OLEH: AGUS SALAM
Tidak terasa, Kota Bekasi sekarang sudah memasuki tahun ke 10. Sebelum jadi kota madya melalui UU 9 Tahun 1996, Bekasi lebih dikenal sebagai kota administratif. Dalam perkembangannya, Kota Administratif Bekasi sangat cepat memacu diri dengan ditandai pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan aktivitas perekonomian yang terus menggeliat. Hal tersebut juga menjadi sisi lain yang ikut mendongkrak status Bekasi sebagai Kota Administrasi menjadi Kotamadya.
Kota Bekasi terbentuk pada 10 Maret 1997. Di hari jadinya ini, diharapkan menjadi refleksi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan ruwet seperti banjir, revitalisasi Pasar Pondok Gede, peningkatan penularan HIV/AIDS, konflik ganti rugi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, gontok-gontokan DPRD Kota Bekasi dengan Pemprop DKI soal TPA Bantargebang, semrawutnya lalu lintas hingga Pilkada yang menyisakan ketidakpuasan. Peningkatan pertumbuhan Kota Bekasi selama lima tahun terakhir terjadi di luar akomodasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2000-2010).
Bila menilik pada masa silam, Bekasi memiliki sejarah panjang yang penuh dengan dinamika kehidupan dan pembangunan. Ini dapat dipotret sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, era RI hingga sekarang. Pada zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakat sekitar dikuasai para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut hingga pendudukan militer Jepang, meskipun kehadiran serdadu asal negeri Matahari Terbit itu turut merubah kondisi masyarakat.
Setelah proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa atau Kelurahan. Saat itu, ibukota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di Tambun, lalu Cikarang serta Bojong (Kedung Gede). Pada 17 Februari 1950, sekitar 40.000 rakyat Bekasi melakukan demonstrasi di alun-alun kota.
Mereka menuntut agar rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah RI dan mengusulkan agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Tuntutan tersebut ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui UU 14 Tahun 1950, terbentuk Kabupaten Bekasi dengan wilayah 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Cibarusah) dan 95 desa. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi pindah dari Jatinegara ke kota Bekasi yang terletak di Jl H Juanda. Tahun 1982, Gedung Perkantoran Pemkab Bekasi kembali ke Jl A Yani/1 hingga sekarang.
Tidak terasa, Kota Bekasi sekarang sudah memasuki tahun ke 10. Sebelum jadi kota madya melalui UU 9 Tahun 1996, Bekasi lebih dikenal sebagai kota administratif. Dalam perkembangannya, Kota Administratif Bekasi sangat cepat memacu diri dengan ditandai pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan aktivitas perekonomian yang terus menggeliat. Hal tersebut juga menjadi sisi lain yang ikut mendongkrak status Bekasi sebagai Kota Administrasi menjadi Kotamadya.
Kota Bekasi terbentuk pada 10 Maret 1997. Di hari jadinya ini, diharapkan menjadi refleksi untuk menyelesaikan pelbagai persoalan ruwet seperti banjir, revitalisasi Pasar Pondok Gede, peningkatan penularan HIV/AIDS, konflik ganti rugi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, gontok-gontokan DPRD Kota Bekasi dengan Pemprop DKI soal TPA Bantargebang, semrawutnya lalu lintas hingga Pilkada yang menyisakan ketidakpuasan. Peningkatan pertumbuhan Kota Bekasi selama lima tahun terakhir terjadi di luar akomodasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW 2000-2010).
Bila menilik pada masa silam, Bekasi memiliki sejarah panjang yang penuh dengan dinamika kehidupan dan pembangunan. Ini dapat dipotret sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan, era RI hingga sekarang. Pada zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakat sekitar dikuasai para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut hingga pendudukan militer Jepang, meskipun kehadiran serdadu asal negeri Matahari Terbit itu turut merubah kondisi masyarakat.
Setelah proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa atau Kelurahan. Saat itu, ibukota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah. Mula-mula di Tambun, lalu Cikarang serta Bojong (Kedung Gede). Pada 17 Februari 1950, sekitar 40.000 rakyat Bekasi melakukan demonstrasi di alun-alun kota.
Mereka menuntut agar rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah RI dan mengusulkan agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Tuntutan tersebut ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui UU 14 Tahun 1950, terbentuk Kabupaten Bekasi dengan wilayah 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Cibarusah) dan 95 desa. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi pindah dari Jatinegara ke kota Bekasi yang terletak di Jl H Juanda. Tahun 1982, Gedung Perkantoran Pemkab Bekasi kembali ke Jl A Yani/1 hingga sekarang.
0 komentar:
Posting Komentar