Gelandangan, pengemis dan anak terlantar yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan mendapat rekomendasi dari dinas sosial setempat. ‘’Mereka yang belum punya kartu Jamkesmas tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan PT Askes setempat,’’ kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Kesehatan, Dr Syafii Ahmad MPh pada Pertemuan Pelaksanaan Program Jamkesmas 2009 Tingkat Nasional di Bandung.
Rekomendasi Dinas Sosial dan PT Askes diperlukan untuk mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP). Sasaran Jamkesmas 2009 sebanyak 76,4 juta jiwa atau lebih besar dari data penduduk miskin yang dikeluarkan BPS sekitar 30 juta. Namun target 76,4 juta jiwa itu, belum seluruhnya mendapat kartu Jamkesmas. Hingga kini kartu Jamkesmas belum dapat didisribusikan ke semua sasaran 76,4 juta jiwa terutama gelandangan, pengemis dan anak terlantar karena sulit didata.
Selain itu, ada double entry, peserta pindah alamat, kelahiran baru dan meninggal dunia. Terkait akan diberlakukan data BPS (by name by address) secara nasional untuk seluruh program pengentasan kemiskinan, akan ada peserta yang tidak masuk dalam data base Jamkesmas. ‘’Problem data masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program Jamkesmas. Diharapkan semua bupati/wali kota menelaah kembali kepesertaan yang sudah ditetapkan untuk dilakukan updating data miskin 2009,’’ kata Syafii.
Secara garis besar, kata Ahmad, ada empat kendala dalam pelaksanaan Jamkesmas yakni kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian program.
Ia mencontohkan kendala pengorganisasian yakni kurang optimalnya fungsi tim pengelola dan kordinasi provinsi, kabupaten/ kota.
Selain itu belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen dalam pendanaan Jamkesmas di luar kuota, sedangkan yang sudah mempunyai dana, pengelolaanya belum mengikuti mekanisme Jamkesmas. Akibatnya pelaksanaan Jamkesmas yang dibiayai APBN dengan yang didanai APBD kurang harmonis.
Pada 2009 seluruh pemda diharapkan kontribusi dalam Jamkesmas dan mekanisme pengelolaan memperhatikan penyelenggaraan secara nirlaba, terstruktur, transparan dan akuntabel. Pelayanan kesehatan 2009 difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Salah satunya dengan menyertakan rumah sakit swasta pada program Jamkesmas. Pada 2009 pemerintah menganggarkan dana pembiayaan pasien rujukan di rumah sakit Rp 3,6 triliun dan Jaminan Kesehatan Dasar (Jamkesdas) di puskesmas Rp 1 triliun.
KORAN PAK OLES/EDISI 173/16-30 APRIL 2009
Rekomendasi Dinas Sosial dan PT Askes diperlukan untuk mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP). Sasaran Jamkesmas 2009 sebanyak 76,4 juta jiwa atau lebih besar dari data penduduk miskin yang dikeluarkan BPS sekitar 30 juta. Namun target 76,4 juta jiwa itu, belum seluruhnya mendapat kartu Jamkesmas. Hingga kini kartu Jamkesmas belum dapat didisribusikan ke semua sasaran 76,4 juta jiwa terutama gelandangan, pengemis dan anak terlantar karena sulit didata.
Selain itu, ada double entry, peserta pindah alamat, kelahiran baru dan meninggal dunia. Terkait akan diberlakukan data BPS (by name by address) secara nasional untuk seluruh program pengentasan kemiskinan, akan ada peserta yang tidak masuk dalam data base Jamkesmas. ‘’Problem data masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program Jamkesmas. Diharapkan semua bupati/wali kota menelaah kembali kepesertaan yang sudah ditetapkan untuk dilakukan updating data miskin 2009,’’ kata Syafii.
Secara garis besar, kata Ahmad, ada empat kendala dalam pelaksanaan Jamkesmas yakni kepesertaan, pelayanan, pendanaan dan pengorganisasian program.
Ia mencontohkan kendala pengorganisasian yakni kurang optimalnya fungsi tim pengelola dan kordinasi provinsi, kabupaten/ kota.
Selain itu belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen dalam pendanaan Jamkesmas di luar kuota, sedangkan yang sudah mempunyai dana, pengelolaanya belum mengikuti mekanisme Jamkesmas. Akibatnya pelaksanaan Jamkesmas yang dibiayai APBN dengan yang didanai APBD kurang harmonis.
Pada 2009 seluruh pemda diharapkan kontribusi dalam Jamkesmas dan mekanisme pengelolaan memperhatikan penyelenggaraan secara nirlaba, terstruktur, transparan dan akuntabel. Pelayanan kesehatan 2009 difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Salah satunya dengan menyertakan rumah sakit swasta pada program Jamkesmas. Pada 2009 pemerintah menganggarkan dana pembiayaan pasien rujukan di rumah sakit Rp 3,6 triliun dan Jaminan Kesehatan Dasar (Jamkesdas) di puskesmas Rp 1 triliun.
KORAN PAK OLES/EDISI 173/16-30 APRIL 2009
0 komentar:
Posting Komentar