Keresahan Masyarakat Adat

Tak Ada Ganti Rugi Lahan

OLEH: WAYAN NITA

Keputusan pemerintah mengembangkan energi nabati ternyata meresahkan sejumlah masyarakat adat di Indonesia. Lahan sawah dan ladang petani di beberapa daerah digunakan untuk penanaman sawit dan jarak. Bahkan untuk mendapatkan lahan kosong dengan pembakaran hutan dan penebangan pohon. Selain menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat dan petani pemilik lahan, asap dari proses pembakaran juga turut menyumbangkan gas emisi yang menyebabkan pemanasan global. Hutan yang ditebangi menimbulkan dampak yang lebih parah, kekeringan semakin menjadi dan banjir pun tak terelakkan. Hal ini terungkap dalam ajang COP-13 post protocol Kyoto di Nusa Dua Desember lalu.

Muhammad Rusdi, masyarakat petani adat Desa Karang Mendopo, Kabupaten Saralangon Jambi mengingatkan pemerintah bertindak cermat dalam pengembangan lahan untuk kelapa sawit dan jarak. Di Jambi misalnya, tanah persawahan dan ladang milik petani diambil pemerintah untuk ditanami sawit. “Kami harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kembali tanah kami karena itu tanah leluhur. Sudah dua tahun kami ditindas dan berjuang mendapatkan hak-hak kami tapi tidak ada yang peduli atas nasib kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak ada ganti rugi yang sesuai bahkan awalnya pun kami tidak dapat sosialisasi dan pemberitahuan dari pemerintah, tau-tau ladang kami disita dengan alasan akan ditanami sawit,” urai Muhammad Rusdi.

Menurut Rusdi, perkebunan karet di Kabupaten Saralangon dengan luas 200 ha dan berproduksi 20kg/hari ini harus berubah menjadi perkebunan sawit yang dikuasai oleh pemerintah. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kebun karet harus rela kehilangan mata pencariannya. Lahan karet yang hendak panen itu pun harus dibakar untuk dijadikan kebun sawit. Lima belas harimau langka yang semula berada di dalam hutan karet kini telah mati. Lahan yang digunakan sebenarnya adalah lahan gambut yang menyimpan cadangan air dalam tanah pun ikut hilang. Masyarakat dilanda asap berkepanjangan, kehilangan pekerjaan dan kemiskinan semakin menjadi.

Hal serupa terjadi di India. Pemerintah memaksa masyarakat untuk menanam pohon jarak. Empat belas juta hektar lahan akan ditanami jarak untuk mendukung agrofuel. Tidak hanya lahan pertanian, lahan peternakan sapi juga diambil alih pemerintah untuk ditanami jarak. Banyak penduduk yang kehidupannya terancam, mereka kehilangan pekerjaan bahkan terancam terusir dari tanah leluhurnya sendiri. Pada awal kebijakan ini petani memang mendapatkan pekerjaan menanam jarak tapi setelah itu mereka terusir dan berurbanisasi ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik.