Liberalisasi yang merupakan sifat pembawaan khas dari kapitalisme khususnya di bidang kedokteran atau medis harus dihentikan karena tidak banyak segi positif yang diperoleh Indonesia.
"Kapitalisme sebagai dampak globalisasi memang tidak bisa dicegah, tetapi tidak ada kompromi untuk liberalisasi yang terdapat di dalam kapitalisasi," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari dalam seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), dua pekan silam.
Menurut Menkes, Indonesia harus berani mengambil sikap, yaitu melawan sistem yang sudah berakar tersebut dengan sistem yang lebih politis dan strategis melalui jalur konstitusi.
Salah satu cara yang bisa digunakan khususnya di bidang medis adalah mengubah status rumah sakit menjadi badan layanan umum (BLU) dan merevitalisasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan.
Kapitalisme yang terus menekan rakyat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan, kata Menkes, harus disikapi dengan memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). "Ini untuk melindungi kepentingan rakyat memperoleh pelayanan kesehatan, karena jika kapitalisasi di bidang kesehatan terjadi dengan dibukanya satu pasar tunggal, maka hanya masyarakat mampu yang bisa menikmati layanan kesehatan," katanya.
Menkes juga mengingatkan terbukanya pasar bebas selama ini karena Indonesia telah menandatangani kesepakatan dalam organisasi perdagangan dunia (WTO), dan ini juga bisa merugikan di bidang kesehatan. "Dokter dari Singapura bisa membuka praktik secara bebas di berbagai daerah di Indonesia tanpa harus izin dari pihak terkait, sedangkan rumah sakit asing bisa berdiri di Indonesia dengan mudah," ujarnya.
Tekanan dari negara-negara besar, lanjut Menkes, membuat Indonesia bersikap tunduk dan hanya pasrah saat hanya dijadikan pasar dari negara-negara adidaya. "Berbagai model "penjajahan" di bidang kesehatan yang sudah terlihat diantaranya banyak pasien Indonesia yang lari keluar negeri untuk berobat, atau didirikannya rumah sakit dengan modal asing di Indonesia," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
"Kapitalisme sebagai dampak globalisasi memang tidak bisa dicegah, tetapi tidak ada kompromi untuk liberalisasi yang terdapat di dalam kapitalisasi," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari dalam seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), dua pekan silam.
Menurut Menkes, Indonesia harus berani mengambil sikap, yaitu melawan sistem yang sudah berakar tersebut dengan sistem yang lebih politis dan strategis melalui jalur konstitusi.
Salah satu cara yang bisa digunakan khususnya di bidang medis adalah mengubah status rumah sakit menjadi badan layanan umum (BLU) dan merevitalisasi puskesmas untuk peningkatan mutu pelayanan.
Kapitalisme yang terus menekan rakyat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan, kata Menkes, harus disikapi dengan memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). "Ini untuk melindungi kepentingan rakyat memperoleh pelayanan kesehatan, karena jika kapitalisasi di bidang kesehatan terjadi dengan dibukanya satu pasar tunggal, maka hanya masyarakat mampu yang bisa menikmati layanan kesehatan," katanya.
Menkes juga mengingatkan terbukanya pasar bebas selama ini karena Indonesia telah menandatangani kesepakatan dalam organisasi perdagangan dunia (WTO), dan ini juga bisa merugikan di bidang kesehatan. "Dokter dari Singapura bisa membuka praktik secara bebas di berbagai daerah di Indonesia tanpa harus izin dari pihak terkait, sedangkan rumah sakit asing bisa berdiri di Indonesia dengan mudah," ujarnya.
Tekanan dari negara-negara besar, lanjut Menkes, membuat Indonesia bersikap tunduk dan hanya pasrah saat hanya dijadikan pasar dari negara-negara adidaya. "Berbagai model "penjajahan" di bidang kesehatan yang sudah terlihat diantaranya banyak pasien Indonesia yang lari keluar negeri untuk berobat, atau didirikannya rumah sakit dengan modal asing di Indonesia," katanya.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar