Oleh: Maria D Andriana
Upaya mencapai pendidikan untuk semua (Education for All-EFA) pada 2015 sudah didengungkan semua negara dalam kaitan Millenium Development Goals (MDGs). Dengungan tersebut kini dihadang krisis ekonomi global yang telah menyebabkan sebagian keluarga miskin, kesulitan mengakses layanan pendidikan. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, dalam tiga tahun terakhir harga pangan naik sampai 83% dan keadaan ini memicu kelompok masyarakat penghasilan rendah terpaksa memakai lebih dari 60% pendapatan untuk membeli makanan sebagai kebutuhan paling dasar.
Sejumlah pakar dan wakil pemerintah maupun dari lembaga donor membahas upaya-upaya untuk mengatasi kemungkinan terburuk dampak kriris ekonomi global terhadap anak dalam konferensi dua hari pada 6-7 Januari 2009 di Singapura. Krisis global juga kian persempit lapangan pekerjaan akibat sejumlah perusahaan mengurangi produksi dan jumlah pekerja. Krisis ini kian kian diperparah dengan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif.
Prof Ka Ho Mok dari Universitas Hong Kong mengemukakan, kenaikan harga makanan dan kesulitan ekonomi telah membuat sebagian orang tidak mampu menjangkau kehidupan sosial yang lain seperi akses pendidikan maupun kesehatan. Sebuah kasus terjadi di Filipina seperti yang dikemukakan Prof Ka Ho Mok menimpa Mary Ann Rosales. Ibu dua anak yang mengaku sudah berbulan-bulan tidak konsumsi daging karena tidak mampu lagi untuk membeli. Penghasilan suami sebagai buruh bangunan hanya menyisakan sedikit anggaran untuk makanan setelah dikurangi ongkos perjalanan dan tagihan lain sehingga keluarga hanya dapat makan dua kali sehari. Itupun dengan menu mi kuah campur nasi dari beras murah yang dibeli dari pemerintah.
Di kawasan Asia Pasifik sekitar 600 juta warga yang hidup dengan satu dolar AS sehari (Rp 10.000) dan rata-rata 60% untuk membeli makanan. Anak-anak adalah modal masa depan dan pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, ungkap Menteri Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga Singapura, Dr Vivian Balakrishnan ketika membuka konferensi yang dhelat bersama UNICEF, Pemerintah Singapura dan Universitas Nasional Singapura, Lee Kuan Yew.
Menurut Dr Vivian, pemerintah, lembaga donor dan lembaga internasional perlu memberi perhatian lebih besar untuk memastikan anak-anak mendapat perlindungan dalam bentuk kecukupan nutrisi dan pendidikan, karena kesehatan dan kecerdasan mereka adalah tumpuan masa depan bangsa. Sebuah ilustrasi menarik juga disampaikan Prof Kishore Mahbubani, dekan pada Kebijakan Politik Praktis NUS LKY. ‘’Menjelang keruntuhan Uni Soviet, tanda-tanda sudah diperlihatkan melalui tingkat kematian bayi yang tinggi, kekurangan gizi dan anak putus sekolah. Jika kesejahteraan pada anak memburuk menjadi pertanda kemunduran ekonomi,’’ ucapnya.
Untuk menyelamatkan anak-anak dari dampak buruk krisis ekonomi, Prof Mahbubani mengajak semua negara untuk ‘’mengirim’’ anak-anak agar lebih lama ada di sekolah, memberi mereka ilmu dan makanan yang cukup. ‘’Biarkan mereka ada di sekolah lebih lama dan beri makanan di sekolah,’’ ucapnya.
UNICEF mengingatkan, pendidikan di sekolah memberikan anak-anak untuk memerangi kemiskinan dan menaklukkan penyakit. Menurut UNICEF masih ada 93 juta anak usia sekolah di dunia yang belum tertampung di sekolah (2006) dan meski sebagian besar negara sudah menunjukkan usaha serius untuk meningkatkan layanan pendidikan, tetapi di Asia Selatan saja tercatat 32 juta anak usia sekolah dasar yang belum sekolah.
Ilustrasi lain adalah kisah Tyas (10) pindah sekolah dan sedang menyesuaikan diri dengan teman-teman baru. Sekolahnya yang baru terletak lebih dekat dari rumah dibanding sekolah lama sehingga ia jalan kaki pergi dan pulang sekolah. Tyas memahami alasan ibunya memindahkan dirinya dari sekolah yang gedungnya bertingkat dan teman-teman berseragam bersih ke sekolah yang gedungnya kusam, bangku-bangku dari kayu juga berwarna kusam karena uang sekolah lebih murah. ‘’Saya ingin ia tetap sekolah. Untuk itu saya akan berusaha mencari pekerjaan apapun bahkan sebagai pembantu rumah tangga,’’ ujarnya.
Tetapi pekan ini Ayu mengaku kepada ANTARA sedang gundah karena sebagai orang tua tunggal yang menumpang di rumah saudara, kini terancam kehilangan tempat tinggal. Saudaranya sedang terkena pemutusan hubungan kerja dan menyatakan tidak sanggup menampung ibu dan putrinya itu. ‘’Jika sampai bulan depan saya tidak mendapat pekerjaan, mungkin saya akan mengirim Tyas ke panti asuhan,’’ katanya.
Bank Dunia mencatat setengah dari 200 juta penduduk Indonesia hidup dalam keterbatasan, -- bersandar pada dua dolar AS ( Rp 20.000) per hari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati yang menjadi pembicara kunci pada konferensi itu menyatakan, dalam waktu sangat singkat pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan tunai guna menolong sejumlah warga dan pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan sebagai langkah jangka panjang mengatasi kemiskinan bahkan sampai menetapkan alokasi 20% anggaran belanja pemerintah pada 2008 untuk pendidikan.
Perhatian pemerintah terhadap peningkatan pendidikan telah dilakukan kendati Indonesia dalam masa pemulihan pasca krisis keuangan tahun 1997/1998 seperti terlihat dari pening.katan anggaran pendidikan (Rp 14,8 miliar TA 1997/1998 jadi Rp 352,8 miliar tahun 2001, dan meningkat lagi jadi Rp 461,3 miliar tahun 2006). Pemerintah juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban murid, Rp 235.000 (murid SD) dan Rp 324.500 (SMP) untuk setiap semester. Bantuan dana BOS berdampak posistif dalam mendukung program pendidikan di Indonesia.
Dalam konferensi tersebut juga diungkapkan beberapa tindakan positif yang dilakukan sejumlah negara untuk meningkatkan layanan pendidikan, misalnya sekolah gratis di Hong Kong, Cina dan Malaysia mengubah undang-undang dan menempatkan kegiatan pendidikan yang semakin penting seperti di Cina, Malaysia dan Vietnam termasuk upaya peningkatan kemampuan guru. Suatu tindakan nyata diperlukan untuk diterapkan secepatnya untuk memutus lingkaran setan: kemiskinan membuat orang tidak mampu membiayai pendidikan dan tanpa pendidikan seseorang akan berkubang dalam kemiskinan karena tidak mendapatkan pekerjaan untuk mendapat gaji yang layak.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
Upaya mencapai pendidikan untuk semua (Education for All-EFA) pada 2015 sudah didengungkan semua negara dalam kaitan Millenium Development Goals (MDGs). Dengungan tersebut kini dihadang krisis ekonomi global yang telah menyebabkan sebagian keluarga miskin, kesulitan mengakses layanan pendidikan. Berdasarkan penelitian Bank Dunia, dalam tiga tahun terakhir harga pangan naik sampai 83% dan keadaan ini memicu kelompok masyarakat penghasilan rendah terpaksa memakai lebih dari 60% pendapatan untuk membeli makanan sebagai kebutuhan paling dasar.
Sejumlah pakar dan wakil pemerintah maupun dari lembaga donor membahas upaya-upaya untuk mengatasi kemungkinan terburuk dampak kriris ekonomi global terhadap anak dalam konferensi dua hari pada 6-7 Januari 2009 di Singapura. Krisis global juga kian persempit lapangan pekerjaan akibat sejumlah perusahaan mengurangi produksi dan jumlah pekerja. Krisis ini kian kian diperparah dengan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif.
Prof Ka Ho Mok dari Universitas Hong Kong mengemukakan, kenaikan harga makanan dan kesulitan ekonomi telah membuat sebagian orang tidak mampu menjangkau kehidupan sosial yang lain seperi akses pendidikan maupun kesehatan. Sebuah kasus terjadi di Filipina seperti yang dikemukakan Prof Ka Ho Mok menimpa Mary Ann Rosales. Ibu dua anak yang mengaku sudah berbulan-bulan tidak konsumsi daging karena tidak mampu lagi untuk membeli. Penghasilan suami sebagai buruh bangunan hanya menyisakan sedikit anggaran untuk makanan setelah dikurangi ongkos perjalanan dan tagihan lain sehingga keluarga hanya dapat makan dua kali sehari. Itupun dengan menu mi kuah campur nasi dari beras murah yang dibeli dari pemerintah.
Di kawasan Asia Pasifik sekitar 600 juta warga yang hidup dengan satu dolar AS sehari (Rp 10.000) dan rata-rata 60% untuk membeli makanan. Anak-anak adalah modal masa depan dan pendidikan adalah kunci masa depan bangsa, ungkap Menteri Pembangunan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga Singapura, Dr Vivian Balakrishnan ketika membuka konferensi yang dhelat bersama UNICEF, Pemerintah Singapura dan Universitas Nasional Singapura, Lee Kuan Yew.
Menurut Dr Vivian, pemerintah, lembaga donor dan lembaga internasional perlu memberi perhatian lebih besar untuk memastikan anak-anak mendapat perlindungan dalam bentuk kecukupan nutrisi dan pendidikan, karena kesehatan dan kecerdasan mereka adalah tumpuan masa depan bangsa. Sebuah ilustrasi menarik juga disampaikan Prof Kishore Mahbubani, dekan pada Kebijakan Politik Praktis NUS LKY. ‘’Menjelang keruntuhan Uni Soviet, tanda-tanda sudah diperlihatkan melalui tingkat kematian bayi yang tinggi, kekurangan gizi dan anak putus sekolah. Jika kesejahteraan pada anak memburuk menjadi pertanda kemunduran ekonomi,’’ ucapnya.
Untuk menyelamatkan anak-anak dari dampak buruk krisis ekonomi, Prof Mahbubani mengajak semua negara untuk ‘’mengirim’’ anak-anak agar lebih lama ada di sekolah, memberi mereka ilmu dan makanan yang cukup. ‘’Biarkan mereka ada di sekolah lebih lama dan beri makanan di sekolah,’’ ucapnya.
UNICEF mengingatkan, pendidikan di sekolah memberikan anak-anak untuk memerangi kemiskinan dan menaklukkan penyakit. Menurut UNICEF masih ada 93 juta anak usia sekolah di dunia yang belum tertampung di sekolah (2006) dan meski sebagian besar negara sudah menunjukkan usaha serius untuk meningkatkan layanan pendidikan, tetapi di Asia Selatan saja tercatat 32 juta anak usia sekolah dasar yang belum sekolah.
Ilustrasi lain adalah kisah Tyas (10) pindah sekolah dan sedang menyesuaikan diri dengan teman-teman baru. Sekolahnya yang baru terletak lebih dekat dari rumah dibanding sekolah lama sehingga ia jalan kaki pergi dan pulang sekolah. Tyas memahami alasan ibunya memindahkan dirinya dari sekolah yang gedungnya bertingkat dan teman-teman berseragam bersih ke sekolah yang gedungnya kusam, bangku-bangku dari kayu juga berwarna kusam karena uang sekolah lebih murah. ‘’Saya ingin ia tetap sekolah. Untuk itu saya akan berusaha mencari pekerjaan apapun bahkan sebagai pembantu rumah tangga,’’ ujarnya.
Tetapi pekan ini Ayu mengaku kepada ANTARA sedang gundah karena sebagai orang tua tunggal yang menumpang di rumah saudara, kini terancam kehilangan tempat tinggal. Saudaranya sedang terkena pemutusan hubungan kerja dan menyatakan tidak sanggup menampung ibu dan putrinya itu. ‘’Jika sampai bulan depan saya tidak mendapat pekerjaan, mungkin saya akan mengirim Tyas ke panti asuhan,’’ katanya.
Bank Dunia mencatat setengah dari 200 juta penduduk Indonesia hidup dalam keterbatasan, -- bersandar pada dua dolar AS ( Rp 20.000) per hari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati yang menjadi pembicara kunci pada konferensi itu menyatakan, dalam waktu sangat singkat pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan tunai guna menolong sejumlah warga dan pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan sebagai langkah jangka panjang mengatasi kemiskinan bahkan sampai menetapkan alokasi 20% anggaran belanja pemerintah pada 2008 untuk pendidikan.
Perhatian pemerintah terhadap peningkatan pendidikan telah dilakukan kendati Indonesia dalam masa pemulihan pasca krisis keuangan tahun 1997/1998 seperti terlihat dari pening.katan anggaran pendidikan (Rp 14,8 miliar TA 1997/1998 jadi Rp 352,8 miliar tahun 2001, dan meningkat lagi jadi Rp 461,3 miliar tahun 2006). Pemerintah juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban murid, Rp 235.000 (murid SD) dan Rp 324.500 (SMP) untuk setiap semester. Bantuan dana BOS berdampak posistif dalam mendukung program pendidikan di Indonesia.
Dalam konferensi tersebut juga diungkapkan beberapa tindakan positif yang dilakukan sejumlah negara untuk meningkatkan layanan pendidikan, misalnya sekolah gratis di Hong Kong, Cina dan Malaysia mengubah undang-undang dan menempatkan kegiatan pendidikan yang semakin penting seperti di Cina, Malaysia dan Vietnam termasuk upaya peningkatan kemampuan guru. Suatu tindakan nyata diperlukan untuk diterapkan secepatnya untuk memutus lingkaran setan: kemiskinan membuat orang tidak mampu membiayai pendidikan dan tanpa pendidikan seseorang akan berkubang dalam kemiskinan karena tidak mendapatkan pekerjaan untuk mendapat gaji yang layak.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar