OLEH: AGUS SALAM
JIKA saja koperasi menjadi unsur utama pembangunan ekonomi diharapka
n dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam ekonomi pasar bebas. Sayangnya kualitas pertumbuhan koperasi di Indonesia masih belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah koperasi. ‘’Padahal koperasi bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi,‘’ kata Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta saat membuka diskusi nasional memperingati milad ke-17 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bertema Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi, beberapa waktu lalu.
Dari data tahun lalu, sebut Suzetta, 140 ribu unit koperasi dengan 28 juta anggota. Sayangnya banyak koperasi yang berstatus tidak aktif dan dibuat tidak berdasarkan kebutuhan anggota. ‘’Keadaan tersebut mengindikasikan banyak koperasi tidak mampu merumuskan kebutuhan pokok bersama para anggota. Padahal agar dapat berdaya sebagai kekuatan penyeimbang, kualitas koperasi perlu ditingkatkan. Karena masih perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan dan regulasi di lapangan agar lebih berpihak pada rakyat kecil,’’katanya.
Diskusi itu juga menhadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqie, Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita, Mustafa Juhad dan Presidium ICMI, Muslimin Nasution. Kepala Bappenas mengakui, upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan belum sesuai harapan. ‘’Pengurangan kemiskinan menjadi prioritas dalam pemerintahan ini. Dan saya tegaskan untuk itu pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar,’’ katanya.
Pengamat ekonomi dari ICMI, Muslimin Nasution mengatakan, jika demokrasi hanya bergerak pada aspek politik, akan terjadi demokrasi merkantilisme. Padahal dalam UUD 45, terutama pasal 33 menyiratkan bahwa keberpihakan pada demokrasi ekonomi. ‘’Tidak benar koperasi dikutuk tidak akan pernah besar. Lihat saja bank-bank besar seperti Deutsche Bank, awalnya dari koperasi,’’jelasnya.
Selama ini, sebut Nasution, citra koperasi sebagai alat pemerintah mengontrol belum benar-benar hilang. ‘’Yang membuat koperasi di Indonesia sulit berkembang karena jati diri koperasi ditinggalkan sehingga yang terjadi adalah pseudo koperasi atau koperasi palsu. Masih dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk perkuat koperasi di Indonesia. Meski pada tahapan selanjutnya justru pemerintah harus melepaskan pengaruhnya,’’ tegas Nasution.
Seharusnya koperasi menjadi alat demokratisasi ekonomi yang secara teoritis memiliki karakter yang selaras dengan semangat demokrasi, berkaitan dengan fakta sejarah koperasi merupakan respon masyarakat atas situasi ekonomi kapitalistik yang tidak demokratis, dan mampu melaksanakan kegiatan usahanya secara profesional. Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Assiddiqie pada kesempatan itu mengemukakan, perlu suatu forum integrator guna mewadahi semua ide baik soal kebijakan ekonomi dan pembangunan.
JIKA saja koperasi menjadi unsur utama pembangunan ekonomi diharapka
n dapat menjadi kekuatan penyeimbang dalam ekonomi pasar bebas. Sayangnya kualitas pertumbuhan koperasi di Indonesia masih belum sebanding dengan pertumbuhan jumlah koperasi. ‘’Padahal koperasi bisa digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan demokrasi ekonomi,‘’ kata Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta saat membuka diskusi nasional memperingati milad ke-17 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bertema Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi, beberapa waktu lalu.Dari data tahun lalu, sebut Suzetta, 140 ribu unit koperasi dengan 28 juta anggota. Sayangnya banyak koperasi yang berstatus tidak aktif dan dibuat tidak berdasarkan kebutuhan anggota. ‘’Keadaan tersebut mengindikasikan banyak koperasi tidak mampu merumuskan kebutuhan pokok bersama para anggota. Padahal agar dapat berdaya sebagai kekuatan penyeimbang, kualitas koperasi perlu ditingkatkan. Karena masih perlu dilakukan penyempurnaan kebijakan dan regulasi di lapangan agar lebih berpihak pada rakyat kecil,’’katanya.
Diskusi itu juga menhadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqie, Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita, Mustafa Juhad dan Presidium ICMI, Muslimin Nasution. Kepala Bappenas mengakui, upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan belum sesuai harapan. ‘’Pengurangan kemiskinan menjadi prioritas dalam pemerintahan ini. Dan saya tegaskan untuk itu pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar,’’ katanya.
Pengamat ekonomi dari ICMI, Muslimin Nasution mengatakan, jika demokrasi hanya bergerak pada aspek politik, akan terjadi demokrasi merkantilisme. Padahal dalam UUD 45, terutama pasal 33 menyiratkan bahwa keberpihakan pada demokrasi ekonomi. ‘’Tidak benar koperasi dikutuk tidak akan pernah besar. Lihat saja bank-bank besar seperti Deutsche Bank, awalnya dari koperasi,’’jelasnya.
Selama ini, sebut Nasution, citra koperasi sebagai alat pemerintah mengontrol belum benar-benar hilang. ‘’Yang membuat koperasi di Indonesia sulit berkembang karena jati diri koperasi ditinggalkan sehingga yang terjadi adalah pseudo koperasi atau koperasi palsu. Masih dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk perkuat koperasi di Indonesia. Meski pada tahapan selanjutnya justru pemerintah harus melepaskan pengaruhnya,’’ tegas Nasution.
Seharusnya koperasi menjadi alat demokratisasi ekonomi yang secara teoritis memiliki karakter yang selaras dengan semangat demokrasi, berkaitan dengan fakta sejarah koperasi merupakan respon masyarakat atas situasi ekonomi kapitalistik yang tidak demokratis, dan mampu melaksanakan kegiatan usahanya secara profesional. Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Assiddiqie pada kesempatan itu mengemukakan, perlu suatu forum integrator guna mewadahi semua ide baik soal kebijakan ekonomi dan pembangunan.
0 komentar:
Posting Komentar