Oleh: Nurani Soyomukti*
Pendidikan sebagai bagian dari hak yang elitis bukan sejarah masa kini. Kisah bahwa pendidikan tinggi hanayalah untuk anak-anak orang kaya adalah kisah yang tersaji dalam sejarah penindasan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat kita.
Proyek privatisasi kampus sebagai isian utama status BHP, yang dalam banyak hal adalah keinginan para pemilik modal (kapitalis) yang dijalankan melalui status kampus menjadi BHP, merupakan upaya untuk semakin merunyamkan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat yang meradikalisasi kapitalisme (neo-liberal) era ini. Pendidikan bukan lagi dilihat sebagai pelayanan negara terhadap warga yang sifatnya wajib, tetapi sektor jasa yang diperjualbelikan. Tampaknya para elit yang mensahkan UU tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah memenangkan proyek pemodal asing yang memang ingin menghilangkan campurtangan negara untuk mengurusi pendidikan tinggi rakyatnya.
Dalam kesepakatan WTO, sektor pendidikan termasuk dalam 12 sektor lainnya yang harus diliberalkan. Hal ini berarti pendidikan akan menjadi komoditi jasa untuk akumulasi modal. Dalam sebuah makalah disebutkan bahwa pada tahun 1999, “industri pendidikan” menyumbang 9,4 milyar dollar AS dan diramalkan naik menjadi 53 milyar dollar AS pada tahun 2003.
Tujuannya BHP (Badan Hukum Perusahaan) adalah agar negara lepas tangan negara atas pembiayaan pendidikan nasional; tentunya supaya BHP lebih leluasa mencari jejaring modal lain yang bersedia membiayai, baik dalam maupun luar negeri (Pasal 2 alternatif). Dua sisi keping mata uang dari fungsi PT BHMN dan postur BHP dapat terbaca dalam RUU BHP. PT BHMN otomatis akan menjadi BHP jika rancangan itu disahkan DPR (Pasal 55 [1] RUU BHP). Tujuannya begitu jelas, untuk menegaskan liberalisasi dan kapitalisasi berbagai sector yang ada. Pada hal pendidikan adalah termasuk sektor jasa (dan pelayanan publik).
Elitisme
Selain itu, karena adanya fakta bahwa kapitalisme selalu ingin menjadikan segala sesuatu sebagai komoditas yang dapat dijual untuk mencari keuntungan, maka PT dilihat sebagai lembaga yang dapat mendatangkan keuntungan jika dibisniskan. Maka, kedua, kapitalisme pendidikan membuat pendidikan eksklusif dan elitis karena akan dihuni oleh mereka yang mampu membelinya. Hanya kalangan kaya yang mampu dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan sekolah diingkari. Sekolah yang akhirnya diisi oleh anak-anak orang berduit menunjukkan adanya elitisme pendidikan.
Apa yang akan terjadi? PT akan diisi anak-anak manja yang cara pandangnya sangat borjuis dan anti-perubahan karena mereka adalah bagian dari kelas konservatif yang masuk PT bukan untuk memahami kontradiksi kelas sosial, tetapi hanya anak-anak orang kaya yang datang ke kampus untuk menunjukkan status atau gaya hidup. Berbeda ketika anak-anak orang miskin dapat masuk ke PT, mereka datang bukan hanya sekedar untuk menggapai status ’mahasiswa’, tetapi juga telah datang dengan latarbelakang yang membaca cara pandang perubahan karena mereka adalah generasi yang berada dalam kelas bawah yang lebih mampu merasakan kontradiksi dan penindasan. Sedangkan ketika kampus hanya diisi anak-anak orang kaya dan berduit, kampus akan konservatif dan hanya jadi ajang birokrasi untuk menyedot uang dengan alasan pembiayaan pendidikan kampusnya, pada hal pada kenyataannya juga banyak yang masuk ke kantong oknum birokrasi. Artinya kondisi itu juga akan memperbesar peluang korupsi di perguruan tinggi.
Di era kapitalisme modern, anak-anak kapitalis (pemodal besar) tentu saja juga mendapatkan pndidikan yang eksklusif dan khusus yang kadang telah dipastikan untuk mewarisi perusahaan-perusahaan atau kekayaan yang dimiliki orangtuanya setelah meninggal. Ekskusifitas itu kadang berlebihan, dan menunjukkan betapa egoisme para orangtua yang merupakan kalangan elit dan pmilik perusahaan-perusahaan itu. Mereka adalah para pejabat tinggi negara yang tidak mau memberikan pendidikan pada rakyatnya di negerinya sendiri, tetapi justru menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Mereka adalah para pemilik perusahaan besar yang buruhnya dibayar murah hingga tak mampu menyekolahkan anaknya, tetapi justru mengirimkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang sangat mewah dan elit.
Tentu saja mereka adalah anak-anak muda yang akan menjadi pengganti orangtuanya. Mereka akan menduduki berbagai macam profesi dan jabatan. Kalau mereka menjadi hakim, mereka—kata Gibran—akan “memandang dengan muka masam pada anak-anak ladang”. Mereka akan menjadi pembela para koruptor. Kalau mereka pengambil kebijakan, mereka akan membuat rakyat menderita dengan kebijakan yang dibuatnya. Kalau mereka pengusaha, mereka tentu hanya akan membayar buruh dengan upah, akan “bersinambung dan bergabung”—begitu dalam bahasa Gibran—dengan para pejabat negara untuk menindas dan menipu rakyat.
Artinya, komersialisasi dan elitisme pendidikan tinggi akan membawa efek buruk bagi bangsa ini ke depan karena yang lahir adalah reproduksi kondisi sosial di mana ketimpangan sosial akan tetap tegak dengan berbagai efek pemiskinannya. Anak-anak dari kalangan bawah tak mampu memberdayakan diri dan memobilisasi ke arah vertikal karena pendidikan sebagai syarat terjadinya mobilisasi diisi oleh mereka yang mampu membayar lebih mahal. Pendidikan mahal dan konservatif adalah sebab-sebab dari ambruknya bangsa ini ke depan.
Elitisme pendidikan itulah yang akan melahirkan kalangan elitis yang tidak mampu memahami kebutuhan massa rakyat karena sejak awal mereka dididik dalam mnara gading kekuasaan dan dijauhkan dari massa itu sendiri. Kampus-kampus dan sekolah-sekolah mewah itu—dan kadang dipagari dengan tembok tinggi atau terletak di gedung tinggi menjulang bertingkat—tak akan melahirkan generasi-generasi yang hirau pada cita-cita pembebasan bagi umat manusia. Karena letaknya terlanjur terpisah dari masyarakat yang terus saja memanggil-manggil dan meminta keadilan. Pendidikan elitis adalah pendidikan yang justru diorganisir untuk mendukung berjalannya penindasan.
*) Pengelola Yayasan KOTEKA (Komunitas Teman Katakata) dan perawat TABUR (Taman Belajar untuk Rakyat) Jawa Timur.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
Pendidikan sebagai bagian dari hak yang elitis bukan sejarah masa kini. Kisah bahwa pendidikan tinggi hanayalah untuk anak-anak orang kaya adalah kisah yang tersaji dalam sejarah penindasan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat kita.
Proyek privatisasi kampus sebagai isian utama status BHP, yang dalam banyak hal adalah keinginan para pemilik modal (kapitalis) yang dijalankan melalui status kampus menjadi BHP, merupakan upaya untuk semakin merunyamkan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat yang meradikalisasi kapitalisme (neo-liberal) era ini. Pendidikan bukan lagi dilihat sebagai pelayanan negara terhadap warga yang sifatnya wajib, tetapi sektor jasa yang diperjualbelikan. Tampaknya para elit yang mensahkan UU tersebut tidak menyadari bahwa mereka telah memenangkan proyek pemodal asing yang memang ingin menghilangkan campurtangan negara untuk mengurusi pendidikan tinggi rakyatnya.
Dalam kesepakatan WTO, sektor pendidikan termasuk dalam 12 sektor lainnya yang harus diliberalkan. Hal ini berarti pendidikan akan menjadi komoditi jasa untuk akumulasi modal. Dalam sebuah makalah disebutkan bahwa pada tahun 1999, “industri pendidikan” menyumbang 9,4 milyar dollar AS dan diramalkan naik menjadi 53 milyar dollar AS pada tahun 2003.
Tujuannya BHP (Badan Hukum Perusahaan) adalah agar negara lepas tangan negara atas pembiayaan pendidikan nasional; tentunya supaya BHP lebih leluasa mencari jejaring modal lain yang bersedia membiayai, baik dalam maupun luar negeri (Pasal 2 alternatif). Dua sisi keping mata uang dari fungsi PT BHMN dan postur BHP dapat terbaca dalam RUU BHP. PT BHMN otomatis akan menjadi BHP jika rancangan itu disahkan DPR (Pasal 55 [1] RUU BHP). Tujuannya begitu jelas, untuk menegaskan liberalisasi dan kapitalisasi berbagai sector yang ada. Pada hal pendidikan adalah termasuk sektor jasa (dan pelayanan publik).
Elitisme
Selain itu, karena adanya fakta bahwa kapitalisme selalu ingin menjadikan segala sesuatu sebagai komoditas yang dapat dijual untuk mencari keuntungan, maka PT dilihat sebagai lembaga yang dapat mendatangkan keuntungan jika dibisniskan. Maka, kedua, kapitalisme pendidikan membuat pendidikan eksklusif dan elitis karena akan dihuni oleh mereka yang mampu membelinya. Hanya kalangan kaya yang mampu dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan sekolah diingkari. Sekolah yang akhirnya diisi oleh anak-anak orang berduit menunjukkan adanya elitisme pendidikan.
Apa yang akan terjadi? PT akan diisi anak-anak manja yang cara pandangnya sangat borjuis dan anti-perubahan karena mereka adalah bagian dari kelas konservatif yang masuk PT bukan untuk memahami kontradiksi kelas sosial, tetapi hanya anak-anak orang kaya yang datang ke kampus untuk menunjukkan status atau gaya hidup. Berbeda ketika anak-anak orang miskin dapat masuk ke PT, mereka datang bukan hanya sekedar untuk menggapai status ’mahasiswa’, tetapi juga telah datang dengan latarbelakang yang membaca cara pandang perubahan karena mereka adalah generasi yang berada dalam kelas bawah yang lebih mampu merasakan kontradiksi dan penindasan. Sedangkan ketika kampus hanya diisi anak-anak orang kaya dan berduit, kampus akan konservatif dan hanya jadi ajang birokrasi untuk menyedot uang dengan alasan pembiayaan pendidikan kampusnya, pada hal pada kenyataannya juga banyak yang masuk ke kantong oknum birokrasi. Artinya kondisi itu juga akan memperbesar peluang korupsi di perguruan tinggi.
Di era kapitalisme modern, anak-anak kapitalis (pemodal besar) tentu saja juga mendapatkan pndidikan yang eksklusif dan khusus yang kadang telah dipastikan untuk mewarisi perusahaan-perusahaan atau kekayaan yang dimiliki orangtuanya setelah meninggal. Ekskusifitas itu kadang berlebihan, dan menunjukkan betapa egoisme para orangtua yang merupakan kalangan elit dan pmilik perusahaan-perusahaan itu. Mereka adalah para pejabat tinggi negara yang tidak mau memberikan pendidikan pada rakyatnya di negerinya sendiri, tetapi justru menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Mereka adalah para pemilik perusahaan besar yang buruhnya dibayar murah hingga tak mampu menyekolahkan anaknya, tetapi justru mengirimkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang sangat mewah dan elit.
Tentu saja mereka adalah anak-anak muda yang akan menjadi pengganti orangtuanya. Mereka akan menduduki berbagai macam profesi dan jabatan. Kalau mereka menjadi hakim, mereka—kata Gibran—akan “memandang dengan muka masam pada anak-anak ladang”. Mereka akan menjadi pembela para koruptor. Kalau mereka pengambil kebijakan, mereka akan membuat rakyat menderita dengan kebijakan yang dibuatnya. Kalau mereka pengusaha, mereka tentu hanya akan membayar buruh dengan upah, akan “bersinambung dan bergabung”—begitu dalam bahasa Gibran—dengan para pejabat negara untuk menindas dan menipu rakyat.
Artinya, komersialisasi dan elitisme pendidikan tinggi akan membawa efek buruk bagi bangsa ini ke depan karena yang lahir adalah reproduksi kondisi sosial di mana ketimpangan sosial akan tetap tegak dengan berbagai efek pemiskinannya. Anak-anak dari kalangan bawah tak mampu memberdayakan diri dan memobilisasi ke arah vertikal karena pendidikan sebagai syarat terjadinya mobilisasi diisi oleh mereka yang mampu membayar lebih mahal. Pendidikan mahal dan konservatif adalah sebab-sebab dari ambruknya bangsa ini ke depan.
Elitisme pendidikan itulah yang akan melahirkan kalangan elitis yang tidak mampu memahami kebutuhan massa rakyat karena sejak awal mereka dididik dalam mnara gading kekuasaan dan dijauhkan dari massa itu sendiri. Kampus-kampus dan sekolah-sekolah mewah itu—dan kadang dipagari dengan tembok tinggi atau terletak di gedung tinggi menjulang bertingkat—tak akan melahirkan generasi-generasi yang hirau pada cita-cita pembebasan bagi umat manusia. Karena letaknya terlanjur terpisah dari masyarakat yang terus saja memanggil-manggil dan meminta keadilan. Pendidikan elitis adalah pendidikan yang justru diorganisir untuk mendukung berjalannya penindasan.
*) Pengelola Yayasan KOTEKA (Komunitas Teman Katakata) dan perawat TABUR (Taman Belajar untuk Rakyat) Jawa Timur.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar