. Sehingga jika masih ada yang tetap ngotot dan tak mau mengakui kekalahannya, berarti elite parpol tersebut yang tak dewasa dan berjiwa besar menerima realita.
Namun bila melihat tokoh parpol oposisi itu dengan seriusnya mengemukakan komentarnya, bukan dukungan yang didapat, melainkan pandangan miring dari rakyat Indonesia. Karena jika seperti itu, jelas penuduh hanya berupaya memaksakan keinginannya dan mencari kambing hitam supaya tak malu dengan kekalahannya. Padahal masyarakat sekarang sudah cukup cerdas dan kritis dalam menilai sebuah masalah.
Di samping itu, masyarakat juga sudah tahu bahwa pileg berjalan sebagaimana mestinya dan tak ada kecurangan serius. Walaupun masih ada kekurangan, itu masih dalam batas wajar sebab tak ada pelaksanaan pesta demokrasi yang sempurna di dunia. Namun satu yang pasti, pemilu bisa disebut berlangsung sukses dan semarak, serta tetap on the track, yang akan berdampak baik bagi kelanjutan kualitas demokrasi di Indonesia yang akan terus meningkat. Jika begitu, apakah perhelatan pesta demokrasi dapat disebut sukses?
(Komentar: Erik Purnama Putra, mahasiswa psikologi UMM, Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III Unmuh Malang).
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
Masyarakat pun sudah dengan bisa menilai bahwa pileg berlangsung aman, damai, jujur, dan tertib. Sehingga hasil pemungutan suara yang memenangkan Partai Demokrat (PD) menurut semua hasil quick count lembaga survei dianggap sebagai perwujudan kepercayaan masyarakat yang ingin agar Presiden SBY melanjutkan masa kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Di sisi lain, wacana perubahan yang digelontorkan partai oposisi tak laku yang menandakan bahwa pemimpin negeri sekarang sudah cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sayangnya, ada beberapa petinggi parpol yang menuduh bahwa penyelenggaraan pileg berlangsung tidak legitimate dan banyak diwarnai kecurangan. Kalangan elite parpol mensinyalir ada kekuatan besar secara sistematis yang mengondisikan masyarakat agar memilih partai tertentu. Dicontohkan oleh petinggi partai bersangkutan bahwa seharusnya banyak orang yang punya hak pilih yang menjadi konstituen partainya tak masuk dalam DPT. Akibat ketidakbecusan pemerintah menyusun DPT, akhirnya membuat banyak suara yang berpotensi memilih partainya tak bisa menyalurkan suaranya.
Pernyataan itu jelas merupakan sebuah bentuk tuduhan tendensius dan asal tuding tanpa disertai bukti valid. Dan saya menilai komentar itu hanya sebagai bentuk kekecewaan elite parpol karena partainya tak mampu mendulang suaranya banyak padahal sudah gencar beriklan. Sehingga yang terjadi adalah berupaya mencari sebanyak mungkin kesalahan yang mewarnai pileg dengan menyalahkan pemerintah. Sehingga jika masih ada yang tetap ngotot dan tak mau mengakui kekalahannya, berarti elite parpol tersebut yang tak dewasa dan berjiwa besar menerima realita.
Namun bila melihat tokoh parpol oposisi itu dengan seriusnya mengemukakan komentarnya, bukan dukungan yang didapat, melainkan pandangan miring dari rakyat Indonesia. Karena jika seperti itu, jelas penuduh hanya berupaya memaksakan keinginannya dan mencari kambing hitam supaya tak malu dengan kekalahannya. Padahal masyarakat sekarang sudah cukup cerdas dan kritis dalam menilai sebuah masalah.
Di samping itu, masyarakat juga sudah tahu bahwa pileg berjalan sebagaimana mestinya dan tak ada kecurangan serius. Walaupun masih ada kekurangan, itu masih dalam batas wajar sebab tak ada pelaksanaan pesta demokrasi yang sempurna di dunia. Namun satu yang pasti, pemilu bisa disebut berlangsung sukses dan semarak, serta tetap on the track, yang akan berdampak baik bagi kelanjutan kualitas demokrasi di Indonesia yang akan terus meningkat. Jika begitu, apakah perhelatan pesta demokrasi dapat disebut sukses?
(Komentar: Erik Purnama Putra, mahasiswa psikologi UMM, Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III Unmuh Malang).
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
0 komentar:
Posting Komentar