Bila Darurat, Lurah Langsung Lapor Kapolsek

Bencana yang datang tanpa diundang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah dan masyarakat sendiri. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan pun tidak bisa berjalan tanpa bantuan informasi dari masyarakat. AKP I Ketut Alit, Kanit Gegana Sat Brimob Polda Bali yang aktif sebagai tim SAR Bali mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus saling bahu membahu menyelamatkan korban dari bencana. “Tanpa bantuan masyarakat, pemerintah pun akan kebingungan saat di lokasi,” ujarnya.
Masyarakat sebagai korban harus segera melapor saat terjadi bencana. Meski harus birokratis mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati dan gubernur, dari tingkat atas tersebut akan memberi perintah kepada tim SAR agar segera bertindak ke lokasi. “Fungsi masyarakat di sini adalah memberikan informasi tentang bencana, ikut melancarkan kegiatan evakuasi dan bisa sebagai pemandu di lokasi,” tambahnya.
Birokrasi yang rumit tersebut bisa juga dipangkas menjadi laporan dari lurah ke kapolsek di kecamatan dan diteruskan ke bupati serta gubernur. Pihak tertinggi di provinsi ini akan segera mengontak satgas bencana. Atau bisa juga masyarakat melapor ke Tim SAR setempat dan baru lapor jika kekurangan bantuan. “Semua bisa diatur asal laporannya benar,” jelas Alit.
Tak hanya dari pemerintah saja, tim penanggulangan bencana yang biasa tergabung dalam Tim SAR juga dibantu oleh Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA), TNI Polri serta unsur masyarakat setempat. Di Bali, Badan SAR Nasional (BASARNAS) cuma ada satu di provinsi. Tim inilah yang akan menerjunkan anggotanya dibantu oleh masyarakat dan dinas terkait di masing-masing kabupaten atau kota untuk menanggulangi bencana. Karena tim tersebut adalah milik pemerintah, dana bencana pun digotong secara bersama baik dari sumbangan instansi swasta, pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten.
Menurut Oktaviana Indriani, Prakirawan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram, hujan disertai angin dan badai bisa juga membahayakan transportasi laut dan udara. Untuk penerbangan, biasanya yang perlu diwaspadai adalah saat terjadinya hujan untuk keperluan take of maupun landing yang berkaitan dengan visibility dan jarang pandang. “Kalau curah hujan tinggi, biasanya jarak pandang pendek yang justru akan mengganggu penglihatan pilot pada saat akan mendarat,” tukas Okta.
Peringatan dini untuk penerbangan, BMG Mataram setiap sejam sekali melaporkan ke pilot dan pilot memperhatikan betul saat landing. Untuk warning cuaca terhadap tinggi gelombang laut sebelumnya diberikan peringatan dini ke instansi terkait, seperti Satkorlak PB, Bakesbanglinmas, Adpel, ASDP, Pemda, SAR dll. “Hal ini kita lakukan semata-mata untuk peringatan dini. Jadi yang perlu diwaspadai dalam keadaan cuaca seperti ini yakni bahaya longsor, banjir, kenaikan tinggi gelombang laut dengan maksimun 3 meter,” kata Oktaviani.
Sementara Kabag Humas Pemprop NTB, Ibnu Salim, SH, MSi menegaskan, bahwa Pemprop NTB tidak lamban dalam penanganan bencana. Seperti banjir yang terjadi di Taliwang beberapa waktu lalu cara mengatasinya di antaranya dengan membangun ring kanal mengelilingi Kota Taliwang dan membangun sejumlah bendungan.

Menurut Ibnu Salim, pemerintah akan membangun ring kanal dari Brang Ene menuju Brang Rea. Selain itu membangun waduk Brang Ene di Desa Kalimantong. Pemerintah propinsi akan menindaklanjuti rencana pembangunan Bendungan Bintangbano yang direncanakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa barat (KSB). Dengan adanya bendungan tersebut, setidaknya akan mampu mengatasi sejumlah persoalan banjir di Kabupaten termuda di NTB tersebut pada masa yang akan datang. (Didik Purwanto & Hernawardi)