Kesehatan dan pendidikan sama-sama penting, karena untuk apa membangun gedung sekolah yang banyak kalau guru dan siswanya sakit. Hal ini diungkapkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pada Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, dua pekan silam.
"Gedung-gedung sekolah tersebut akan kosong jika guru dan siswanya semuanya sakit," katanya.
Untuk itu, dalam aloksai dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya pendidikan dan kesehatan mendapat anggaran sama-sama 20 persen.
Namun, lanjut Menkes, sayangnya yang mendapat dana APBN 20 persen hanya pendidikan sementara kesehatan hanya dua persen. "Anggaran 20 persen untuk pendidikan yang dialokasikan presiden merupakan kehendak dari udang-udang, saya bingung mengapa kok undang-undang menetapkan 20 persen," katanya.
Menurut Menkes, walaupun di APBN dana kesehatan dianggarkan dua persen, tetapi di kabupaten dan kota se-NTB menganggarkan lebih dari 15 persen sementara propinsi NTB menganggarkan 18,5 persen.
NTB merupakan propinsi yang pertama di Indonesia yang menganggarkan dana kesehatan sebesar 18,5 persen dari seluruh APBD, sementar daerah-daerah lain paling tinggi 15 persen, untuk itu, NTB harus dijadikan contoh.
Terkait dengan tenaga kesehatan, untuk NTB hingga kini baru tersedia tenaga kesehatan sekitar 30 persen jauh dari cukup, akibatnya desa-desa di NTB belum merata mempunyai tenaga bidan.
Bahkan, di Kabupaten Dompu satu tenaga bidan terpaksa menangani dua hingga tiga desa, dan bagi bidan yang demikian maka bupati seharusnya memberikan sepeda motor, sehingga persalinan dapat ditolong bidan. "Hingga kini masih ada persalinan yang ditolong dukun terlatih, namun jumlahnya sangat sedikit dan dalam pertolongan tersebut dukun terlatih bekerja sama dengan bidan," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
"Gedung-gedung sekolah tersebut akan kosong jika guru dan siswanya semuanya sakit," katanya.
Untuk itu, dalam aloksai dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya pendidikan dan kesehatan mendapat anggaran sama-sama 20 persen.
Namun, lanjut Menkes, sayangnya yang mendapat dana APBN 20 persen hanya pendidikan sementara kesehatan hanya dua persen. "Anggaran 20 persen untuk pendidikan yang dialokasikan presiden merupakan kehendak dari udang-udang, saya bingung mengapa kok undang-undang menetapkan 20 persen," katanya.
Menurut Menkes, walaupun di APBN dana kesehatan dianggarkan dua persen, tetapi di kabupaten dan kota se-NTB menganggarkan lebih dari 15 persen sementara propinsi NTB menganggarkan 18,5 persen.
NTB merupakan propinsi yang pertama di Indonesia yang menganggarkan dana kesehatan sebesar 18,5 persen dari seluruh APBD, sementar daerah-daerah lain paling tinggi 15 persen, untuk itu, NTB harus dijadikan contoh.
Terkait dengan tenaga kesehatan, untuk NTB hingga kini baru tersedia tenaga kesehatan sekitar 30 persen jauh dari cukup, akibatnya desa-desa di NTB belum merata mempunyai tenaga bidan.
Bahkan, di Kabupaten Dompu satu tenaga bidan terpaksa menangani dua hingga tiga desa, dan bagi bidan yang demikian maka bupati seharusnya memberikan sepeda motor, sehingga persalinan dapat ditolong bidan. "Hingga kini masih ada persalinan yang ditolong dukun terlatih, namun jumlahnya sangat sedikit dan dalam pertolongan tersebut dukun terlatih bekerja sama dengan bidan," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar