Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyediakan sarana pelayanan publik satu atap untuk pendaftaran izin edar, sertifikasi produk dan pengaduan konsumen. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari didampingi Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib meresmikan gedung layanan publik berlantai lima itu di Jakarta.
Kepala BPOM mengatakan layanan yang diberikan di gedung bercat biru itu antara lain pendaftaran produk sebelum beredar; evaluasi produk sebelum diedarkan; sertifikasi produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan serta sertifikasi cara pembuatan obat dan kosmetik yang baik. ‘’Kami juga menyediakan pusat informasi dan pengaduan konsumen karena pada dasarnya fokus kami adalah layanan untuk konsumen,’’ katanya.
Penyediaan fasilitas layanan publik satu atap itu, kata dia, diharapkan bisa mempercepat pelayanan, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. ‘’Kecepatan dan ketepatan dilakukan tapi unsur analisis risiko tetap diprioritaskan karena butuh dukungan banyak informasi dan data untuk keperluan pengawasan,’’ katanya.
Penyediaan pusat layanan publik satu atap diharapkan bisa memperbaiki kegiatan pengawasan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk obat dan makanan. Juga untuk menciptakan transparansi layanan karena dengan demikian prosedur, waktu dan biaya layanan jadi jelas. Menteri Kesehatan juga meminta agar BPOM harus percepat birokrasi pelayanan publik dan menyelaraskan kebijakan dengan kebijakan Depkes. ‘’Harus prorakyat, cepat dan tepat, integritas tinggi dan akuntabel,’’ ujarnya.
KORAN PAK OLES/EDISI 173/16-30 APRIL 2009
Kepala BPOM mengatakan layanan yang diberikan di gedung bercat biru itu antara lain pendaftaran produk sebelum beredar; evaluasi produk sebelum diedarkan; sertifikasi produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan serta sertifikasi cara pembuatan obat dan kosmetik yang baik. ‘’Kami juga menyediakan pusat informasi dan pengaduan konsumen karena pada dasarnya fokus kami adalah layanan untuk konsumen,’’ katanya.
Penyediaan fasilitas layanan publik satu atap itu, kata dia, diharapkan bisa mempercepat pelayanan, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan. ‘’Kecepatan dan ketepatan dilakukan tapi unsur analisis risiko tetap diprioritaskan karena butuh dukungan banyak informasi dan data untuk keperluan pengawasan,’’ katanya.
Penyediaan pusat layanan publik satu atap diharapkan bisa memperbaiki kegiatan pengawasan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk obat dan makanan. Juga untuk menciptakan transparansi layanan karena dengan demikian prosedur, waktu dan biaya layanan jadi jelas. Menteri Kesehatan juga meminta agar BPOM harus percepat birokrasi pelayanan publik dan menyelaraskan kebijakan dengan kebijakan Depkes. ‘’Harus prorakyat, cepat dan tepat, integritas tinggi dan akuntabel,’’ ujarnya.
KORAN PAK OLES/EDISI 173/16-30 APRIL 2009
0 komentar:
Posting Komentar