Oleh: Choirul Mahfud*Dalam tahun 2008 ini, ada dua masalah besar yang akan terus membebani rakyat Indonesia. Yaitu korupsi yang merajalela dan kemiskinan yang meningkat. Bagi paranormal, tahun ini adalah tahun tikus. Tikus sendiri sebagai perlambang koruptor. Dalam perspektif berbeda tetapi sama, elite politik melihat tahun 2008 adalah tahun persiapan untuk berebut kepentingan dengan menghalalkan segala cara menuju tahun 2009 di mana pemilu presiden akan dihelat di negeri ini. Tentu saja, dampak buruknya perlu diwaspadai mulai dini.
Berdasarkan pertimbangan itulah, masalah korupsi dan kemiskinan yang saling mempengaruhi patut menjadi fokus utama perhatian kita. Pasalnya, kemiskinan bukan saja problem kultural yang melahirkan kemiskinan kultural, tetapi juga akibat struktur yang memiskinkan yang menyebabkan lahirnya kemiskinan struktural.
Dalam konteks ini, partai politik (parpol) juga harus bertanggung jawab atas maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Pasalnya, selama ini parpol masih berorientasi merekrut kepala daerah dalam pilkada atas dasar kekuatan modal. Untuk itu, diperlukan sebuah komitmen kuat dari parpol supaya lebih selektif dalam memilih calon kepala daerah hingga calon yang terpilih adalah sosok yang memiliki komitmen memberantas korupsi.
Ibrahim Fahmi Badoh, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menengarai bahwa sistem perekrutan kepala daerah oleh parpol menjadi salah satu faktor yang memicu masih maraknya kasus korupsi kepala daerah. Lanjut dia, hingga kini masih ada kecenderungan bahwa parpol lebih memilih calon kepala daerah yang memiliki kemampuan modal besar ketimbang kredibilitas. Misalnya, kecenderungan calon kepala daerah berasal dari kalangan pengusaha meskipun parpol sadar kapasitas sumber daya manusia calon itu rendah. Fahmi juga menilai, apabila parpol masih menjadikan kekuatan modal sebagai pertimbangan utama, itu hanya akan dipastikan mencetak kepala-kepala daerah yang korup.
Sebab, setelah terpilih kepala daerah itu dimungkinkan akan berorientasi mengambil keuntungan. Kita dapat lihat temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit keuangan daerah. Karena itu, pemerintah perlu membuat aturan khusus berisi kategori dan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon kepala daerah guna maju dalam pilkada.
Pengamat Politik Alfan Alfian menilai, fenomena korupsi di daerah itu karena ketika maju ke pilkada, calon kepala daerah tidak dilandasi atas pengabdian, melainkan untuk beberapa kepentingan, seperti mencari popularitas, menutup ongkos politik karena telah mengeluarkan banyak uang saat kampanye. Alfian menjelaskan, fenomena tersebut merupakan bagian dari konsekuensi demokrasi.
Melihat dampak kemiskinan dan korupsi yang sangat dahsyat, rakyat selalu saja menjadi korban dan tumbal politik demi meraih kekuasaan dan kekayaan pribadi dan kelompok atas nama demokrasi. Karena itu, umat beragama perlu ikut serta memberantas persoalan kemiskinan dan korupsi hingga ke akarnya.
Lembaga-lembaga keagamaan lokal (masjid, gereja, vihara, pura) diharapkan mampu memperluas kebebasan dan preferensi kaum miskin sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi mereka lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Bersama masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan terbukti melakukan aktualisasi diri melalui aneka kegiatan sosial di masyarakat. Ini berarti, lembaga keagamaan memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam gerak pembangunan dan pemberantasan kemiskinan dan korupsi dengan mengajukan cita-cita membangun masyarakat sejahtera tanpa harus berkorupsi.
Kini agama dan agamawan tidak saja kian ditagih untuk melakukan revitalisasi doktrin dengan bahasa kemanusiaan yang lebih relevan, tetapi juga diharapkan menjadi motivator dalam memerangi dan memberantas kemiskinan dan korupsi. Para agamawan ditantang menyelesaikan aneka urusan yang lebih nyata dan ditagih kepeduliannya, memberi teladan dan menjadi motivator perubahan. Saudara-saudara kita yang miskin akibat konstruksi sosial harus dibantu untuk bangkit menjadi kaum yang tekun dalam kepasrahan dan aktif. Agama menjadi energi bagi pemeluknya untuk berlomba menjadi makhluk yang bermartabat.
Seluruh agama dan agamawan di Indonesia juga perlu mereinterpretasi doktrin, tidak untuk mempertajam kepekaan terhadap ketertinggalan, tetapi mendorong semangat yang lebih rasional dan asketisme dalam menanggapi kebutuhan hidup di dunia. Kita menyadari komposisi masyarakat Indonesia yang religius. Namun, potensinya belum tergali guna membebaskan masyarakat dari aneka masalah. Sebagai bangsa yang religius, kita perlu berpikir serius tentang tanggung jawab moral-sosial terkait apa yang dihadapi bangsa ini, termasuk kemiskinan dan korupsi.
Jika bangsa ini bergerak maju bersama dan bersinergi dengan semua pihak termasuk umat beragama lapis bawah, maka bangsa ini dimungkinkan akan menggapai kemakmuran, kemandirian, dan kejayaan tanpa harus berkorupsi. Wallahu A’lam.
*) Direktur LKAS Surabaya.
0 komentar:
Posting Komentar