Oleh: Nur R Fajar
Dua rekor baru diraih Depbudpar selama tahun 2008, yakni jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa, meski tidak sesuai target yang dipatok 7 juta orang. ‘’Jumlah wisman ke Indonesia hingga akhir 2008 diperkirakan mencapai 6.433.507 orang, naik 16,85 persen dibanding tahun 2007 sebanyak 5,5 juta orang,’’ kata Menbudpar Jero Wacik kepada pers dalam laporan penutup tahun 2008 di Jakarta.
Dari sisi penerimaan devisa pariwisata 2008, tercatat sekitar 7,65 miliar dolar AS, lebih tinggi dari pencapaian tertinggi tahun 2000 senilai 5,74 miliar dolar AS. Lalu berdasarkan hasil penghitungan Passanger Exit Survey 2008, rata-rata pengeluaran wisman per orang per kunjungan mencapai 1.178 dolar AS, naik dari tahun 2007 sekitar 970 dolar AS. Secara keseluruhan, ujar Wacik, tahun 2008 situasi pariwisata Indonesia kian membaik didorong industri terkait pariwisata, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat termasuk dukungan penuh media masa. Setidaknya selama tahun 2008 tercatat 100 kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang digelar di dalam negeri.
Mantan Menbudpar Joop Ave mewakili pemikiran tiga mantan menteri kebudayaan dan pariwisata sebelumnya, yaitu Marzuki Usman, Abdul Latif dan I Gede Ardhika menyatakan, kinerja Depbudpar pada VIY 2008 cukup berhasil. ‘’Jika seperti dalam rapor target tujuh juta wisman itu dianggap angka sepuluh, maka nilai rapor tahun 2008 adalah 8,5,’’ kata Joop pada Malam Apresiasi Visit Indonesia Year 2008 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (23/12).
Anggota Komisi X DPR RI, M. Joko Santoso mengatakan pariwisata tidak hanya sekedar angka yang masih bisa diperdebatkan, tetapi bagaimana pariwisata dan VIY 2008 bisa memberi kemakmuran kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar obyek wisata. Untuk menilai keberhasilan VIY 2008, tidak bisa dilihat pada situasi dalam negeri yang terkesan tidak terdengar gaung penyelenggaraan tahun kunjungan wisata. ‘’Karena VIY itu adalah bagaimana mendatangkan wisman dari luar negeri sehingga melihatnya adalah bagaimana promosi pariwisata Indonesia di luar negeri, di negara sasaran pemasaran yaitu 12 negara,’’ katanya.
Promosi pariwisata di luar negeri dinilai masih kurang. Indonesia hanya memiliki 8 kantor perwakilan di luar negeri dibanding Malaysia yang mempunyai 32 kantor dan Thailand 10 kantor perwakilan. Karena itu koordinasi perlu dilakukan dengan KBRI sebagai ujung tombak promosi pariwisata Indonesia, selain koordinasi pusat dengan daerah untuk pariwisata dibandingkan melihat simbol-simbol VIY 2008 di hotel-hotel, destinasi pariwisata dan pusat keramaian.
Joko meminta, pemerintah, pelaku pariwisata dan DPR agar mengubah pemikiran tentang pariwisata. ‘’Pariwisata ini dianaktirikan dengan biaya promosi yang sangat kecil dibandingkan Malaysia atau Singapura. Seharusnya anggaran pariwisata itu bukan dilihat sebagai ongkos, tetapi sebagai investasi yang harus balik yaitu dengan jumlah kedatangan wisman,’’ katanya.
Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Ngurah Wijaya menilai, masalah koordinasi antara pusat dan daerah masih lemah. ‘’Tidak ada pembagian kerja yang jelas antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten masih mengerjakan hal yang sama. Seharusnya Pemkab mengkhususkan pada destinasi pariwisata, Pemprov memikirkan bagaimana membuku destinasi pariwisata untuk pemasaran,’’ kata Wijaya.
Tidak bisa dipungkiri, VIY 2008 memang berhasil meningkatkan jumlah wisman ke Indonesia dan penerimaan devisa negara. Beberapa pelaku pariwisata juga mengakui, penyelenggaraan VIY 2008 meningkatkan kegairahan industri pariwisata yang terpuruk karena berbagai bencana dan peristiwa seperti tsunami, berbagai bom dan bencana alam.
Pelaku industri pariwisata sepakat dengan pemerintah untuk melanjutkan program VIY ini pada tahun-tahun berikut dan dengan diputuskannya VIY 2009 bertema wisata bahari dan jasa MICE (Meeting Incentive Convention and Exhbition). Menjadi PR bagi Depbudpar untuk mencapai target jumlah wisman 2009, 6,5 juta dari target awal 8 juta wisman. Promosi dan koordinasi menjadi dua kata kunci yang harus dibenahi. Bagaimana dengan dana promosi yang terbatas, pemerintah bisa memasarkan dan menjual pariwisata Indonesia di luar negeri. Koordinasi pusat dan daerah perlu dibenahi agar keluhan daerah tentang minimnya perhatian, dana dan perangkat pendukung.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
Dua rekor baru diraih Depbudpar selama tahun 2008, yakni jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa, meski tidak sesuai target yang dipatok 7 juta orang. ‘’Jumlah wisman ke Indonesia hingga akhir 2008 diperkirakan mencapai 6.433.507 orang, naik 16,85 persen dibanding tahun 2007 sebanyak 5,5 juta orang,’’ kata Menbudpar Jero Wacik kepada pers dalam laporan penutup tahun 2008 di Jakarta.
Dari sisi penerimaan devisa pariwisata 2008, tercatat sekitar 7,65 miliar dolar AS, lebih tinggi dari pencapaian tertinggi tahun 2000 senilai 5,74 miliar dolar AS. Lalu berdasarkan hasil penghitungan Passanger Exit Survey 2008, rata-rata pengeluaran wisman per orang per kunjungan mencapai 1.178 dolar AS, naik dari tahun 2007 sekitar 970 dolar AS. Secara keseluruhan, ujar Wacik, tahun 2008 situasi pariwisata Indonesia kian membaik didorong industri terkait pariwisata, kerja sama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat termasuk dukungan penuh media masa. Setidaknya selama tahun 2008 tercatat 100 kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang digelar di dalam negeri.
Mantan Menbudpar Joop Ave mewakili pemikiran tiga mantan menteri kebudayaan dan pariwisata sebelumnya, yaitu Marzuki Usman, Abdul Latif dan I Gede Ardhika menyatakan, kinerja Depbudpar pada VIY 2008 cukup berhasil. ‘’Jika seperti dalam rapor target tujuh juta wisman itu dianggap angka sepuluh, maka nilai rapor tahun 2008 adalah 8,5,’’ kata Joop pada Malam Apresiasi Visit Indonesia Year 2008 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (23/12).
Anggota Komisi X DPR RI, M. Joko Santoso mengatakan pariwisata tidak hanya sekedar angka yang masih bisa diperdebatkan, tetapi bagaimana pariwisata dan VIY 2008 bisa memberi kemakmuran kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar obyek wisata. Untuk menilai keberhasilan VIY 2008, tidak bisa dilihat pada situasi dalam negeri yang terkesan tidak terdengar gaung penyelenggaraan tahun kunjungan wisata. ‘’Karena VIY itu adalah bagaimana mendatangkan wisman dari luar negeri sehingga melihatnya adalah bagaimana promosi pariwisata Indonesia di luar negeri, di negara sasaran pemasaran yaitu 12 negara,’’ katanya.
Promosi pariwisata di luar negeri dinilai masih kurang. Indonesia hanya memiliki 8 kantor perwakilan di luar negeri dibanding Malaysia yang mempunyai 32 kantor dan Thailand 10 kantor perwakilan. Karena itu koordinasi perlu dilakukan dengan KBRI sebagai ujung tombak promosi pariwisata Indonesia, selain koordinasi pusat dengan daerah untuk pariwisata dibandingkan melihat simbol-simbol VIY 2008 di hotel-hotel, destinasi pariwisata dan pusat keramaian.
Joko meminta, pemerintah, pelaku pariwisata dan DPR agar mengubah pemikiran tentang pariwisata. ‘’Pariwisata ini dianaktirikan dengan biaya promosi yang sangat kecil dibandingkan Malaysia atau Singapura. Seharusnya anggaran pariwisata itu bukan dilihat sebagai ongkos, tetapi sebagai investasi yang harus balik yaitu dengan jumlah kedatangan wisman,’’ katanya.
Ketua Bali Tourism Board (BTB), IB Ngurah Wijaya menilai, masalah koordinasi antara pusat dan daerah masih lemah. ‘’Tidak ada pembagian kerja yang jelas antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten masih mengerjakan hal yang sama. Seharusnya Pemkab mengkhususkan pada destinasi pariwisata, Pemprov memikirkan bagaimana membuku destinasi pariwisata untuk pemasaran,’’ kata Wijaya.
Tidak bisa dipungkiri, VIY 2008 memang berhasil meningkatkan jumlah wisman ke Indonesia dan penerimaan devisa negara. Beberapa pelaku pariwisata juga mengakui, penyelenggaraan VIY 2008 meningkatkan kegairahan industri pariwisata yang terpuruk karena berbagai bencana dan peristiwa seperti tsunami, berbagai bom dan bencana alam.
Pelaku industri pariwisata sepakat dengan pemerintah untuk melanjutkan program VIY ini pada tahun-tahun berikut dan dengan diputuskannya VIY 2009 bertema wisata bahari dan jasa MICE (Meeting Incentive Convention and Exhbition). Menjadi PR bagi Depbudpar untuk mencapai target jumlah wisman 2009, 6,5 juta dari target awal 8 juta wisman. Promosi dan koordinasi menjadi dua kata kunci yang harus dibenahi. Bagaimana dengan dana promosi yang terbatas, pemerintah bisa memasarkan dan menjual pariwisata Indonesia di luar negeri. Koordinasi pusat dan daerah perlu dibenahi agar keluhan daerah tentang minimnya perhatian, dana dan perangkat pendukung.
Koran Pak Oles/Edisi 166/1-15 Januari 2009
0 komentar:
Posting Komentar