Kebijakan yang sentralistik sudah tidak cocok lagi diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan karena kompleksnya akar masalah kemiskinan di Indonesia.
"Kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah seharusnya dilakukan secara desentralisasi dengan menguatkan peran pemerintah daerah," kata Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Pande Made Kutanegara dalam seminar kebijakan penanggulangan kemiskinan, di Yogyakarta.
Menurut dia, beberapa program penanggulangan kemiskinan yang masih sentralistik di antaranya beras untuk warga miskin (raskin) serta bantuan langsung tunai (BLT).
Sistem penanggulangan kemiskinan yang bersifat sentralistik seperti yang dilakukan sekarang, katanya, akan berakibat negatif, yaitu hilangnya kreativitas dari pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. "Basis penanggulangan kemiskinan seharusnya berada di wilayah, karena wilayah adalah pihak yang paling mengerti kebutuhan wilayahnya. Prosesnya harus "bottom up"," ujarnya.
Kebijakan yang sentralistik untuk menanggulangi kemiskinan dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran sehingga tidak akan memberikan manfaat maksimal, padahal dana yang digulirkan cukup banyak.
Menurut dia, salah satu daerah yang sudah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan berbasiskan pada unsur kewilayahan adalah Kota Yogyakarta. Hal tersebut tercermin dari kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan parameter warga miskin yang berbeda dengan kriteria yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta beberapa program yang berbeda lainnya seperti kartu menuju sejahtera (KMS).
Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang biasanya hanya bergerak di tingkat kota/kabupaten, kata dia, kini juga bergerak aktif di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta. "Adanya peran nyata tim di tingkat kelurahan akan mempercepat mengurai masalah kemiskinan, tetapi dengan tetap melibatkan unsur masyarakat," ujarnya.
Ia juga menekankan pada penguatan keterlibatan perempuan dalam program penanggulangan kemiskinan mengingat beberapa sifat dasar yang dimiliki kaum perempuan. "Kaum perempuan lebih bisa mengatakan tidak dari pada kaum laki-laki, dan biasanya di rumah tangga perempuan bertindak sebagai pengelola dan mengetahui kondisi kesejahteraan rumah tangganya," kata dia.
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
"Kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah seharusnya dilakukan secara desentralisasi dengan menguatkan peran pemerintah daerah," kata Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Pande Made Kutanegara dalam seminar kebijakan penanggulangan kemiskinan, di Yogyakarta.
Menurut dia, beberapa program penanggulangan kemiskinan yang masih sentralistik di antaranya beras untuk warga miskin (raskin) serta bantuan langsung tunai (BLT).
Sistem penanggulangan kemiskinan yang bersifat sentralistik seperti yang dilakukan sekarang, katanya, akan berakibat negatif, yaitu hilangnya kreativitas dari pemerintah daerah untuk membuat sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakter wilayahnya. "Basis penanggulangan kemiskinan seharusnya berada di wilayah, karena wilayah adalah pihak yang paling mengerti kebutuhan wilayahnya. Prosesnya harus "bottom up"," ujarnya.
Kebijakan yang sentralistik untuk menanggulangi kemiskinan dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran sehingga tidak akan memberikan manfaat maksimal, padahal dana yang digulirkan cukup banyak.
Menurut dia, salah satu daerah yang sudah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan berbasiskan pada unsur kewilayahan adalah Kota Yogyakarta. Hal tersebut tercermin dari kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menentukan parameter warga miskin yang berbeda dengan kriteria yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta beberapa program yang berbeda lainnya seperti kartu menuju sejahtera (KMS).
Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang biasanya hanya bergerak di tingkat kota/kabupaten, kata dia, kini juga bergerak aktif di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta. "Adanya peran nyata tim di tingkat kelurahan akan mempercepat mengurai masalah kemiskinan, tetapi dengan tetap melibatkan unsur masyarakat," ujarnya.
Ia juga menekankan pada penguatan keterlibatan perempuan dalam program penanggulangan kemiskinan mengingat beberapa sifat dasar yang dimiliki kaum perempuan. "Kaum perempuan lebih bisa mengatakan tidak dari pada kaum laki-laki, dan biasanya di rumah tangga perempuan bertindak sebagai pengelola dan mengetahui kondisi kesejahteraan rumah tangganya," kata dia.
KORAN PAK OLES/EDISI 174/1-15 MEI 2009
0 komentar:
Posting Komentar