Stagnasi program Keluarga Berencana (KB) dalam lima tahun terakhir telah menyebabkan jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar tiga juta orang setiap tahun. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief di Jakarta, Jumat, mengatakan bila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa upaya pengendalian yang memadai jumlah penduduk Indonesia yang pada 2008 diperkirakan sebanyak 236,4 juta orang akan terus bertambah dan bisa menembus angka 270 juta jiwa pada 2015.
Guna mengatasi masalah itu, ia menjelaskan, pihaknya telah menyusun strategi untuk mempercepat pencapaian target program KB nasional. Ia menjelaskan, stagnasi program KB dalam lima tahun terakhir antara lain terjadi karena minimnya alokasi dana untuk program KB dan melemahnya jejaring program KB di daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah. "Karena itu, selain berjuang untuk mendapatkan dana lebih, kami juga berusaha membangkitkan kembali jejaring lembaga pelaksana KB di daerah," katanya.
Upaya itu, menurut dia, sudah mulai menampakkan hasil. Alokasi anggaran untuk program KB yang sebelumnya rata-rata hanya Rp600 miliar per tahun telah ditingkatkan menjadi Rp1,04 triliun pada tahun 2007 dan Rp1,6 triliun pada 2008. Namun jumlah itu tetap masih jauh dari kebutuhan dana minimal untuk penyelenggaraan program KB yakni sekitar Rp3,6 triliun per tahun, karenanya, menurut dia, pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan alokasi dana untuk program KB. Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang antara lain menyatakan bahwa kelembagaan pengelola program KB di kabupaten/kota adalah sebuah badan sehingga kewenangannya lebih besar.
Keberadaan aturan pendukung lain, yakni PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintah, yang telah diberlakukan juga mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program KB dengan menyediakan dana, personil serta sarana dan prasarana yang memadai. "Saat ini 82 persen kabupaten/kota sudah mempunyai badan pengelola program KB dan sebagian besar sudah menjalankan fungsinya dengan baik," katanya serta menambahkan hal itu diharapkan dapat membangkitkan kembali program KB di daerah.
Pihaknya BKKBN telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan akses kontrasepsi bagi masyarakat di daerah miskin kota, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. "Kami juga berusaha menekan unmet need (kebutuhan yang tak terpenuhi-red) dan meningkatkan kapasitas badan pengelola KB di daerah dalam memberikan layanan," katanya.
Sugiri mengatakan, semua upaya itu diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi kontrasepsi rata-rata satu persen setiap tahun sehingga pada masa mendatang pertumbuhan penduduk di tanah air bisa dikendalikan. (Antara)
Guna mengatasi masalah itu, ia menjelaskan, pihaknya telah menyusun strategi untuk mempercepat pencapaian target program KB nasional. Ia menjelaskan, stagnasi program KB dalam lima tahun terakhir antara lain terjadi karena minimnya alokasi dana untuk program KB dan melemahnya jejaring program KB di daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah. "Karena itu, selain berjuang untuk mendapatkan dana lebih, kami juga berusaha membangkitkan kembali jejaring lembaga pelaksana KB di daerah," katanya.
Upaya itu, menurut dia, sudah mulai menampakkan hasil. Alokasi anggaran untuk program KB yang sebelumnya rata-rata hanya Rp600 miliar per tahun telah ditingkatkan menjadi Rp1,04 triliun pada tahun 2007 dan Rp1,6 triliun pada 2008. Namun jumlah itu tetap masih jauh dari kebutuhan dana minimal untuk penyelenggaraan program KB yakni sekitar Rp3,6 triliun per tahun, karenanya, menurut dia, pihaknya akan terus mengupayakan peningkatan alokasi dana untuk program KB. Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang antara lain menyatakan bahwa kelembagaan pengelola program KB di kabupaten/kota adalah sebuah badan sehingga kewenangannya lebih besar.
Keberadaan aturan pendukung lain, yakni PP Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintah, yang telah diberlakukan juga mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan program KB dengan menyediakan dana, personil serta sarana dan prasarana yang memadai. "Saat ini 82 persen kabupaten/kota sudah mempunyai badan pengelola program KB dan sebagian besar sudah menjalankan fungsinya dengan baik," katanya serta menambahkan hal itu diharapkan dapat membangkitkan kembali program KB di daerah.
Pihaknya BKKBN telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan akses kontrasepsi bagi masyarakat di daerah miskin kota, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan. "Kami juga berusaha menekan unmet need (kebutuhan yang tak terpenuhi-red) dan meningkatkan kapasitas badan pengelola KB di daerah dalam memberikan layanan," katanya.
Sugiri mengatakan, semua upaya itu diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi kontrasepsi rata-rata satu persen setiap tahun sehingga pada masa mendatang pertumbuhan penduduk di tanah air bisa dikendalikan. (Antara)
Program KB perlu didukung dan komitmen dari pimpinan masing-masing daerah. Saat ini gaung Program KB memang tidak optimal seperti sebelumnya.. keterbatasan sarana prasarana menjadi penyebab utama.. kalau mau indonesia sejahtera ini saatnya untuk mulai salahsatunya dengan menekan umlah penduduk.
BalasHapus