SOROT Oleh: Syarif Hidayat Santoso*
TAHUN 2008 ini merupakan momen penting bagi masyarakat Madura, karena pada tahun ini jembatan Suramadu diperkirakan akan selesai pembangunannya sekaligus dimulainya tahap industrialisasi di pulau Madura.
Ketika ide industrialisasi sedang bergaung di Madura beberapa tahun lalu, seorang kyai kharismatik Sampang, Kyai Alawi Muhammad menginspirasikan sebuah ide bagi industrialisasi. Ide itu merupakan 3 prasyarat yang harus dilakoni jika Madura akan menapaki industrialisasi. Menurut Alawi, industrialisasi harus berpondasikan kepada nilai-nilai kemanusiaan (manusiawi), memberi kesempatan dan posibilitas besar bagi orang madura pribumi (Madurawi) serta tidak bertentangan dengan pakem kultur religius Madura (Islami). Ketiga doktrin inilah yang kemudian populer dengan nama Trilogi Alawi. Sayangnya, tiga doktrin ini justru dilupakan, bahkan pada Mubes Rakyat Madura Oktober 2007 lalu. Gagasan yang berkembang justru adalah gagasan tentang propinsi Madura. Memang, Madura dalam bingkai propinsi itu perlu karena selama ini komunitas Madura masih tertinggal dari sisi politik maupun ekonomi. Gagasan Madura merdeka menjelang jatuhnya Gus Dur tahun 2001 lalu, jelas menunjukkan bahwa otoritas politik nasional masih mendominasi dan memanfaatkan “keluguan” Madura demi survivalitas politiknya. Tak ada jaminan kalau strukturalitas Madura menjelma menjadi propinsi, ketidakmandirian itu tidak diekspolitasi secara lebar melalui sarana yang dilegalisasikan.
Pertanyaannya, urgenkah tiga doktrin ini ketika harus menjejak industrialisasi sendiri yang secara konotatif dominan dengan unsur pembasmian kemanusiaan? Dehumanisasi telah melangkahkan kaki lebih banyak daripada aspek pembelaan terhadap humanisme dalam bingkai industrialisasi. Komunitas yang terbelit ekosistem industri adalah mereka yang terkadang mengkomersialkan fungsi-fungsi kemanusiaannya, menjadikannya sebagai elemen jasa yang berdenotasi finansial.
Bagi orang Madura, industrialisasi hanya memiliki presensi serba futuristik semata. Komunitas Madura tentu saja tidak bisa melakukan formulasi tawar-menawar industrialisasi, karena power subtantif dari sebuah ekologi industri murni otoritas para usahawan dan industriawan sendiri. Di sini, wewenang Trilogi Alawi untuk berkuasa, pada hakekatnya serba mungkin berakhir pada melodi melankolis orang Madura yang nantinya terbatasi kekuatan manufaktur industri raksasa yang kaya dengan lobi kekuasaan dan penetrasi keuangan.
Jika Islam, kemaduraan dan kemanusiaan harus menjadi leading sector industrialisasi, maka aspek religiositas (Islam) harus ditinggikan lebih dulu serta selayaknya memerankan diri sebagai kanal kehidupan yang mengairi lahan kemaduraan dan kemanusiaan seutuhnya. Bukan saja karena Islam merupakan entitas dominan, tapi juga karena dia mewarnai sisi kemaduraan dan kemanusiaan orang Madura sekaligus. Persoalannya, apakah religiositas orang Madura dipandang cukup untuk membendung arus industrialisasi yang terkadang mengorbankan dimensi naluriah?
Dalam industrialisasi berlaku hukum commerce of human nature, di mana dimensi kodrati manusia tiba-tiba diekspansikan menjadi ruang batiniah yang berhaluan finansial semata. Potensi manusiawi digadaikan sejajar instrumen komoditas perdagangan. Efeknya, kebudayaan tolong-menolong sebagai rantai utama yang merelasikan Madura dengan humanisme mungkin akan dikelola bak sebuah manufaktur. Tradisi dalam masyarakatpun mungkin akan dijadikan komoditas turisme. Wajar saja, karena dalam struktur agraris Madura sendiri, keberagamaan dan tradisi masih merupakan kekayaan identitas etnik yang menyuguhkan kekhasan dunia kerja yang alami.
Keberagamaan orang Madura menurut saya berada pada stadium meso dalam tradisi dialog interreligius. Pada assembling posisi ini, keislaman orang Madura tidak bisa digambarkan terlalu berpihak pada eksklusivisme ataupun condong dinamis ke arah inklusivisme. Ini disebabkan gerak horizontal orang Madura, terutama mereka yang berkultur pesisir, secara kausalitas akrab dengan tradisi beragama orang lain yang mereka jumpai dalam mobilitas ke luar Madura. Sementara singularitas kultur agraris pedalaman bisa digambarkan agak rigid, eksklusif serta minim referensi khazanah lain dalam religiositas kontemporer. Kultur pesisir Madura merupakan pencerminan Islam yang dekat dengan mobilitas. Karena itu berpotensi dapat diakrabkan dengan pluralitas-inklusif. Sementara peluang ekslusivisme akan lebih erat bagi komunitas pedalaman Madura.
Eskalasi konflik antara Islam dan industrialisasi harus diminimalisir dengan pendekatan religiositas pra industri yang dimuarakan bagi terciptanya konsolidasi the whole mentality, purifikasi identitas batiniah dari kekotoran nilai-nilai komersial. Secara eksternal dibarengi pula kohesifikasinya dengan tradisi Islam Madura. Industri yang mampu mengambil hati orang Madura sehingga menggugah orang Madura untuk mengisi partisipasi industrialisasi dengan kebanggaan religiositasnya. Mentalitas industrialisasi jangan memberikan posibilitas diferensiasif dengan menganaktirikan satu segmen dari berbagai segmen komunitas Madura. Sebagaimana yang sering terjadi kekuatan industri sering hanya merangkul komunitas urban yang memiliki kapasitas mobilitas tinggi dan menisbikan komunitas eksklusif tradisional. Pemilahan segmen agraris dan pesisir dalam kultur Madura jangan dianggap sebuah beban bagi konsep pembangunan masa depan. (Pembina Kajian Agama PMII FISIP UNEJ, berasal dari Sumenep Madura)
(Ket. foto: Pembangunan Jembatan Suramadu dari sisi Surabaya/galeryfoto.pu.go.id)
0 komentar:
Posting Komentar