Oleh: Maria D Andriana
Krisis keuangan yang melanda dunia telah menimbulkan kecemasan munculnya banyak kasus putus sekolah dan sebaliknya peningkatan jumlah anak-anak yang terjun ke lapangan kerja. Buruh anak biasanya dibayar lebih murah sehingga anak-anak lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mengurangi kesempatan orang dewasa untuk mendapat pekerjaan dan menjauhkan anak-anak dari sekolah. Keprihatinan tersebut dibahas dalam diskusi pada konferensi Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Anak yang digelar UNICEF didukung Pemerintah Singapura dan National University Singapore Lee Kwan Yew (NUS LKY), 6-7 Januari 2009 di Singapura.
Dr June Kane AM, seorang pakar independen tentang eksploitasi anak dan perlindungan dari Australia mengemukakan sudah lumrah terjadi, ketika krisis ekonomi merebak, dengan sendirinya diikuti peningkatan jumlah buruh anak. Namun tidak dipungkiri ada fakta yang menunjukkan seberapa pun parahnya keterpurukan ekonomi, masih banyak keluarga yang tidak akan mengirim anak-anak mereka ke dunia kerja.
Secara global, Organisasi Buruh Internasional telah menetapkan batas usia minimal bagi pekerja anak 15 tahun dan jika anak-anak terpaksa harus membantu mencari uang sebelum usia tersebut, yaitu pada usia 12-13 hingga 14 tahun, diharapkan mereka melakukan pekerjaan ringan yang tidak berbahaya dan tetap melanjutkan sekolah.
Krisis ekonomi global kali ini diprediksi mengancam banyak keluarga yang jatuh miskin atau makin miskin sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anak bahkan terpaksa meminta mereka mencari uang. Pantauan dari tingkat kesertaan anak untuk memasuki sekolah menunjukkan, anak-anak yang tidak sekolah amat rentan untuk segera beralih jadi pekerja anak atau bahkan sudah mulai bekerja. Sampai 2016, di Asia Pasifik sekitar 22 juta anak yang tidak masuk SD dan SMP sehingga sangat rentan jadi buruh.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut, total anak putus sekolah pada 2007 sudah 11,7 juta jiwa dari 9,7 juta di tahun 2006. Data itu dihimpun dari kantor Komnas PA di 33 provinsi. Artinya, terjadi peningkatan 20%. Kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun 2007 terjadi di tingkat SMP (48%), SD (23%) dan SMA (29%. Bila diklasifikasikan menurut usia pubertas (anak SMP dan SMA) tercatat 77%. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun 2007 mencapai 8 juta orang.
Selain itu, pada 2007 ada 155.965 anak Indonesia hidup di jalanan. ILO memperkirakan pada tahun 2004 terdapat 218 juta anak yang menjadi pekerja dan tiga perempat berusia 5-15 tahun, 52 juta lain berusia 15-18 tahun. ILO mencatat, sekitar 12 juta anak diperdagangkan di dalam maupun ke luar negeri, dan 250.000 orang tersebar di negara-negara Asia Pasifik. Biasanya mereka dipekerjakan di sektor perkebunan, pabrik, pembantu rumah tangga, perikanan dan sektor informal yang mengandung bahaya untuk kesehatan, ancaman pelecehan seksual dan moral.
Meski anak-anak melakukan pekerjaan ringan tetapi jumlahnya melebihi 28 jam per seminggu, bisa digolongkan dalam buruh anak karena pekerjaan telah menyita waktu untuk mendapat pendidikan dan aktivitas lain. Anak-anak, khususnya perempuan sering dipekerjakan dalam waktu yang lama di sektor perkebunan, usaha keluarga, mengurus adik dan melakukan pekerjaan rumah, meski mereka tetap diizinkan sekolah. Hampir semua negara di Asia Pasifik, kecuali Myanmar dan Timor Leste sudah meratifikasi Konvensi ILO, tetapi kondisi di lapangan masih menunjukkan beberapa masalah terkait kasus pekerja anak.
Di Indonesia, diduga sekitar 3 juta anak yang bekerja di industri garmen dan kerajinan rotan tetapi juga banyak yang bekerja di tempat berbahaya, termasuk industri perikanan dan pengolahan makanan. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menekan jumlah pekerja anak dengan berbagai regulasi tetapi sejauh ini masih menghadapi pula temuan-temuan kasus perdagangan anak dan masalah anak jalanan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.
Sebagai ilustrasi, kisah Sariyah, perempuan berusia 17 tahun dan ibu dari dua anak laki-laki. Sariyah sekolah hanya sampai kelas III SD, lalu terpaksa membantu orang tua jadi pemulung, jualan kertas koran dan air mineral di sekitar Monas dan Masjid Istiqlal. Karena sadar akan keterbatasannya, ia menikah dalam usia sangat muda dan segera memiliki anak. Setiap bekerja, ia bergantian dengan suami dan ibunya mengasuh anak-anak dan adik-adiknya yang juga masih kanak-kanak, bahkan sering membawa anak-anak untuk memulung dan menjual air minum secara asongan.
‘’Saya ingin mereka sekolah, tetapi sekarang saya harus mencari uang untuk mereka,’’ katanya kepada ANTARA sambil menggendong anak bungsu yang baru berusia 6 bulan, sementara anak sulung berusia 4 tahun tertidur pulas di trotoar jalan di dekat Monas. Keluarganya baru memetik, jualan air mineral pada malam Tahun Baru di kawasan Monas, tempat ia mengais nafkah. Sementara rumah kontrakan mereka di daerah Citayam, Bogor.
Malaysia sebagai negara yang selama ini jadi tujuan pekerja Indonesia, juga masih memiliki masalah pekerja anak khususnya yang terlibat dalam industri rumah tangga, perkebunan dan pekerjaan malam hingga kelompok yang rentan terhadap perdagangan anak. Pekerja anak di Thailand diperkirakan masih terdapat 4 juta, umumnya bekerja di sektor industri berorientasi ekspor, pembantu rumah tangga, bekerja di jalanan hingga eksploitasi seksual.
UNICEF melaporkan, meski upaya peningkatan pendidikan di Thailand cukup gigih dilakukan, tingkat putus sekolah di kantong-kantong kemiskinan masih 50%. Kelompok tidak mampu ini hanya 30% bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah. Negeri ini bahkan jadi tujuan pengiriman anak-anak yang diperdagangkan menjadi buruh dan pekerja seks, --anak-anak dari negara terdekat seperti Kamboja, Myanmar dan Laos.
Peraturan di Cina telah menempatkan batas usia minimum pekerja 16 tahun dan upaya negeri itu untuk mencapai Millenium Developmnet Goals (MDG`s) 2016 khususnya di bidang pendidikan sangat memberikan harapan. Itu ditandai dengan tingkat putus sekolah hanya 1% pada tahun 2000-2005. Faktanya, anak-anak berusia di bawah 16 tahun dapat ditemukan bekerja di desa-desa pada bidang industri kecil termasuk pertambangan, pembuatan batu bata, tenun dan garmen. Anak-anak dari kawasan pegunungan di Hunan, Guangxi, Guangdong sering dikirim ke kota untuk magang kerja pada industri mainan anak guna mendapatkan penghasilan demi membayar sekolah.
Kongres yang diikuti 150 pakar, akademisi dan delegasi 14 negara di Asia Pasifik serta wakil dari lembaga donor internasional merekomendasikan agar setiap negara dan lembaga donor bermitra untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap anak dengan menjauhkan mereka ke lapangan pekerjaan. Anak-anak sekolah seharusnya dikirim ke sekolah, bahkan dianjurkan untuk meningkatkan pemberian makanan di sekolah guna memperbaiki asupan nutrisi.
Jika membiarkan anak-anak bekerja, meski dalam skala ringan dikhawatirkan dapat mengurangi konsentrasi belajar dan dalam jangka panjang tetap mengungkung mereka dalam kemiskinan karena tidak mempunyai ketrampilan sebagai bekal bekerja. Hampir 20 juta anak berpotensi jadi buruh di Asia Pasifik pada 2016 seperti prediksi ILO dan penyerapan tenaga kerja anak yang biasanya dibayar murah, dapat mengurangi peluang kerja bagi orang dewasa sehingga kemampuan kepala keluarga untuk menafkahi dan menyekolahkan anak-anak juga berkurang.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
Krisis keuangan yang melanda dunia telah menimbulkan kecemasan munculnya banyak kasus putus sekolah dan sebaliknya peningkatan jumlah anak-anak yang terjun ke lapangan kerja. Buruh anak biasanya dibayar lebih murah sehingga anak-anak lebih mudah mendapatkan pekerjaan, mengurangi kesempatan orang dewasa untuk mendapat pekerjaan dan menjauhkan anak-anak dari sekolah. Keprihatinan tersebut dibahas dalam diskusi pada konferensi Dampak Krisis Ekonomi Global terhadap Anak yang digelar UNICEF didukung Pemerintah Singapura dan National University Singapore Lee Kwan Yew (NUS LKY), 6-7 Januari 2009 di Singapura.
Dr June Kane AM, seorang pakar independen tentang eksploitasi anak dan perlindungan dari Australia mengemukakan sudah lumrah terjadi, ketika krisis ekonomi merebak, dengan sendirinya diikuti peningkatan jumlah buruh anak. Namun tidak dipungkiri ada fakta yang menunjukkan seberapa pun parahnya keterpurukan ekonomi, masih banyak keluarga yang tidak akan mengirim anak-anak mereka ke dunia kerja.
Secara global, Organisasi Buruh Internasional telah menetapkan batas usia minimal bagi pekerja anak 15 tahun dan jika anak-anak terpaksa harus membantu mencari uang sebelum usia tersebut, yaitu pada usia 12-13 hingga 14 tahun, diharapkan mereka melakukan pekerjaan ringan yang tidak berbahaya dan tetap melanjutkan sekolah.
Krisis ekonomi global kali ini diprediksi mengancam banyak keluarga yang jatuh miskin atau makin miskin sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anak bahkan terpaksa meminta mereka mencari uang. Pantauan dari tingkat kesertaan anak untuk memasuki sekolah menunjukkan, anak-anak yang tidak sekolah amat rentan untuk segera beralih jadi pekerja anak atau bahkan sudah mulai bekerja. Sampai 2016, di Asia Pasifik sekitar 22 juta anak yang tidak masuk SD dan SMP sehingga sangat rentan jadi buruh.
Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut, total anak putus sekolah pada 2007 sudah 11,7 juta jiwa dari 9,7 juta di tahun 2006. Data itu dihimpun dari kantor Komnas PA di 33 provinsi. Artinya, terjadi peningkatan 20%. Kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun 2007 terjadi di tingkat SMP (48%), SD (23%) dan SMA (29%. Bila diklasifikasikan menurut usia pubertas (anak SMP dan SMA) tercatat 77%. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun 2007 mencapai 8 juta orang.
Selain itu, pada 2007 ada 155.965 anak Indonesia hidup di jalanan. ILO memperkirakan pada tahun 2004 terdapat 218 juta anak yang menjadi pekerja dan tiga perempat berusia 5-15 tahun, 52 juta lain berusia 15-18 tahun. ILO mencatat, sekitar 12 juta anak diperdagangkan di dalam maupun ke luar negeri, dan 250.000 orang tersebar di negara-negara Asia Pasifik. Biasanya mereka dipekerjakan di sektor perkebunan, pabrik, pembantu rumah tangga, perikanan dan sektor informal yang mengandung bahaya untuk kesehatan, ancaman pelecehan seksual dan moral.
Meski anak-anak melakukan pekerjaan ringan tetapi jumlahnya melebihi 28 jam per seminggu, bisa digolongkan dalam buruh anak karena pekerjaan telah menyita waktu untuk mendapat pendidikan dan aktivitas lain. Anak-anak, khususnya perempuan sering dipekerjakan dalam waktu yang lama di sektor perkebunan, usaha keluarga, mengurus adik dan melakukan pekerjaan rumah, meski mereka tetap diizinkan sekolah. Hampir semua negara di Asia Pasifik, kecuali Myanmar dan Timor Leste sudah meratifikasi Konvensi ILO, tetapi kondisi di lapangan masih menunjukkan beberapa masalah terkait kasus pekerja anak.
Di Indonesia, diduga sekitar 3 juta anak yang bekerja di industri garmen dan kerajinan rotan tetapi juga banyak yang bekerja di tempat berbahaya, termasuk industri perikanan dan pengolahan makanan. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menekan jumlah pekerja anak dengan berbagai regulasi tetapi sejauh ini masih menghadapi pula temuan-temuan kasus perdagangan anak dan masalah anak jalanan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.
Sebagai ilustrasi, kisah Sariyah, perempuan berusia 17 tahun dan ibu dari dua anak laki-laki. Sariyah sekolah hanya sampai kelas III SD, lalu terpaksa membantu orang tua jadi pemulung, jualan kertas koran dan air mineral di sekitar Monas dan Masjid Istiqlal. Karena sadar akan keterbatasannya, ia menikah dalam usia sangat muda dan segera memiliki anak. Setiap bekerja, ia bergantian dengan suami dan ibunya mengasuh anak-anak dan adik-adiknya yang juga masih kanak-kanak, bahkan sering membawa anak-anak untuk memulung dan menjual air minum secara asongan.
‘’Saya ingin mereka sekolah, tetapi sekarang saya harus mencari uang untuk mereka,’’ katanya kepada ANTARA sambil menggendong anak bungsu yang baru berusia 6 bulan, sementara anak sulung berusia 4 tahun tertidur pulas di trotoar jalan di dekat Monas. Keluarganya baru memetik, jualan air mineral pada malam Tahun Baru di kawasan Monas, tempat ia mengais nafkah. Sementara rumah kontrakan mereka di daerah Citayam, Bogor.
Malaysia sebagai negara yang selama ini jadi tujuan pekerja Indonesia, juga masih memiliki masalah pekerja anak khususnya yang terlibat dalam industri rumah tangga, perkebunan dan pekerjaan malam hingga kelompok yang rentan terhadap perdagangan anak. Pekerja anak di Thailand diperkirakan masih terdapat 4 juta, umumnya bekerja di sektor industri berorientasi ekspor, pembantu rumah tangga, bekerja di jalanan hingga eksploitasi seksual.
UNICEF melaporkan, meski upaya peningkatan pendidikan di Thailand cukup gigih dilakukan, tingkat putus sekolah di kantong-kantong kemiskinan masih 50%. Kelompok tidak mampu ini hanya 30% bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah. Negeri ini bahkan jadi tujuan pengiriman anak-anak yang diperdagangkan menjadi buruh dan pekerja seks, --anak-anak dari negara terdekat seperti Kamboja, Myanmar dan Laos.
Peraturan di Cina telah menempatkan batas usia minimum pekerja 16 tahun dan upaya negeri itu untuk mencapai Millenium Developmnet Goals (MDG`s) 2016 khususnya di bidang pendidikan sangat memberikan harapan. Itu ditandai dengan tingkat putus sekolah hanya 1% pada tahun 2000-2005. Faktanya, anak-anak berusia di bawah 16 tahun dapat ditemukan bekerja di desa-desa pada bidang industri kecil termasuk pertambangan, pembuatan batu bata, tenun dan garmen. Anak-anak dari kawasan pegunungan di Hunan, Guangxi, Guangdong sering dikirim ke kota untuk magang kerja pada industri mainan anak guna mendapatkan penghasilan demi membayar sekolah.
Kongres yang diikuti 150 pakar, akademisi dan delegasi 14 negara di Asia Pasifik serta wakil dari lembaga donor internasional merekomendasikan agar setiap negara dan lembaga donor bermitra untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap anak dengan menjauhkan mereka ke lapangan pekerjaan. Anak-anak sekolah seharusnya dikirim ke sekolah, bahkan dianjurkan untuk meningkatkan pemberian makanan di sekolah guna memperbaiki asupan nutrisi.
Jika membiarkan anak-anak bekerja, meski dalam skala ringan dikhawatirkan dapat mengurangi konsentrasi belajar dan dalam jangka panjang tetap mengungkung mereka dalam kemiskinan karena tidak mempunyai ketrampilan sebagai bekal bekerja. Hampir 20 juta anak berpotensi jadi buruh di Asia Pasifik pada 2016 seperti prediksi ILO dan penyerapan tenaga kerja anak yang biasanya dibayar murah, dapat mengurangi peluang kerja bagi orang dewasa sehingga kemampuan kepala keluarga untuk menafkahi dan menyekolahkan anak-anak juga berkurang.
Koran Pak Oles/Edisi 167/16-31 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar